Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Ombudsman: perlu perbaikan pelayanan pemerintahan Jayawijaya

Kepala OPD di pemerintahan Jayawijaya ketika mengikuti pendampingan yang dilakukan Ombudsman Papua-Jubi/Islami

Wamena, Jubi – Ombudsman Perwakilan Papua melihat sistem pelayanan publik di pemerintahan Kabupaten Jayawijaya masih perlu perbaikan. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, rapor yang didapat masih dalam zona merah.

Untuk itu, pemerintah setempat mengundang Ombudsman Papua untuk melakukan pendampingan guna mendorong penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Bupati meminta kami untuk memberikan pendampingan penerapan SOP di OPD agar pelayanan bisa maksimal, sehingga zona merah yang dimiliki saat ini dapat didorong menjadi zona hijau,” kata Kepala Ombudsman perwakilan Papua Sabar Olif Iwanggin usai memberikan pendampingan kepada sejumlah OPD di Jayawijaya, Senin (13/5/2019) di Sasana Wio kantor bupati.

Meski begitu, ia berharap SOP itu dapat diterapkan di seluruh OPD baik yang melayani eksternal, internal sehingga pelayanan bisa maksimal.

Ia menjelaskan, di Indonesia penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur atau maladministrasi masih sangat tinggi dan itu bisa menjadi pintu masuk korupsi, sehingga penerapan SOP dalam rangka pencegahan.

Loading...
;

“Itu nantinya akan menekan perbuatan maladminstrasi dan jika diterapkan, itu harus transparan dan akuntabel. Misalnya pengurusan izin yang tidak berbayar tidak harus dibayar dan hal itu harus disampaikan oleh OPD bersangkutan kepada masyarakat,” kata Iwanggin.

Sekretaris Daerah Jayawijaya, Yohanes Walilo mengungkapkan pendampingan yang dilakukan ini khusus untuk layanan. Dimana, jika selama ini banyak laporan masyarakat terkait dengan layanan yang kurang dan sebagainya, sehingga bupati meminta Ombudsman melakukan pendampingan selama tiga hari ke semua OPD untuk melihat secara dekat hal-hal yang mesti disiapkan.

“Kita usahakan supaya paling tidak kita naik ke kuning sebelum ke hijau. Tetapi saya tadi sampaikan bahwa itu komitmen OPD masing-masing, kalau mau baik dan langsung ke hijau itu bisa dan tidak repot karena itu prosedur baku dalam pelayanan yang harus dilakukan,” kata Walilo.

“Sehingga, pada Juni atau Juli 2019 saat penilaian dilakukan kita sudah siap dan bisa masuk ke zona terbaik,” sambung dia. (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top