Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Negara tidak menunjukkan komitmen menindak pelaku rasisme

Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia Papua, Gustaf Kawer – Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Advokat Gustaf Kawer menilai aparatur Negara tidak menunjukkan niat baik dan komitmen untuk menindak para pelaku rasisme terhadap orang Papua. Pembiaran Negara itu berpotensi melanggengkan praktik rasisme dan diskriminasi terhadap orang Papua, dan berpotensi menyuburkan praktik diskriminasi hukum terhadap orang Papua.

Hal itu disampaikan Gustaf Kawer di Jayapura, Papua, Senin (7/10/2019). Kawer menilai, cara polisi menangani kasus persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019 lalu membuktikan aparat Negara belum memiliki niat baik dan komitmen untuk menindak pelaku rasisme.

“Negara bertindak setelah [rakyat Papua] demo, [itupun] prosesnya tidak transparan. Itu menjadi masalah. Pelakunya [harus] diproses dan dipublikasikan kepada secara luas. [Hal itu penting]  supaya publik percaya ada keseriusan Negara untuk menyelesaikan [kasus itu],” ungkap Kawer.

Kawer menilai hingga kini rakyat Papua tidak pernah mendapatkan cukup informasi terkait proses hukum terhadap para tentara dan anggota organisasi kemasyarakatan yang melakukan persekusi dan rasisme terhadap para mahasiswa Papua di Surabaya. Sebaliknya, polisi justru gencar mempublikasikan proses hukum terhadap pengunjukrasa yang menjadi tersangka kasus perusakan dalam sejumlah unjukrasa anti rasisme yang berkembang menjadi amuk massa.

Loading...
;

Polisi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan Papua membeberkan kronologi berbagai peristiwa amuk massa dengan, termasuk dengan detil mengurai kronologis amuk massa yang terjadi di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada 23 September 2019 lalu. “Demo ramai di Papua, aktivisnya dikriminalkan, [prosesnya] dipublikasikan secara luas dan detail melalui media.”

Akibat diseminasi informasi yang tidak berimbang itu, publik di Indonesia menilai rakyat Papua sebagai pihak yang bersalah, dan tanpa sebab melakukan amuk massa dan pembakaran. Diseminasi informasi yang tidak berimbang itu juga bisa menyuburkan bias rasial di kalangan aparatur Negara, termasuk polisi selaku aparat penegak hukum. Bias rasial di kalangan aparat penegak hukum berbahaya, karena bisa menimbulkan atau memperparah diskriminasi hukum terhadap orang Papua.

“Negara [akhirnya] berkontribusi terhadap pelanggar HAM. Negara sibuk dengan dampak-dampak [pembiaran pelaku rasisme], tidak menyelesaikan masalah rasisme. Penegakan hukumnya [bias] rasisme,” ungkapnya.

Kawer mengingatkan, kelambanan Negara menindak para pelaku rasisme di Surabaya telah menimbulkan dampak yang sangat luas, menimbulkan korban jiwa, korban terluka, maupun kerugian harta benda ataupun rusaknya fasilitas publik. Puluhan warga maupun aparat di Papua tewas atau terluka, termasuk orang asli Papua. Uang Negara pun banyak terpakai untuk menangani berbagai dampak amuk massa di Papua, sementara akar persoalan amuk massa itu adalah kelambanan Negara menangani kasus persekusi dan rasisme di Surabaya.

Kawer menilai cara polisi menangani berbagai dampak unjukrasa dan amuk massa yang terjadi di Tanah Papua belum berhasil memulihkan rasa keadilan orang asli Papua. Ia mendesak polisi menggunakan pendekatan Restorative Justice menangani berbagai reaksi atas kasus persekusi dan rasisme di Surabaya, demi menghentikan rentetan kekerasan yang terjadi di Tanah Papua.

Kawer menyatakan pendekatan Restorative Justice itu dapat dijalankan dengan segera mengumumkan mekanisme ganti rugi material terhadap seluruh korban berbagai kekerasan di Tanah Papua. Ganti rugi material itu juga harus diikuti dengan kebijakan untuk menghentikan proses hukum terhadap para pelajar, mahasiswa, aktivis HAM, demi memulihkan rasa keadilan orang asli Papua.

“Kalau sudah memberikan uang [ganti rugi kepada semua korban], anak-anak di penjara dibebaskan, supaya ada rasa keadilan. Ini pendekatan Restorative Justice, [mengedepankan] penyelesaian di tingkat masyarakat. Kalau proses hukum terus dijalankan [terhadap orang Papua], orang Papua terus jadi korban,”ungkapnya.

Kawer mengakui, penindakan hukum yang tegas kepada pelaku rasisme di Surabaya berikut pendekatan Restorative Justice dalam menangani berbagai reaksi/dampak yang ditimbulkan kasus rasisme di Surabaya itu bergantung kepada keberanian para penyelenggara Negara. Akan tetapi, hal itu harus dilakukan demi menegaskan niat baik dan komitmen Negara untuk menghentikan praktik rasis dan diskriminasi di Indonesia.

Kawer juga berharap para penyelenggara Negara akan berani menghadapi tuntutan referendum yang disampaikan rakyat Papua, karena tuntutan referendum itu merupakan dampak dari kelambanan Negara menindak rasisme dan diskriminasi di Indonesia. Kita berani saja, buka ruang untuk penyelesaian dan berdialog dengan penuntut referendum. Saya sepakat dengan rekomendasi [dialog damai] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam seminar “Sepak Terjang Isu Rasis di Tanah Papua” yang diselenggarakan Kelompok Kajian Realitas Sosial, Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur, di Jayapura, pada 11 September 2019, staf ahli Majelis Rakyat Papua (MRP), Wensilaus Fatubun menyatakan pembiaran para pelaku rasisme di Surabaya bukan sebuah kebetulan. Menurutnya, pembiaran itu terjadi karena aparatur Negara dalam jangka waktu lama memiliki bias rasisme terhadap orang Papua.

Ia menyatakan rasisme di Indonesia, bukan sekedar kata-kata dan tindakan, melainkan lebih menyerupai ideologi yang mendarah-daging.  Fatubun menyatakan bias rasisme dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan oleh penguasa, berikut dampaknya bagi orang pribumi/masyarakat adat di berbagai negara.

”Karena orang pikir semua yang datang dari penguasa [pasti] baik untuk masyarakat bawah. [Cara pandang seperti itu akhirnya] melahirkan protes. Protes orang pribumi itu memperlihatkan adanya rasisme [dalam kebijakan penguasa],”ungkapnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top