Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Niat pemerintah kembalikan mahasiswa eksodus dinilai tidak tepat

 

Posko penampungan mahasiswa eksodus di Nabire – Jubi/Titus Ruban

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Mahasiswa dan pelajar Papua yang pulang dari luar Papua seperti Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan dan beberapa kota lainnya, masih belum bisa melanjutkan studi. Mereka minta Pemerintah Propinsi Papua maupun Papua Barat harus melakukan mogok sipil nasional.

Marius Goo, salah satu mahasiswa pasca sarjana di sebuah perguruan tinggi swasta di Malang, Jawa Timur mengatakan, mereka juga meminta aktivitas kampus dan perkantoran ditutup dan sama-sama mendorong penentuan nasib sendiri bagi West Papua. Permintaan mahasiswa ini menurutnya harus ditanggapi serius oleh pemerintah.

“Jika pemerintah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota menanggapi secara negatif aksi kedatangan mahasiswa ke Papua dapat dinilai tak berbobot. Niat pemerintah untuk mengembalikan mahasiswa ke tempat studi masing-masing juga tidak tepat,” ujar Marius Goo kepada Jubi akhir pekan kemarin.

Loading...
;

Sebab kata Goo, mereka telah terluka dan masih trauma dengan intimidasi dan teror yang dialami pada bulan-bulan sebelumnya. Pemerintah memulangkan kembali mahasiswa ke tempat studi masing-masing adalah kurang tepat dan dinilai tidak punya alasan yang kuat.

“Karena akan menambah luka dan trauma bagi mahasiswa dan pelajar di tempat studi. Karena itu, pemerintah harus mengambil jalan lain, jalan yang tidak merugikan siapa pun,” ujar Marius.

Ia menegaskan, pemerintah secara aktif menjalankan roda pemerintahan di Papua dan Papua Barat, termasuk pendidikan adalah menciptakan ketidak adilan bagi mahasiswa eksodus yang sudah pulang. “Semua mahasiswa sama, semua ingin belajar dan semua ingin memperoleh gelar. mahasiswa Papua di luar mengorbankan harapan itu dan pulang ke Papua,” katanya.

“Sedangkan mahasiswa dan pelajar di Papua masih menjalankan proses perkuliahan secara aktif. Kenyataan ini tidak adil, karena mahasiswa Papua yang pulang dari luar dikorbankan. Termasuk mahasiswa dan pelajar yang aktif studi di Papua juga tidak peka dan tidak setia kawan dengan mahasiswa Papua yang pulang dari luar. Mahasiswa Papua yang studi di Papua tidak peduli dan tidak simpati dengan saudaranya yang berkorban untuk kebaikan bersama bagi rakyat Papua,” tuturnya.

Menurut dia, mahasiswa merasa tidak nyaman melihat kenyataan itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe juga pernah memberitahu mahasiswa bahwa ‘jika memang di tempat studi tidak merasa nyaman pulang saja dulu.’ “Berdasarkan pemberitahuan itu, juga niat mahasiswa yang merasa tidak betah tinggal bersama manusia yang rasis dan diskriminatif pulang kembali ke Papua,”ungkapnya.

“Jadi solusinya harus selesaikan akar masalah (sejarah) yang kompleks ini dulu. Saya kira sisi ini difasilitasi oleh pihak indepeden. Ya, jangan korban mahasiswa lagi,” katanya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mempertanyakan kepulangan ratusan mahasiswa Papua. Gubernur pernah membuat ujaran jika NKRI tidak aman, maka mahasiswa asal Papua silakan pulang, namun ini kondisi sudah aman. Lukas pertanyakan lantas kenapa mereka pulang?.

Gubernur mengaku pusing mahasiswa mau ditaruh di mana (melanjutkan kuliahnya di mana). Sebab Universitas Papua (Unipa) sudah menerima 2.000 mahasiswa pada tahun ajaran baru yang disebut “sudah maksimal”. Sementara daya tampung Universitas Cendrawasih (Uncen) sendiri terbatas. Tahun ini bahkan dipaksa menerima 6.000 mahasiswa baru padahal daya tampung maksimal seharusnya 4.000 mahasiswa.

Untuk itu, Gubernur Papua mengimbau agar mahasiswa Papua yang kuliah di berbagai daerah untuk tetap menyelesaikan perkuliahan di kampus masing-masing. Kembali ke daerah tempat menempuh pendidikan masing-masing.

Kepulangan ratusan mahasiswa dari Provinsi Papua dan Papua Barat berkaitan dengan isi maklumat Majelis Rakyat Papua (MRP) pada 23 Agustus lalu. MRP meminta seluruh mahasiswa asal Papua yang belajar di luar pulau untuk pulang dan melanjutkan studinya di Papua.

Meski demikian MRP menolak untuk disalahkan. MRP menjelaskan itu untuk alasan keselamatan bukan anjuran untuk pulang bergerombol seperti yang sedang terjadi.

“Pemerintah harus memikirkan, mereka ini pulang karena ada sebab akibat. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah daerah atau Gubernur,” kata Murib. (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top