HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

MRP tidak mengakui sertifikasi tanah adat

Ilustrasi karya seniman Ignasius Dicky Takndare – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua (MRP) menegaskan Tanah Papua dari Sorong sampai Merauke dan pulau-pulau di sekitarnya beserta kekayaan alamnya merupakan anugerah Tuhan untuk orang asli Papua (OAP) dan tidak ada sertifikasi bagi tanah adat.

Penegasan itu termaktub dalam maklumat MRP bernomor: 05/MRP/XII/2018 Tentang Larangan Sertifikat Tanah di Papua.

“Tanah dan sumber daya alam di atas, di bawah dan/atau di dalamnya adalah kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Sang Pencipta untuk kepentingan hidup suku dan/atau masyarakat adat pemangku hak secara turun-temurun,” demikian ditulis dalam maklumat yang ditandatangani Ketua MRP, Timotius Murib.

Pasalnya MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua mempunyai hak dan kewajiban melindungi hak-hak dasar OAP. Oleh karena itu, lembaga ini menolak program sertifikasi tanah dan pembagian serifikat tanah secara gratis kepada masyarakat tanpa sepengetahuan masyarakat adat setempat.

Loading...
;

“MRP menyatakan bahwa program sertifikasi tanah yang dilakukan negara di Tanah Papua dengan mengabaikan nilai dan norma hukum adat masyarakat adat Papua adalah tidak sah,” tegasnya.

Sertifikasi tanah adat tidak sah karena tanah di Papua merupakan milik kolektif suku dan marga. Setiap orang tidak bisa mewakili marga atau suku tertentu untuk mengizinkan sertifikasi tanah atas nama pembangunan atau apa pun. Sertifikat harus berdasarkan kesepakatan bersama setelah mendegar baik buruknya dari sertifikasi itu. Terutama dampak setelah sertifikasi bagi anak cucu.

Demi menghindari dampak buruk, demi warisan tanah leluhur kepada generasi Papua di masa yang akan datang, MRP mengajak seluruh masyarakat adat Papua tidak terjebak dalam rayuan gombal investor maupun pemerintah.

Dalam kunjungannya ke Papua, 12 April 2018, Presiden Joko Widodo membagikan 3.000 sertifikat tanah gratis kepada sejumlah warga di 12 kabupaten dan diberikan kepada sepuluh perwakilan masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Diberitakan sejumlah media, Senin lalu, Kepala Kantor Wilayah Badan Badan Pertanahan Provinsi Papua, Arius Yambe, mengatakan BPN belum mengeluarkan sertifikat tanah yang akan dibagikan kepada 32 ribu masyarakat adat Papua. Sebanyak 60 sertifikat dibagikan tahun 2017 dan dilanjutkan pembagian 30 sertifikat pada 2018.

“MRP mengimbau kepada seluruh masyarakat adat tanah Papua, MRP menyampaikan pesan tentang pentingnya kesadaran untuk melindungi tanah dengan sumber daya alam di atas, di bawah dan/atau di dalamnya, dan tidak serta-merta mengikuti program sertifikasi tanah yang justru mengakibatkan hilangnya hak sulung kepemilikan atas tanah secara turun-temurun.”

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP, Demas Tokoro, mengatakan sertifikasi tanah yang tidak menghargai proses adat menyebabkan banyak pengaduan masalah tanah masuk ke MRP.

“Kami akan memanggil kepala BPN Provinsi Papua untuk menjelaskan ini,” ujar Tokoro. (*)

Redaktur: Timo Marten

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top