Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Musyawarah empat golongan adat Malind minta Presiden Joko Widodo turun tangan

Bupati Merauke, perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, perwakilan MRP, akademisi, tokoh adat dan tokoh masyarakat saat rapat adat di Kantor Bupati Merauke, Senin (3/6/2019). – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Merauke, Jubi –  Musyawarah adat pimpinan empat golongan adat Malind di Kabupaten Merauke, Papua yakni golongan adat Mayo, Imo, Zozom dan Ezam memutuskan meminta  Presiden RI Joko Widodo menambah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD KabupatenMerauke melalui mekanisme pengangkatan bagi anak adat Malind. Hal itu diharapkan akan menambah rasio keterwakilan masyarakat adat Malind dalam DPRD Kabupaten Merauke.

Keputusan hasil musyawarah empat pimpinan golongan adat Malind itu dibacakan Yohan Lamis Mahuze dari adat Inwanim saat rapat adat di Kantor Bupati Merauke, Senin (3/6/2019). “Musyawarah empat pimpinan golongan adat meminta Presiden Joko Widodo segera memberikan penambahan jumlah anggota DPRD Merauke melalui mekanisme pengangkatan yang berbasis pada wilayah adat,” kata Yohan L Mahuze.

Tuntutan penambahan jumlah anggota DPRD Merauke muncul karena banyak calon anggota legislatif (caleg) orang Malind gagal terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Merauke dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Dari 30 kursi DPRD Kabupaten Merauke periode 2019 – 2024, diperkirakan hanya dua kursi yang akan dimenangkan oleh caleg Malind.

Baca juga Tanpa aturan kuota, partai politik tidak bisa dipaksa memprioritaskan caleg asli Papua

Loading...
;

Sejumlah dua kursi lainnya diperkirakan dimenangkan oleh caleg asli Papua yang bukan berasal dari suku Malind-Buti. Itu berarti keterwakilan orang Malind-Buti dalam DPRD Kabupaten Merauke periode 2019-2024 kurang 10 persen, dan keterwakilan orang asli Papua di DPRD Merauke kurang dari 20 persen.

Selain meminta Presiden Joko Widodo menambah jumlah anggota DPRD KabupatenMerauke melalui mekanisme pengangkatan bagi anak adat Malind, rapat adat itu juga memutuskan aturan bahwa calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke periode 2020-2025 dan periode seterusnya harus anak adat Malind Anim Ha. Selain itu, anak adat Malind Anim Ha yang ingin mencalonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati Merauke harus mendapat rekomendasi dari lembaga adat golongan berdasarkan asal sukunya dan rekomendasi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke.

Baca juga Masyarakat adat Anim Ha gelar rapat adat tuntut hak politik

Rapat itu juga memutuskan meminta Bupati Merauke dan Gubernur Papua memberikan kuota 80 persen kepada anak Marind dan anak asli Papua lainnya dalam seleksi CASN tahun anggaran 2019 dan pada tahun-tahun berikutnya. “Demikian keputusan adat ini dibuat dan digelar di atas tikar adat yang memiliki nilai sakral tinggi berdasarkan hukum adat Anim Ha, yang wajib ditaati dan dihormati,” ujar Yohan L Mahuze.

Setelah dibacakan, Keputusan hasil musyawarah empat pimpinan golongan adat Malind diberikan kepada Bupati Merauke, Frederikus Gebze untuk diserahkan kepada perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, perwakilan Majelis Rakyat Papua disaksikan Rektor Universitas Cenderawasih, Apolo Safanpo, Sekretaris LMA Papua, Paskalis Netep, dan tokoh masyarakat di wilayah adat Anim Ha, Johanes Gluba Gebze, dan para masyarakat adat.

Baca juga Presiden diminta tak abaikan keputusan rapat adat masyarakat adat Anim Ha

Bupati Merauke, Frederikus Gebze mengatakan orang asli Papua bersyukur karena hadirnya Otonomi Khusus Papua. Namun perlahan situasi terus berubah dan tidak sesuai yang diharapkan orang asli Papua, termasuk masyarakat adat Malind.

“Hak ekonomi dan berbagai hak lain yang ada di tanah ini sudah diambil dari negeri ini, kenapa hak politik juga harus diambil. Semua orang di dunia mencari makan tapi jangan sampai makan tuan tanah di negeri ini hingga budaya dan adat istiadatnya,” kata Frederikus Gebze.

Rapat adat dan pembacaan keputusan hasil musyawarah empat pimpinan golongan adat Malind menurutnya, tidak perlu dihadiri ribuan hingga jutaan orang. Cukup dengan representasi dari setiap perwakilan adat di tanah Malind dengan perantaraan DPR Papua dan MRP, untuk diteruskan kepada Presiden Joko Widodo. “Hak kesulungan kita jangan dirampas lagi. Cukup makan, tidur, usaha dan lainnya yang diambil. Kini berikan hak itu kepada kami,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top