HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Orang Papua masih alami tindakan atas nama hukum yang berlebihan

Makam empat siswa korban penembakan Paniai berdarah yang terjadi 8 Desember 2014 di lapangan Karel Gobay, Enarotali, Kabupaten Paniai. – Jubi/Ist

Jayapura, Jubi – Sejak Papua bergabung dengan negara Republik Indonesia, setiap masalah kecil dihadapi oleh masyarakat Papua selalu diperhadapkan dengan tindakan berlebihan. Tak jarang berakhir dengan penghilangan nyawa.

‘”Sikap ketidakpercayaan warga dan tindakan menembak yang dilakukan oleh polisi ini merupakan gambaran umum buruknya penegakan hukum di Papua dan rusaknya relasi antar masyarakat dan aparat,”kata Yohanes Mambrasar, dari Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia (PAHAM) papua melalui rilisnya Kamis (23/5/2019) .

Dia mencontohkan di wilayah Meepago.Perilaku aparat menunjukan model pendekatan dengan kekuatan dan kekerasan. Dalihnya menjaga keamanan di Papua.

Bentuk pendekatan ini dalam pengalamanya di Papua justru tidak menciptakan keamanan dan kedamaian bagi masyarakat. Sebaliknya, malah menciptakan ketidak adilan hukum dan sosial di Papua, pendekatan kekerasan ini juga menciptakan tingginya kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua.

Pelbagai laporan pelanggaran HAM di Papua telah mendokumentasikan berbagai kekerasan ini dan telah merekomendasikan kepada polisi agar merubah pendekatan peyelesaian masalah dalam penegakan hukum sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran HAM dan adanya keadilan dan kedamaian bagi rakyat Papua.

Loading...
;

Tindakan keras polisi yang telah menembak warga sehingga menimbulkan amukan warga, menurutnya merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji, sekaligus memperlihatkan bentuk ketidaktaatan polisi terhadap perlindungan HAM yang dijamin dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip-prinsip dan standar HAM dalam Tugas-tugas Kepolisian juncto UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berlaku di Indonesia dan dunia.

Padahal Indonesia juga telah menjamin perlindungan HAM bagi semua warga negara termasuk warga Watege, dan polisi merupakan bagian dari unsur negara yang diwajibkan turut telibat menjalankan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.

Atas peristiwa penembakan terhadap dua warga sipil di Wagete, advokat Papua menyimpulkan bahwa pihak kepolisian sektor Tigi telah melakukan beberapa pelanggaran hukum, seperti : pelanggaran kode etik kepolisian, tindak pidana pembunuhan berencana, tindakan penyalagunaan senjata api dan tindakan pelanggaran HAM. Agar lebih jelasnya akan disebutkan beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan, sebagai berikut :

1. Pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur pada Pasal 6 huruf (q), PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin kepolisian Republik Indonesia

2. Pelanggaran HAM dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam Perkap No 08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip-Prinsip dan Standar HAM dalam menjalankan tugas kepolisian;

3. Tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur pada Pasal 340 KUHP;

4. Tindakan penyalagunaan senjata api sebagaimana diatur pada Pasal 2, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

5. Tindakan Pelanggaran HAM khususnya “Pelanggaran Hak Hidup” sebagaimana diatur pada pasal 4, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Atas tindakan penembakan polisi di Watege, maka PAHAM Papua dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menyatakan :

1. Berduka atas tewasnya Almarhum Yulius Mote

2. Mengutuk tindakan penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Sektor Tigi;

3. Mendesak Kapolri Cq Kapolda Papua untuk menangkap dan mengadili oknum anggota kepolisian sektor Tigi yang telah melakukan :

a. Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

b. Pelanggaran HAM dalam tugas-tugas kepolisian sebagaimana diatur pada Perkap Nomor 8 Tahun 2009

c. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur pada Pasal 340 KUHP

d. Tindak Pidana Penyalagunaan Senjata Api sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1951

4. Mendesak Komnas HAM RI melakukan investigasi mengungkit peristiwa dugaan pelanggaran hak hidup kepada publik dan memproses pelaku secara adil sesuai perbuatannya;

5. Mendesak Kapolda Papua menarik Satuan Brimob dari Deiyai;

6. Menyerukan komunitas masyarakat dunia (Individu, Kelompok-kelompok HAM, dan Negara) untuk turut memantau situasi HAM di Papua dan mengambil langka-langka kongrit penyelesaian HAM di Papua.

Pastor Santon Tekege Pr menyatakan jenazah Yulius Mote, korban penembakan polisi di Wagete, Kabupaten Deiyai, Papua, pada Selasa (21/5/2019) akan dimakamkan pada Kamis (23/5/2019) pagi. Hal itu dinyatakan Pastor Santon Tekege Pr sebagai bantahan atas keterangan pers Kepolisian Daerah Papua yang menyatakan tidak ada warga Wagete yang tewas tertembak polisi pada Selasa kemarin (21/5/2019).

Saat dihubungi di Wagete pada Rabu (21/5/2019), Pastor Santon Tekege Pr menyatakan keluarga Yulius Mote bersepakat untuk memakamkan jenazah Mote di sekitar markas Kepolisian Sektor Tigi. Pemakaman akan dilakukan pada Kamis pagi (23/5/2019). Hingga Rabu malam jenazah Mote masih disemayamkan di rumah keluarga korban di Kampung Okomokebo, Wagete.(*)

 

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top