HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

OPM bagaikan “Blessing In Disguise”

Rakyat West Papua di Paniai dansa (waita) usai pengibaran bendera bintang Kejora dalam rangka HUT ke-56 bangsa West Papua, Jumat, 1 Desember 2017 di Markas Besar TPN-PN/OPM Paniai – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Bernardus Bofitwos Baru, OSA

Pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, OPM (Organisasi Papua Merdeka) dipandang sebagai hal yang sangat tabu (pemali). Sebutan OPM dilihat sebagai sesuatu yang sangat “seram” dan menakutkan kalau diucapkan secara terbuka. Karena itu, siapa yang meng-exposed singkatan OPM secara lisan maupun tertulis, maka siap dihadapkan kepada pihak yang berwajib, apa lagi anggota OPM-nya. Bahkan hingga saat ini OPM dianggap tabu bagi semua lapisan masyarakat.

Bagi semua pihak, khususnya pemerintah dan TNI/Polri, OPM adalah musuh bebuyutan yang harus dimusnahkan atau ditumpas sampai akar-akarnya. OPM adalah musuh negara yang harus diberantas tuntas—tidak boleh eksis di wilayah NKRI. OPM tidak diperkenankan hidup di Bumi Cenderawsih.

Anggota OPM dan mereka yang berbicara tentang OPM selalu diintai oleh BIN dan TNI/Polri. Setiap saat nyawa mereka melayang di tangan para aparat keamanan. Puluhan bahkan ratusan nyawa anggota OPM, maupun orang Papua yang berbicara tentang hak-hak dasar orang asli Papua (OAP), lenyap ditelan bumi—di tangan para penguasa—dengan cara-cara mysterious killing (pembunuhan misterius); diracuni, ditabrak, dll.

Loading...
;

Secara sterotype, aparat negara dan keamanan (BIN dan TNI/Polri) beranggapan bahwa semua orang Papua, ras Melanesia, yang hitam kulit dan keriting rambutnya, otomatis anggota OPM. Seluruh OAP distigmatisasi sebagai separatis. Oleh karena itu, setiap gerakan/suara yang menuntut hak-hak dasarnya dicap OPM, termasuk gerakan-gerakan kemanusiaan dan kebudayaan juga dipandang sebagai gerakan separatisme.

Pokoknya semua gerakan yang menuntut penegakan atas hak-hak dasar OAP selalu dicurigai negara sebagai separatisme. Setiap orang atau sekelompok orang Papua yang bersuara untuk menuntut hak-hak dasarnya, misalnya, menuntut ganti rugi hak ulayatnya yang diambil oleh negara sebagai lokasi transmigrasi (perkebunan kelapa sawit), selalu dicap oleh negara dan aparat keamanan sebagai OPM. Gerakan kebudayaan melalui musik, contoh kelompok Mambesak, dibawah pimpinan Arnold Ap pun dibunuh militer.

Pada prinsipnya, aparat negara (keamanan) menghendaki agar OAP jangan menuntut hak-hak dasar atau HAM-nya. OAP harus bungkam seribu bahasa, dan harus ikut (saja) apa yang dipikirkan dan dirancang oleh pemerintah pusat. OAP harus bersikap seperti “wayang” yang dimainkan oleh aktor utamanya, yaitu pemerintah pusat. Orang asli Papua diwajibkan mengikuti konsep dan strategi pembangunan yang dirancang oleh Jakarta. Orang asli Papua dilarang bertanya, apalagi mengkritisi konsep dan strategi pembangunan yang dirancang oleh Jakarta. Pokoknya OAP yang berada di wilayah paling timur Indonesia ini adalah “budak” bagi pemerintah NKRI.

Bagi pemerintah pusat, gerakan OPM dan tuntutan merdeka bermotif kesejahteraan ekonomi semata, bukan persoalan tuntutan atas hak-hak asasi dan jati dirinya. Lahirnya berbagai kelompok sebagai sayap OPM, seperti TPN/OPM, KNPB, Aliansi Mahasiswa Papua, dll, dipandang oleh pemerintah pusat sebagai gerakan menuntut kesejahteraan ekonomi, bukan gerakan menuntut hak-hak asasinya. Oleh karena itu, berbagai tuntutan atas hak-hak dasarnya yang diusung oleh rakyat Papua, selalu dijawab oleh pemerintah pusat dengan pendekatan militeristik dan pembangunan fisik atau infrastruktur belaka.

