Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP protes pembagian 364 sertifikat tanah di Nimbokran

Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Demas Tokoro. – Jubi/Benny Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua atau Pokja Adat MRP memrpotes kebijakan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Keerom membagi sertifikat tanah kepada warga. Pembagian 364 sertifikat tanah yang berlangsung di Kabupaten Jayapura pada 17 Oktober 2019 itu dinilai mengabaikan prosedur adat istiadat di Papua.

Protes itu dinyatakan Ketua Pokja Adat MRP, Demas Tokoro, menanggapi pemberitaan pembagian sertifikat tanah yang berlangsung di Nimbokran, Kabupaten Jayapura itu. “Kami sebagai masyarakat adat dan lembaga pelindung hak masyarakat adat melihat [pembagian sertifikat] itu tidak sesuai prosedur adat istiadat adat dan hukum di Papua”ungkap Tokoro di Jayapura, Selasa (22/10/2019).

Tokoro menyatakan berdasarkan hukum adat, seluruh tanah di Papua merupakan tanah ulayat yang secara kolektif dimiliki oleh masyarakat adat. Hak ulayat masyarakat adat itu meliputi tanah rawa hingga gunung-gunung. Sebagai hak kolektif, pelepasan hak ulayat atas tanah hanya dapat terjadi jika ada kesepakatan bersama di dalam komunitas Adat.

Tokoro menegaskan, seorang kepala suku tidak bisa melepaskan hak ulayat atas tanah kepada pihak manapun tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat. “Kalau mau lepas, harus ada musyawarah, dan semua harus tahu siapa yang lepaskan, kepada siapa dan untuk apa?” kata Tokoro menegaskan.

Loading...
;

Selaku Ondoafi dan Dewan Adat Suku Sentani, Tokoro menyatakan pihaknya tidak mengetahui proses pelepasan tanah ulayat yang telah dibagikan kepada 364 penerima sertifikat hak atas tanah itu. Tokoro menegaskan pelepasan tanah adat itu merugikan masyarakat adat, karena membuat mereka kehilangan tanah bagi generasi berikutnya.

“Saya belum tahu, apakah ada pembicaraan dengan dewan adat setempat atau tidak. [Tapi itu merugikan, karena] tanah itu warisan abadi [bagi keturunan masyarakat adat]. Kalau dia lepaskan [tanah ulayat] hari ini, [tanah ulayat itu] hilang untuk selamanya. Sertifikat [yang dibagikan] itu tidak sah, karena [jelas didasarkan kepada] pelepasan masyarakat adat [yang] mana?” ungkapnya.

Tokoro berharap pemerintah daerah tidak serta merta menyerahkan tanah adat tanpa menempuh prosedur pelepasan oleh masyarakat adat. Ia menegaskan pemerintah mesti melindungi masyarakat adat selaku pengampu hak ulayat di Papua. Ia juga meminta masyarakat adat yang berkeberatan dengan penyerahan sertifikat di Nimbokran itu dapat mengadu ke MRP.

Ketua MRP Timotius Murib menyatakan masyarakat adat yang mengadukan sengketa tanah ulayat kepada MRP akan mendapatkan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum itu menjadi bagian dari kerjasama MRP dan Dewan  Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia atau Peradi yang diketuai Luhut MP Panggaribuan. “Fokus advokasi itu masalah hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya,” ungkapnya.

Murib menyebut sengketa tanah ulayat merupakan salah satu sengketa yang paling banyak diadukan masyarakat adat kepada MRP. “Kami bekerja sama dengan advokat untuk membantu dan melindungi hak-hak masyarakat adat di depan hukum,”ungkapnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top