Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Orang Asli Papua desak pemerintah hentikan perampasan tanah adat

Aksi masyarakat adat Papua di Jakarta meminta pemerintah pusat dan daerah untuk mengakui hat tanah adat orang asli Papua – Jubi/ Doc.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Masyarakat Adat di Papua mendesak pemerintah menghentikan semua aktivitas yang berpotensi merampas tanah adat.

Koordinator perwakilan masyarakat adat Papua, Amelia Puhile mengatakan, masyarakat adat selama ini menggantungkan hidup pada hasil tanah, hutan, rawa, dan kekayaan alam lainnya.

Menurutnya, aktivitas pemanfaatan SDA masyarakat adat Papua seperti investasi usaha perkebunan, usaha pembalakan kayu (HPH, HTI), usaha pertambangan, program Kawasan Ekonomi Khusus, berpotensi merampas hak mereka.

“Demikian pula, program pembangunan infrastruktur, pembangunan bendungan besar dan konektifitas ekonomi lainnya, serta Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” kata Amelia Puhile dalam rilis yang diterima Jubi, Kamis (7/11/2019).

Loading...
;

Ia menilai, kebijakan program dan investasi industri kreatif skala luas tersebut dilakukan dengan cara tidak adil, melanggar hak asasi manusia serta  mengancam keberlanjutan daya dukung lingkungan, sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua, hak untuk bebas berekspresi, hak atas tanah adat dan hutan adat, hak atas pangan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tegasnya.

Mereka juga mendesak agar pemerintah menghentikan pemberian izin dan ekspansi usaha perkebunan, usaha pembalakan kayu, usaha pertambangan, program transmigrasi dan program TORA, yang merampas dan mengancam hilangnya hak-hak atas tanah adat.

Dalam rilis itu, warga juga meminta agar konflik dan keluhan masyarakat adat Papua terkait perampasan tanah adat, kekerasan dan pelanggaran HAM segera dituntaskan.

Sementara itu Frengky Hendrikus Woro mewakili Suku Awyu, Distrik Fofi, Boven Digoel mengatakan, pernyataan sikap itu dibuat oleh semua komponen di antaranya perwakilan masyarakat adat Papua Suku Marind dari Kampung Muting, Kampung Tagaepe, dan Suku Wambon Tekamerop dari Kampung Selil, di Kabupaten Merauke.

“Suku Wambon Tekamerop dari Kampung Subur dan Dusun Kali Kao, Kabupaten Boven Digoel; Suku Awyu dari Kampung Meto, Kampung Anggai, Kampung Yare, Kabupaten Boven Digoel. Suku Moi dari Kampung Siwis, Klaso, Kabupaten Sorong. Suku Awee dari Kampung Benawa; Suku Maybrat dari Kampung Ikana, Kabupaten Sorong Selatan,” ujarnya. (*)

 

Editor : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top