Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP putuskan penyelesaian tiga sengketa tanah, ganti rugi harus dibayar

Foto ilustrasi, lambang Majelis Rakyat Papua – Dok. MRP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pada pekan lalu Majelis Rakyat Papua menetapkan keputusan lembaga atas hasil penelusuran kepemilikan tiga persil tanah yang disengketakan oleh masyarakat adat di Papua. Majelis Rakyat Papua menyatakan para pihak yang saat ini menggunakan ketiga persis tanah itu harus membayar ganti rugi kepada masing-masing pemilik hak ulayat ketiga persil tanah itu.

Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), Demas Tokoro kepada Jubi di Jayapura pada Selasa (19/11/2019). “MRP sudah [rapat] pleno, dan menetapkan keputusan [tentang hasil penelusuran kepemilikan] tiga bidang tanah,”kata Tokoro.

Ketiga persil tanah yang diadukan masyarakat adat kepada MRP itu berada di lokasi yang berbeda-beda. Ketiga persil tanah itu adalah sebidang tanah di Kabupaten Yapen yang saat ini digunakan PT Pertamina Persero (seluas 5 hektar), sebidang tanah di Padang Bulan, Kota Jayapura yang saat ini digunakan Balai Kesehatan Provinsi Papua (seluas 12 hektar), dan sebidang tanah seluas 13 hektar di Kampwolker, Kota Jayapura yang dibeli oleh PT Skylane Kurnia.

Tokoro menyatakan sebidang tanah di Kabupaten Yapen diperkarakan keluarga Tanawani di MRP, karena selama 40 tahun dipakai PT Pertamina Persero. eluarga Tanawani menyatakan belum pernah melepaskan hak ulayatnya atas bidang tanah itu, dan tidak tidak pernah menerima ganti rugi.

Loading...
;

Hal yang sama juga terjadi terhadap bidang tanah di Padang Bulan, yang selama 18 tahun digunakan Balai Kesehatan Provinsi Papua. Hal penelusuran MRP menyimpulkan tanah itu merupakan tanah ulayat yang secara kolektif dimiliki masyarakat adat Kampung Ayapo. Masyarakat adat Kampung Ayapo belum perah melepaskan hak ulayat mereka, dan tidak pernah menerima ganti rugi atas tanah seluas 12 hektar itu.

Tokoro menyebut, dalam kasus sengketa tanah seluas 13 hektar di Kampwolker, MRP menemukan adanya pelepasan tanah adat yang tidak sah saat tanah itu dibeli PT Skylane Kurnia. MRP menyimpulkan pelepasan tanah bukan dibuat oleh pemilik tanah itu, meskipun orang itu berasal dari marga yang sama dengan marga pemilik tanah.

Dengan keputusan MRP itu, Tokoro menyebut para pihak yang saat ini menggunakan tiga persil tanah itu harus membayar ganti rugi kepada para pemilik hak ulayat tanah tersebut. “Konsekuensi keputusan itu, suka tidak suka, perusahaan bayar kepada masyarakat adat. Kalau tidak [membayar, berarti] tanah [harus] kembali kepada masyarakat adat,” tegas Tokoro.

Ia menyatakan keputusan itu keluar setelah MRP melalui proses yang panjang untuk menelusuri riwayat hak ulayat setiap persil tanah yang diadukan. Proses panjang itu dimulai dari penelusuran kebenaran pihak pengadu, termasuk menggelar rapat dengar pendapat di antara para pihak yang terlibat dalam sengketa tanah ulayat yang diadukan.

“MRP melakukan rapat dengar pendapat. Kita pastikan, semua proses itu kita pastikan berjalan dengan undangan, notulensi, daftar hadir dan dokumen pendukung lainnya,”ujarnya.

Tokoro menyatakan surat keputusan dan dokumen MRP lainnya akan segera dikirimkan kepada para pihak teradu yang akan bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi atau mengembalikan tanah yang mereka pakai. “Untuk keputusan [atas persil tanah yang dipakai] Pertamina dan Balai Kesehatan, keputusan MRP akan kami antar ke kementerian terkait dan Pertamina di Jakarta,” kata Tokoro.

MRP juga akan memastikan apakah para pihak menjalankan keputusan MRP itu. “MRP harus hadir proses pembayaran [ganti rugi], supaya kami pastikan masyarakat tidak menjadi penonton. Kalau [pemilik ulayat] tidak mau dibayar, tanah itu [harus] dikembalikan kepada  masyarakat adat” tegas Tokoro.

Tokoro menyatakan keputusan MRP itu sesuai dengan kewenangan MRP dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. “Kami punya kewenangan untuk melindungi dan memperjuangkan pemenuhan  hak masyarakat adat,” ujar Tokoro.

Pihak yang dinyatakan MRP sebagai pemilik hak ulayat atas persil tanah di Yapen yang sedang dipakai Pertamina, Adolof Tanawani menyatakan bersyukur dengan terbitnya keputusan MRP itu. “Kami berterima kasih MRP sudah membantu kami. Selama 40 tahun, suara kami tidak pernah didengarkan,” kata Tanawani.

Tanawani berharap semua pihak mendukung proses yang sedang dijalankan MRP itu. “Kami mau semua saling bekerja sama dan saling menghargai,” kata Tanawani.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top