Sikap pemerintah pusat ini, terbukti melalui kebijakan ekonomi dan militer—intelijennya, sehingga mematikan roh Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001, yang pada hakikatnya mengakomodir hak-hak dasar OAP. Ketika OAP menuntut hak-hak dasarnya, selalu saja dicap sebagai OPM atau separatisme. Setiap upaya OAP menuntut hak-hak dasarnya, pasti saja dicurigai dan dimata-matai oleh aparat keamanan (intelijen) negara. Karena itu, OAP hingga kini hidup di bawah tekanan, intimidasi, dan pembunuhan, baik secara langsung, maupun tidak langsung (invisible victims), serta ancaman kepunahan (genocida).

OPM bagaikan “Blessing in Disguise”

Apakah gerakan OPM hanya membawa keuntungan bagi para anggotanya atau hanya bagi OAP dan non-OAP? Bila dianalisis secara seksama, gerakan Papua Merdeka yang berlangsung selama kurang lebih 58 tahun, ibarat “berkat di siang bolong”—tidak hanya bagi para anggota dan OAP, tetapi juga bagi pihak keamanan, maupun non-OAP dan semua pihak yang terlibat dalam “proyek” OPM.

Berkat gerakan OPM, sejumlah anggotanya, khususnya yang berada di luar negeri, dapat menikmati berbagai fasilitas dan uang, berkat sumbangan dari pihak-pihak yang simpati atas perjuangan ini. Namun sejumlah anggotannya yang berdomisili di luar negeri menyalahgunakan bantuan yang diberikan oleh pihak ketiga demi kepentingan dirinya sendiri.

Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak ketiga demi menunjang misi perjuangan pembebasan orang Papua dari penindasan, dibelokkan oleh beberapa anggotanyam, untuk kepentingan dirinya. Sejumlah bantuan finansial disalahgunakan.

Selain itu, para anggota OPM atau TPN/OPM di Papua memanfatkan proyek ini sebagai nilai tawar dengan pihak militer dan pemerintah pusat demi jabatan (kedudukan), kekayaan material (uang, rumah, mobil, isteri baru), dan pesta pora, mabuk-mabukan dan free sex.

Ini bukan hal baru. Pengalaman membuktikan bahwa terdapat sejumlah mantan anggota TPN/OPM yang disuap dan diiming-imingi jabatan, kekayaan, dan perempuan oleh Jakarta dan militer, sehingga ada yang mebelot. Para mantan anggota TPN/OPM ini justru dipakai penguasa dan militer untuk membunuh saudaranya sendiri—yang sungguh-sungguh berjuang demi hak dan martabat bangsanya.

Selain para anggota OPM, sejumlah OAP juga menikmati kekayaan dan jabatan penting dalam pemerintahan NKRI berkat penjualan “proyek” OPM. Terdapat sejumlah OAP dari Merauke hingga Sorong, yang menduduki jabatan penting dan menikmati fasilitas mewah dan hidup dalam kelimpahan materi, serta berfoya-foya di atas darah saudara dan keluarganya, karena hasil penjualan “proyek” OPM kepada pemodal, yaitu pemerintah pusat dan konglomerat.

Lahirnya UU Otsus Papua karena perjuangan para anggota OPM patriotik, yang menumpahkan darahnya. Namun segelintir OAP yang menikmati poyek otsus ini. Mereka dininabobokan dengan kekayaan material dan jabatan, sehingga suara hatinya terbungkam dan tidak berani memperjuangan hak-hak dasar OAP melalui kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang protektif dan berpihak kepada hak-hak dasar OAP.

Otsus Papua tinggal kenangan, rohnya terkubur di dalam status quo dan kekayaan material belaka. Sejumlah OAP yang menjabat sebagai anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua dan DPRD di kabupaten/kota dari jalur Otsus Papua, hidup dalam kemewahan material berupa: uang, rumah mewah, mobil, dll.

