Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP: Selesaikan dulu kasus pelanggaran HAM, baru bicara pemekaran

Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murib. – Jubi/Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Majelis Rakyat Papua mengatakan wacana pemekaran Provinsi Papua menjadi lima provinsi atau lebih provinsi bukan solusi tepat untuk menyelesaikan konflik Papua. Majelis Rakyat Papua mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia sebelum menggulirkan wacana pemekaran Provinsi Papua.

Hal itu dinyatakan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib di Jayapura, Sabtu (16/11/2019). “Pemekaran bukan menyelesaikan masalah, tetapi memperkeruh situasi,” kata Timotius Murib.

Murib menyatakan pemekaran Provinsi Papua berisiko menambah kekerasan atas nama keamanan negara, memperburuk kesenjangan ekonomi, dan semakin mengurangi populasi orang asli Papua. Ia menyatakan akan lebih elok dan bijaksana kalau Jakarta mengurungkan niat untuk memecah Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi.

Murib menegaskan ada banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu maupun berbagai kasus pelanggaran HAM baru yang perlu diselesaikan secara hukum. “Kita selesaikan pelanggaran HAM dulu, baru bicara Pemekaran,” ujar Murib.

Loading...
;

Terjadinya persekusi maupun tindakan rasis terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu menunjukkan cara Indonesia dan orang Indonesia mempersepsi masalah dan orang Papua. Murib menegaskan ujaran rasisme itu telah menimbulkan gelombang protes maupun amuk massa di berbagai wilayah.

Ia mendesak pemerintah pusat untuk secara serius membicarakan persekusi dan praktik rasisme terhadap orang asli Papua, dan bukan malah mewacanakan pemekaran Provinsi Papua. “Kita tidak bisa sederhanakan [persoalan rasisme terhadap orang asli Papua] dengan pemekaran. Ini masalah harga diri bangsa, yang perlu kita bicara sebagai sesama anak bangsa,” kata Murib.

Anggota MRP, Nicolaus Degey menyatakan pemerintah Presiden Joko Widodo masih berutang janji kepada rakyat Papua. “[Orang] Papua tidak minta pemekaran Provinsi Papua. Warga Papua menunggu [realisasi] janji Jokowi,” kata Degey di Kota Jayapura, Jumat (15/11/2019).

Degey menyatakan Jokowi sendiri yang pernah berjanji kepada rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran HAM dalam kasus penembakan warga Paniai  pada 2014. Jokowi juga sudah pernah berjanji menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Itu janji pada awal masa jabatan periode pertama [Jokowi]. Sekarang, [Jokowi sudah menjalani] periode keduanya. [Jokowi] mesti penuhi janjinya,”ungkapnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top