Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Organisasi gabungan tolak perusahaan pembalakan kayu di Wondama

PETA administrasi wilayah Kabupaten Teluk Wondama – Jubi/manokwari.bpk.go.id

Jayapura, Jubi – Organisasi masyarakat sipil yang terdiri atas LP3BH Manokwari, YALI di Jayapura, Yayasan Pusaka dan Pemuda Suku Mairasi mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar menertibkan izin rencana kerja perusahaan pembalakan kayu PT Kurniatama Sejahtera (KTS) yang beroperasi di wilayah tersebut.

Disebutkan, perwakilan masyarakat adat suku Mairasi di Kampung Undurara, Wosimo dan Inyora, mengirimkan pernyataan sikap pada 12 Mei 2019 tentang penolakan terhadap KTS yang berencana mengelola hasil hutan kayu di wilayah adat Suku Mairasi.

“Masyarakat sangat cemas kehadiran perusahaan PT KTS dan kehadiran anggota aparat keamanan (TNI), karena menciptakan ketidaknyamanan, ketidak harmonisan dan tidak menjamin dapat memberikan keuntungan ekonomi masyarakat,” kata pemuda suku Mairasi, Agus Veth melalui seluler kepada Jubi di Jayapura, Minggu, 9 Juni 2019.

Menurut dia, masyarakat juga masih trauma dengan Wasior Berdarah (2001). Salah satu penyebab tragedi itu diduga karena aktivitas perusahaan kayu PT Darma Mukti Persada. Pelanggaran HAM Wasior, lanjutnya, dalam kasus itu belum diselesaikan hingga kini.

“Saat ini, kehadiran anggota aparat keamanan (TNI) dan tokoh masyarakat mengatasnamakan LMA (Lembaga Musyawarah Adat) yang memfasilitasi pertemuan dengan tema ‘Komunikasi Sosial’, diduga bertujuan untuk melakukan tekanan dan memaksakan kehendak perusahaan PT KTS agar dapat beroperasi di wilayah adat Mairasi. Meskipun demikian masyarakat tetap berkeras tidak setuju, tidak menghadiri pertemuan dan menolak rencana perusahaan.”

Loading...
;

Masyarakat adat Suku Mairasi menolak aktivitas KTS sejak 2012. Pada Januari 2013, oknum TNI di Sorong yang bertugas di sekitar lokasi PT KTS diduga menyiksa tiga warga dari Kampung Sararti dan Kampung Ambumi. Kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada pemerintah daerah, MRP Papua Barat dan Menteri Kehutanan, tapi belum ada sanksi kepada oknum pelaku dan perusahaan.

“Selain itu ditemukan pula laporan bahwa kinerja dan kondisi kesehatan finansial PT KTS tidak layak, tidak mampu membayar dan atau menunggak iuran IUPHHK dan dalam kondisi merugi. (www.nasional.kontan.co.id, 2010; PT. Inti Multima Sertifikasi, 2015),” ujarnya.

Perusahaan PT Kurniatama Sejahtera merupakan perusahaan pembalakan kayu yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Nomor SK.648/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, dengan luas konsesi 115.800 hektare, berlokasi di Kabupaten Teluk Wondama. Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan Artha Graha Group yang beroperasi di Kabupaten Teluk Wondama.

Artha Graha juga memiliki anak perusahaan PT Papua Satya Kencana, perusahaan kayu pemegang IUPHHK-HA Nomor SK.647/Menhut-II/2009, dengan luas konsesi 195.420 hektare, berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni. Organisasi masyarakat sipil meminta Menteri LHK untuk segera mengevaluasi izin PT KTS dan memberikan sanksi atas penyimpangan perusahaan.

“Kami juga meminta Panglima Kodam/XVIII Kasuari untuk mendesakan satuan Koramil Wasior dan jajaran TNI setempat agar menghentikan pendekatan keamanan dan tidak terlibat dalam memfasilitasi kepentingan perusahaan PT KTS, serta tidak melakukan tindakan intimidatif dalam bentuk apapun.”

“Kebijakan dan tindakan ini sangat penting untuk mengutamakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan, khususnya hak dasar Suku Mairasi. Paling terpenting mencegah terjadinya dan terulangnya konflik, perlunya penegakan dan kepastian hukum bagi Suku Mairasi.”

Kementerian LHK, Kodam Kasuari dan PT KTS belum dikonfirmasi terkait kebenaran informasi tersebut. Pelaksana Tugas Kepala Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, Konstan Natama kepada Antara pada 18 Januari 2018 prihatin dengan aktivitas perburuan kayu besi secara masif oleh KTS di Naikere.

Pasalnya kayu besi sudah habis. Natama sudah menyampaikan keprihatinannya ketika itu kepada PT KTS, bahwa sepanjang sisi kiri kanan jalan sejauh 100 sampai 200 meter tidak usah ambil (kayunya). Seputar wilayah distrik juga tidak boleh ditebang.

“Ternyata semua dibabat,” ujarnya.

Franky Sanperante dari Yayasan Pusaka mengatakan Artha Graha Network memiliki perusahaan bisnis pembalakan kayu di Papua, yakni PT KTS berdasarkan SK Menhut No.SK.648/MenhutII/2009, tanggal 15 Oktober 2009, seluas 115.800 hektare berlokasi di Teluk Wondama.

“Total luas kedua perusahaan pembalakan kayu tersebut 311.220 hektare atau 2.112 kilometer persegi, luasnya sekitar 79 persen dari wilayah Kabupaten Teluk Wondama 3.960 kilometer persegi atau lima kali luas DKI Jakarta,” kata Frangky.

Dalam laporan Pusat Litbang Depkes RI berjudul “Merindukan Hidup Sehat Oroma Etnik Mairasi Kabupaten Teluk Bintuni” (2014: pdf) disebutkan, beberapa pohon berdiameter satu meter seperti kayu besi dan mahoni tumbuh di sana.

Di Naikere, pohon ditebang oleh perusahaan HPH KTS sejak tahun 1990 dan terhenti saat kasus Wasior Berdarah (2001). Truk pengangkut kayu membawa satu atau dua kayu berdiameter berdiameter sekitar satu meter setiap hari sebanyak tiga sampai empat kali. (*)

Editor : Angela Flassy

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top