Keberadaan mereka hanya sebagai “wayang” dan tameng bagi para penguasa NKRI, bukan sebagai perwakilan rakyat Papua. Karena mereka tidak mampu dan tidak berani melawan arus kekuatan kebijakan politik dan ekonomi Jakarta. Keberadaan mereka ibarat pot bunga yang ditaruh di rumah, tidak mempunyai fungsi lain, selain sebagai hiasan belaka.

Selain OPM membawa berkat bagi sejumlah OAP secara status quo dan material, juga membawa berkat bagi orang-orang non-OAP. Lahirnya kebijakan politik otsus Papua dan pemekaran daerah, membawa berkat berlimpah kepada non-OAP, baik berupa jabatan, maupun kekayaan material. Dalam waktu singkat kaum “amberi” (sebuatan untuk orang berambut lolong atau lurus), menikmati kekayaan yang berlipat ganda, karena terciptanya peluang pasar (bisnis) dan peluang mendapatkan pekerjaan, baik di pemerintahan dan swasta, maupun lembaga keagamaan.

Sangat ironis, karena tokoh-tokoh agama pun memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan demi diri dan keluarganya—bukannya menyuarakan kebenaran, kejujuran, dan keadilan bagi umatnya. Ribuan, bahkan jutaan pencari peluang bisnis dan pekerjaan di lembaga-lembaga pemerintahan, swasta maupun lembaga keagamaan dari luar Papua, yang setiap hari masuk ke Papua melalui udara dan laut.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa dampak perjuangan OPM membawa berkat tersendiri bagi orang “amberi”, yang telah menetap di Papua maupun yang berduyun-duyun ke tanah Papua. Oleh karena itu, saat ini jumlah penduduk di kota-kota besar di Tanah Papua, didominasi oleh para amberi atau imigran. Hal ini menyebabkan depopulasi bagi OAP di atas tanah leluhurnya. Orang Papua semakin minoritas dan marginal di atas tanah leluhurnya.

Perjuangan OPM juga membawa berkat tersendiri bagi aparat keamanan, baik TNI/Polri, maupun intelijen negara (BIN). Karena adanya OPM, maka seluruh wilayah tanah Papua ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Karena sebagai DOM, ribuan, bahkan jutaan pasukan TNI/Polri dan intelijen ditempatkan di seluruh wilayah Papua. Ribuan pos militer didirikan di seluruh wilayah perbatasan antara Indonesia dan PNG. Beberapa pangkalan besar TNI/Polri telah didirikan di beberapa wilayah di Papua—mengambil ribuan hektare tanah adat atau hak ulayat masyarakat adat tanpa prosedur hukum dan ganti rugi yang memadai.

Kebijakan DOM ini diikuti dengan stigmatisasi separatisme oleh pemerintah pusat kepada OAP; semakin memperkokoh eksistensi TNI/Polri di Papua. Atas dasar ini, pemerintah pusat, DPR dan MPR RI pun menetapkan dan mengucurkan miliaran, bahkan triliunan dana untuk membiayai proyek DOM.

Selain berkat material pun berkat non material berupa kenaikan pangkat bagi TNI/Polri. Kehadiran TNI/Polri yang notabene membawa perdamaian justru memicu konflik horizontal antarsesama warga dan membawa rasa tidak damai di hati orang Papua—selalu dihantui rasa takut bagi OAP. Ada oknum TNI/Polri yang terlibat bisnis illegal, misalnya, miras dan illegal logging.

Hakikat OPM

OPM bukan sekadar perjuangan politik kekuasaan belaka, melainkan sebuah realitas yang mengandung makna yang dalam. Makna tersebut adalah hakikat. Hakikat dalam konsep filsafat Aristoles dan Plato disebut subtantia atau idea dasar yang membentuk atau melahirkan segala sesuatu yang ada. Idea dasar ini diperdalam oleh ilmu fisafat, yaitu metafisika dan ontologi.

