Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Orang Papua jangan bernasib seperti Suku Aborigin

Ketua DPR Papua demisioner, Yunus Wonda (kanan) bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe – Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pro dan kontra wacana pembentukan provinsi atau daerah otonomi baru di Papua terus bergulir. Sejumlah pihak menyatakan mendukung hal tersebut, namun tak sedikit yang menyatakan belum saatnya Papua dipecah menjadi beberapa bagian.

Ketua DPR Papua demisioner, Yunus Wonda mengatakan berbagai dampak positif dan negatif mesti dipertimbangkan sebelum pembentukan provinsi baru. Ia khawatir, hadirnya pembentukan provinsi baru justru membuat orang asli Papua bernasib seperti Suku Aborigin, penduduk asli Benua Australia yang termaljinalkan di negerinya sendiri.

“Saya bicara terlepas dari setuju dan tidak setuju terhadap wacana pembentukan provinsi di beberapa wilayah adat di Papua. Saya bicara agar generasi orang asli Papua masa mendatang, mencatat itu dan orang asli Papua tidak menyalahkan satu sama lain kemudian hari,” kata Yunus Wonda saat menghubungi Jubi, Selasa (5/11/2019).

Wonda khawatir, dampak dari pembentukan provinsi itu membuat orang asli Papua 25 atau 30 tahun mendatang tinggal cerita. Orang hanya akan mendengar jika Pulau Papua pernah dihuni oleh ras Melanesia, akan tetapi mereka telah tiada.

Loading...
;

“Saya hanya ingin memberikan catatan kepada generasi Papua berikutnya bahwa ini adalah kesalahan kami para pemimpin Papua karena ego dan nafsu jabatan akhirnya kami mengorbankan negeri dan tanah ini. Mengorbankan identitas, harkat dan martabat orang asli Papua,” ujarnya.

Katanya, kalau apa yang dikhawatirkan itu menjadi kenyataan, generasi Papua ke depan akan mengingat jika mantan Ketua DPR Papua pernah menyatakan satu saat ras Melanesia pemilik Pulau Papua hanya akan tinggal cerita. Mereka sudah tidak ada lagi, dikorbankan demi kepentingan politik, jabatan, kekuasaan, dan pembentukan provinsi.

Untuk itu ia mengimbau, kepada semua tokoh politik, para bupati, para anggota DPR Papua dan DPRD kabupaten/kota menyadari hal tersebut, dan mengurungkan niatnya mendorong terbentuknya provinsi baru.

Katanya, ini juga catatan untuk Presiden dan Mendagri. Jika ingin menyelamatkan orang asli Papua yang jumlahnya kini minoritas, pembentukan provinsi baru bukan jawabannya. Itu justru membuat orang asli Papua termarjinalkan.

“Pemerintah pusat mesti memikirkan ini. Analisis intelijen tidak dapat dijadikan dasar mendorong pembentukan provinsi baru. Para elite politik berhenti bicara pemekaran provinsi. Lebih baik memikirkan bagaimana memajukan kabupaten dan memberdayakan orang asli Papua,” ucapnya.

Para elite politik, eksekutif, legislatif dan semua orang asli Papua lanjutnya, mesti menyadari kini orang asli Papua telah kehilang jati diri. Tanpa disadari orang asli Papua, kebijakan memberikan gelar adat, mengangkat orang lain sebagai anak adat sama saja menyerahkan kekuasaan kepada orang dari luar Papua.

“Identitas adat, budaya orang Papua sudah tidak sesakral dulu lagi. Identitas ini sedang hilang dan semua orang tidak menyadari itu. Semua pejabat orang asli Papua, termasuk saya mesti sadar jumlah orang asli Papua kini semakin sedikit di atas negerinya,” katanya.

Sementara anggota DPR Papua, Nioulen Kotouki mengatakan beberapa bupati di Papua yang berpartisipasi mendorong pembentukan provinsi baru, merupakan mereka yang memasuki periode kedua jabatannya.

“Mestinya para kepala daerah memikirkan bagaimana mensejahterakan masyarakat di daerahnya,” kata Kotouki.

Katanya, sebelum mendorong pembentukan provinsi baru para bupati ini mestinya terlebih dahulu mengevaluasi kepemimpinnya. Apakah sudah berhasil mensejahterakan rakyat atau belum. (*)

Editor : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top