Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Opsi ketiga dari referendum di Pasifik

Buka, Bougainville. -Lowy Institute/ The Interpreter/ Looks like Antman/Flickr

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Kerryn Baker

Kepulauan Pasifik sedang berada dalam periode transisi, dengan kemungkinan akan ada dua negara berdaulat yang baru dalam waktu dekat. Di Kaledonia Baru dan Bougainville, referendum untuk menentukan nasib sendiri adalah puncak dari proses perdamaian yang memakan waktu beberapa dekade.

Referendum pertama telah diadakan di Kaledonia Baru pada November 2018. Meskipun referendum itu rampung dengan suara mayoritas memilih ‘tidak’, sebesar 56,7%, hasil akhirnya yang lebih tinggi dari perkiraan awalnya meningkatkan harapan sisi pro-merdeka untuk ke depannya. Proses ini belum selesai di Kaledonia Baru; melainkan, Kesepakatan Nouméa yang ditandatangani pada 1998 memungkinkan adanya dua referendum lebih lanjut sebelum 2022.

Di Bougainville, setelah beberapa kali ditunda, jadwal referendum (hanya satu kali pemungutan suara) akan diadakan pada 23 November tahun ini.

Loading...
;

Dalam kedua kasus, yang menjadi taruhan adalah pertanyaan penting terkait kedaulatan. Namun, kedaulatan bukanlah konsep yang biner atau hitam putih, kedaulatan juga tidak harus terikat pada kemerdekaan. Di Pasifik – kawasan yang sebagian besar terdiri dari negara-negara berkembang pulau kecil (Small island developing states; SIDS) yang menghadapi tantangan-tantangan pembangunan tertentu – kemerdekaan memiliki halangannya tersendiri.

Bagi negara-negara yang merdeka, hubungan yang erat dengan negara bekas kolonial dan negara maju lainnya, dalam hal bantuan, perdagangan, dan pengaturan keimigrasian, adalah hal yang umum. Pemimpin pro-kemerdekaan Kanak, almarhum Jean-Marie Tjibaou berkomentar mengenai dinamika ini:

“Kedaulatan berarti hak seseorang untuk memilih mitranya. Untuk bangsa kecil seperti kita, kemerdekaan berarti meningkatkan saling ketergantungan.”

Kedaulatan di Pasifik itu lebih fleksibel dari sekedar opsi biner, merdeka atau menjadi wilayah, yang sederhana, dan banyak negara di Kepulauan Pasifik telah menunjukkan ada peluang untuk mempelajari ‘opsi ketiga’, satu yang berada di antara status wilayah dan merdeka.

Kepulauan Cook dan Niue, keduanya berpemerintahan sendiri namun memiliki perjanjian asosiasi bebas dengan Selandia Baru, yang berarti penduduknya juga memiliki kewarganegaraan Selandia Baru. Walaupun kedua negara ini bukan anggota Sidang Umum PBB, mereka dapat menandatangani perjanjian internasional, menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, dan menjadi anggota organisasi internasional, termasuk Forum Kepulauan Pasifik (PIF), sesuai dengan keputusannya sendiri. Kedua negara ini masing-masing memilih badan legislatif, yang bertanggung jawab untuk urusan dalam dan luar negeri, tetapi Selandia Baru bertanggung jawab atas pertahanan mereka.

Negara-negara Mikronesia, yaitu Palau, Kepulauan Marshall, dan Federasi Mikronesia adalah contoh alternatif yang lain. Mereka adalah negara yang berdaulat, tetapi di bawah perjanjian asosiasi bebas Compact of Free Association (COFA), warga negaranya memiliki hak untuk menetap dan bekerja di Amerika Serikat, sementara Amerika Serikat memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara Mikronesia, sebagai balasan dari keterlibatan warganya dalam pertahanan.