Metafisika adalah telaahan atas segala realitas yang ada secara rasional, baik secara fisik maupun yang ada di balik realitas fisik. Sedangkan ontologi adalah telaahan filsafat atas segala realitas yang ada dengan mempertanyakan apa yang sebenarnya ada di balik realitas fisik atau melampaui realitas fisik tersebut. Yang ada di balik realitas fisik menurut Plato adalah dunia idea—suprema idea atau idea tertinggi sebagai substansi dari segala yang ada.

Segala realitas yang ada adalah bayangan dari pancaran cahaya atas realitas yang sebenarnya, yaitu idea, sebagai sumber cahaya (alegori goa). Maka segala realitas yang ada adalah bayangan dari pantulan oleh sumber cahaya yaitu idea, sebagai yang asli—esensi.

Mengacu pada pemikiran filsafat Aristoles dan Plato tentang hakikat dari realitas yang ada, yang adalah substansi—idea, maka kita pun dapat mempertanyakan apa itu hakikat OPM? Atau dengan rumusan pertayaan lain: apa sebenarnya OPM itu? Apakah OPM sekadar organisasi kemerdekaan OAP? Sekadar perjuangan kemerdekaan politik belaka? Ataukah OPM itu adalah suatu realitas yang lebih dalam dan kompleks dari hal-hal di atas?

Dalam pemahaman OAP, OPM bukan sekadar sebuah organisasi kemerdekaan politik semata, melainkan sebuah realitas yang kompleks. OPM memuat hakikat yang dalam dan luas. Di dalam kalimat OPM terkandung berbagai unsur yang membentuk satu entitas, yaitu Papua.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam kalimat OPM ini, di antaranya; (1) Unsur ras yaitu ras Melanesia; (2) Unsur suku yang terdiri dari 250 suku dan bahasa; (3) Unsur budaya yaitu budaya Melanesia; (4) Unsur kepercayaan yaitu agama asli dan Kristen sebagai mayoritas; (5) Unsur mental dan karakteristik; (5) Unsur sejarah civilisasi—peradaban dan sejarah konflik politik penjajahan (Pepera); (6) Unsur falsafah hidup; (7) Unsur keberadaan fisik manusia Papua, yang hitam kulit dan keriting rambutnya; (8) Unsur geografis; (9) Unsur kekayaan alam dan lautnya, baik yang ada di atasnya, maupun di bawahnya; (10) Unsur identitas dan jati diri sebagai manusia, yang juga sama dengan manusia lain di belahan dunia ini, yang bermartabat sebagai ciptaan Tuhan; (11) Unsur kebebasan untuk menikmati hak-hak asasinya; (12) Unsur keindahan alam, manusia dan budaya (kecantikan-keelokan), dll.

Dengan demikian, bagi OAP, OPM bukan sekedar sebuah perjuagan kemerdekaan politik semata, melainkan perjuangan menegakkan kebenaran (veritas). Kebenaran ini minimal mencakup 12 unsur yang telah disebutkan di atas. Kedua belas unsur ini merupakan suatu kebenaran, karena bukan cipataan manusia, melainkan ciptaan Sang Pencipta sendiri. Karena itu, kehadiran OPM tidak dapat dibunuh oleh siapa pun.

Eksistensi OPM adalah sebuah realitas yang kompleks dan juga sebuah perjuangan panjang demi meraih minimal 12 unsur sebagaimana dipaparkan di atas. Maka dalam koridor perjuangan HAM, disimpulkan bahwa keberadaan OPM dan perjuangannya adalah upaya memperjuangkan dan menegakkan keadilan, perdamaian, martabatnya sebagai manusia (human dignity), dan keutuhan ciptaan Tuhan (alam, hutan, hak ulayat dan nilai-nilai budayanya) di atas tanah Papua. Oleh karena itu, bermaknalah pepatah yang lazim digunakan di mana-mana: “mati satu tumbuh seribu”. Demikian pun para pejuang OPM. Perjuangan OPM akan terus eksis hingga terwujud kebenaran yang dicita-citakan oleh OAP sebagaimana diuraikan di atas. (*)

Penulis adalah Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) dan rohaniwan Katolik dari ordo St. Augustinus (OSA) Vikariat Christus Totus Papua

Editor: Timo Marten

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top