HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Nduga tak ada kampanye terbuka, Yalimo antisipasi perbatasan

Ketua Bawaslu Nduga, Talius Tabuni (kiri) bersama ketua Bawaslu Jayawijaya, Fredy Wamo-Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Bawaslu Kabupaten Nduga dan Yalimo tetap mengantisipasi hal-hal yang dianggap bisa menimbulkan konflik, pada pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 nanti.

Di Nduga sendiri, tidak dilaksanakan kampanye terbuka yang saat ini telah memasuki tahapan itu, karena situasi daerah tidak mendukung.

“Tahapan sedang berjalan sesuai jadwal baik kampanye dan lainnya, namun saat kampanye di Nduga tidak ada yang laksanakan kampanye terbuka, karena situasi daerah tidak mendukung, dimana kampanye hanya dilakukan pertemuan tertutup, dan itu sedang berjalan dan di ibu kota sendiri aman terkendali,” kata Ketua Bawaslu Nduga, Talius Tabuni kepada wartawan di Wamena, Selasa (26/3/2019).

Menurut dia, meski ada sejumlah distrik yang masih belum kondusif, namun di sebagian besar distrik situasinya masih aman terkendali dan tahapan pemilu berjalan lancar.

“Setelah komisioner KPU dilantik, maka Bawaslu bersama pemerintah daerah setempat akan bertemu untuk Pemilu ini, termasuk memetakan wilayah daerah mana yang rawan daerah mana yang tidak rawan belum laksanakan sampai hari ini,” katanya.

Loading...
;

Sementara Ketua Bawaslu Yalimo, Habakuk Mabel menganggap jika pelaksanaan Pemilu di wilayah perbatasan yang harus diantisipasi terjadi konflik.

“Bawaslu melihat yang rawan konflik ialah di daerah-daerah perbatasan, antara kabupaten dengan distrik, atau pun antara distrik dengan kabupaten yang bertetangga. Ini yang menjadi fokus kita untuk melakukan pengawasan sesuai dengan jajaran yang ada,” kata Bakuk Mabel.

Ia menilai, untuk menciptakan kualitas Pemilu yang berintegritas dan bermartabat, Bawaslu Yalimo berharap untuk tingkat pemahaman masyarakat dalam hal Pemilu.

“Dari 14 kabupaten yang ada di pegunungan, Yalimo melaksanakan pemilihan secara demokratis dan normatif dengan upaya-upaya yang kami lakukan bersama masyarakat, agar memahami semua hal yang kami lakukan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang,” ujar dia.

Selain itu pihaknya berharap kepada pemerintah daerah dapat memahami atau mengikuti semua larangan-larangan yang ada, dalam arti keterlibatan ASN, dimana sangat mempengaruhi kualitas Pemilu.

“Keterlibatan ASN, TNI, Polri dalam kampanye maupun hari pencoblosan nanti sangat tidak dibenarkan,” kata Mabel. (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top