Ketika kemerdekaan dibatasi menjadi pertanyaan yang biner, antara ya atau tidak, ‘opsi ketiga’ ini cenderung tidak dibahas. Namun, opsi ini terlihat semakin menarik bagi aktor-aktor politik yang sadar bahwa pemungutan suara mengenai nasib sendiri atau kemerdekaan, meskipun akan menyelesaikan persoalan status politik, tidak akan menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat yang terpecah secara politik.

Di Kaledonia Baru, kemungkinan adanya pengaturan seperti perjanjian asosiasi bebas telah lama dibahas oleh kelompok akademisi, tetapi konsep ini kembali diperkenalkan oleh sejumlah politisi mendekati referendum 2018. Pada 2017, Menteri Kehakiman Prancis, Jean-Jacques Urvoas menyarankan kemungkinan adanya pengaturan asosiasi bebas untuk Kaledonia Baru. Sementara saran ini dengan sigap ditolak oleh pemimpin-pemimpin politik anti-kemerdekaan di wilayah itu – Sonia Backès berpendapat ini akan menciptakan ‘hubungan yang rapuh dan tidak stabil’ dengan Prancis – proposal itu dipelajari dengan perhatian oleh pemimpin utama blok pro-kemerdekaan.

Dalam kasus Bougainville, Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, menyatakan dukungannya terhadap ‘opsi ketiga’:

“Saya percaya ada tempat untuk opsi ketiga, jika kedua belah pihak dapat memutuskannya, sesuatu yang memberi Bougainville kemerdekaan ekonomi.”

Pengaturan asosiasi bebas, tentu saja, juga memiliki kekurangannya sendiri. Pergerakan yang bebas antara negara-negara yang asosiasi bebas dengan negara induk telah memicu kekhawatiran tentang pengurasan keterampilan atau brain drain. Hampir semua negara yang memiliki asosiasi bebas memiliki jumlah populasi besar yang menetap di Amerika Serikat atau Selandia Baru.

Untuk Kepulauan Cook dan Niue, populasi warga negaranya yang tinggal di Selandia Baru jauh melebihi jumlah orang yang tinggal di kampung halaman mereka. Untuk negara-negara yang memiliki asosiasi bebas dengan AS, baru-baru ini ada protes terhadap upaya pemerintah negara bagian dan federal di AS, untuk membatasi akses warga negara dari asosiasi bebas ke layanan-layanan di AS, termasuk program pemerintah Medicaid dan pengurusan surat izin mengemudi.

Bagi negara-negara yang memiliki asosiasi bebas dengan Selandia Baru, proposal mereka untuk menjadi anggota penuh PBB telah dihalangi oleh Selandia Baru, yang memicu pertanyaan tentang batas-batas dari kedaulatan yang ‘fleksibel.’

Kaledonia Baru dan Bougainville saat ini memiliki ‘opsi ketiga’ mereka sendiri. Masing-masing unik dalam sistem politiknya. Kaledonia Baru memiliki status khusus dalam konstitusi Prancis sebagai wilayah seberang laut Prancis, berbeda dari departemen seberang laut Prancis lainnya, dengan otonomi yang lebih besar dan sistem politik yang terpisah. Bougainville, yang dulunya merupakan provinsi dari Papua Nugini, sekarang juga merupakan daerah otonomi dengan konstitusi dan pemerintahan otonom sendiri.

Namun, desakan yang sudah lama ada untuk merdeka di Kaledonia Baru dan Bougainville, menunjukkan bahwa ‘opsi ketiga’ bukanlah opsi win-win yang mungkin disarankan oleh beberapa pakar. Kedaulatan bagi kedua bangsa ini adalah isu yang sangat emosional, yang terikat erat dengan sejarah penuh kekerasan dalam perjuangan untuk memisahkan diri, dan walaupun ‘opsi ketiga’ terlihat baik dari luar, kedaulatan yang fleksibel, mungkin bagi sebagian orang, tidak akan pernah menjadi kedaulatan yang seutuhnya. (Lowy Institute/ The Interpreter)

Editor: Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top