Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Nioluen Kotuki : jangan politisasi identitas OAP untuk kepentingan tertentu

Nioluen Kotuki saat memberikan keterangan pers – Jubi/Doc.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nioluen Kotouki mengatakan, untuk menduduki jabatan unsur pimpinan dalam alat kelengkapan di lembaga wakil rakyat itu , diharapkan tidak mempolitisasi identitas Orang Asli Papua dalam kepentingan pribadi bahkan kelompok.

“Saya harap cukup unsur pimpinan DPRP. tetapi unsur pimpinan alat kelengkapan lain, kami OAP masih ada dan siap memimpin,” katanya, kepada Jubi melalui sambungan selulernya, Rabu (22/1/2020).

Kotuki berharap kepada anggota DPRP yang notabene bukan OAP harus belajar mengalah. “Sebab OAP tidak tentu diberikan kesempatan memimpin di luar Papua seperti yang anda dapat di Papua,” katanya.

Kotouki berpesan bahwa, saudara – saudari yang bukan ras Melanesia harus sadar untuk belajar menghargai. Berikan kesempatan kepada OAP untuk juga memimpin.

Lanjut Kotuki apabila dalam penetapan Tatib DPRP Papua tidak mengakomodir keaslian orang Papua, tentu itu mencederai martabat Orang Asli Papua. Perlu dipahami bersama bahwa OAP adalah Rumpun/ ras Melanesia yang secara turun temurun hidup mendiami tanah Papua hingga saat ini.

“Dalam konteks keaslian rumpun, bahkan ras ini sudah tentu menjadi identitas melekat yang tidak dipisahkan dalam bentuk apapun, sehingga kepentingan OAP harus diakomodir,” katanya.

Loading...
;

“Saya tegas mewakili OAP, meminta untuk stop politisasi Ras Papua dalam pandangan anda yang sempit,” katanya.

Anggota DPR Papua, Emus Gwijangge berharap disahkannya Tatib DPRP pada Selasa 21 Januari 2020 dapat mengakhiri dinamika politik dalam internal DPR Papua. Sejak pelantikan, para anggota DPRP periode 2019-2024, pada 31 Oktober 2019 lalu, terjadi pro dan kontra internal , terutama saat agenda pembahasan tatib dan pelantikan pimpinan DPR Papua.

Sebagian anggota DPR Papua menginginkan tatib disahkan terlebih dahulu sebelum pelantikan unsur pimpinan, dan anggota DPR Papua lainnya tidak mempermasalahkan pelantikan pimpinan terlebih dahulu sebelum pengesahan tatib.

“Dinamika internal selama ini jangan lagi berlanjut. Jangan sampai itu justru mempengaruhi kinerja lembaga dewan. Sebaiknya pimpinan dan anggota DPRP menyatukan pikiran menyelesaikan berbagai masalah yang kini ada di masyarakat,” Gwijangge. (*)

Editor: Syam Terrajana

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top