HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Papua pulau sagu, bukan sawit

Atlas sawit papua dibawah kendali penguasa modal – Jubi/pusaka.or.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

“Jika merujuk data Ditjen Pertanian dan Perkebunan dan Sawit Watch, perkebunan sawit justru lebih luas dibandingkan hutan sagu. Kehadiran hutan sawit dikhawatirkan meminggirkan orang asli Papua, dan sawit dikuasai oleh perusahaan-perusahaan, investor dan non-OAP”

Tanah Papua memiliki habitat sagu dengan ribuan hektare. Kehadiran perusahaan sawit dianggap menjadi bencana bagi orang Papua.

Peneliti Noken dari Yayasan Ekologi Papua, Titus Pekey, mengatakan perkebunan sawit mendatangkan bencana ekologis. Hal itu dilakukan melalui badan usaha atau perusahaan, yang entah datangnya dari mana, tetapi merusak lingkungan dan alam Papua.

Pekey mencontohkan kawasan hutan hujan tropis di Arso Kabupaten Keerom, Demta, Taja, dan Lereh Kabupaten Jayapura, serta Nabire dan Timika. Daerah-darah yang dimasuki perusahaan sawit di tanah ini, katanya, karena ulah oknum-oknum pejabat daerah yang tidak cerdas dalam menjaga hutan hujan tropis khas Papua.

Loading...
;

“Ketika pejabat kepala daerah tertentu keluarkan izin usaha sawit, saat itulah merestui untuk mengubah habitat asli ekologis alam tanah Papua,” kata Titus Pekey, kepada Jubi di Jayapura, Selasa, 21 Mei 2019.

Pernyataan penggagas noken warisan dunia takbenda ke UNESCO itu,merupakan respons atas penolakan Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agawemu.

Pasalnya Bupati Agawemu menolak kehadiran investor dan perusahaan sawit di daerah yang dipimpinnya, karena akan mengancam keberadaan hutan sagu dan memicu kerusakan lingkungan.

“Memang betul bahwa selama kami menjabat lima tahun di Kabupaten Mappi, tak akan memberikan izin kepada investor untuk masuk sekaligus membuka perkebunan kelapa sawit. Kenapa saya melakukan penolakan? Karena akan merusak lingkungan dengan waktu panjang dan sudah pasti makanan pertama orang asli papua, yakni sagu, akan hilang,” kata Agawemu seperti diberitakan Jubi, Sabtu (18/5/2019).

Disebutkan, sagu tidak terpengaruh dengan perubahan iklim. Sagu sebagai makanan pokok orang asli Papua (OAP). Hutan sagu tak perlu dirawat secara rutin, sebab akan tumbuh sendirinya dan menghasilkan pati hingga dibuatkan papeda, serta penganan berbahan dasar sagu lainnya.

Data Direktorat Jenderal Perkebunan dan Pertanian RI dalam laporan bertajuk “Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017 Sagu (PDF)” menyebutkan, lahan sagu di Indonesia pada 2015 seluas 196.415 hektare dengan produksi 423.946 ton, tahun 2016 seluas 213.280 hektare dan produksi 440.516 ton, dan sekitar 219.978 hektare dengan produksi 489.643 ton pada 2017.

Sedangkan di Provinsi Papua memiliki luas perkebunan sagu (perkebunan rakyat, perkebunan negara dan perkebunan swasta) per 2015 seluas 35.260 hektare dengan produksi 28.298 ton.

Perkebunan sagu di Provinsi Papua lebih luas dari Papua Barat yang hanya 1.757 hektare dengan produksi 1.520 ton. Tahun 2016 Papua seluas 38.548 hektare dan produksi 29.834 ton, dan Papua Barat seluas 2.030 hektare dan 1.603 ton. Tahun 2017 seluas 39.843 hektare dengan produksi 34.790 ton, di Papua Barat 2.279 hektare dengan produksi 1.774 ton.

Data Sawit Watch per 2018 merilis luas perkebunan sawit di seluruh Indonesia sekitar 20 hektare. Sebanyak 1,8 juta hektare dari luas tersebut berada di Papua. Hutan sawit di Provinsi Papua tersebar di Merauke, Boven Digoel, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Nabire, dan wilayah pegunungan.

Jika merujuk data Ditjen Pertanian dan Perkebunan dan Sawit Watch di atas, perkebunan sawit justru lebih luas dibandingkan hutan sagu. Kehadiran hutan sawit dikhawatirkan meminggirkan orang asli Papua, dan sawit dikuasai oleh perusahaan-perusahaan, investor dan non-OAP.

Pekey bahkan sependapat dengan Bupati Mappi yang dengan tegas menolak sawit. Ia menilai bahwa penolakan terhadap kehadiran perkebunan kelapa sawit oleh Bupati Kristosimus adalah tindakan cerdas. Semua pihak harus memahami, bahwa tanah Papua tidak pernah memiliki habitat sawit, tetapi habitat sagu sebagai makanan pokok orang Papua.

Gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke akhir tahun kemarin kepada Antara menyebutkan perkebunan sawit di Merauke dikuasai beberapa perusahaan di tiga distrik. Distrik Muting dikuasai oleh PT Agriprima Cipta Persada (ACP) dan PT Agrinusa Persada Mulia (APM), Distrik Eligobel dikuasai PT APM dan PT Internusa Jaya Sejahtera (IJS), dan Distrik Ulin dikuasai PT Bio Inti Agrindo, PT Berkat Cipta Abadi, dan PT Agro Lestari.

“Jangan lupa Papua bukan pulau sawit, tetapi pulau sagu,” kata Titus Pekey.

Pekey pun meminta semua pihak di Papua untuk melakukan pendekatan ekologis demi menyelamatkan alamnya. Pendekatan ekonomi global dengan ekspansi perkebunan sawit dianggap meniadakan kekhasan atau kearifan lokal orang Papua.

“Pejabat daerah mesti tampil diri penuh keberpihakannya tanpa pimpin diri untuk masa bodoh, lalu memasukkan berbagai badan usaha perusak ekologis daerah yang hendak dipimpinnya,” katanya. (*)

Editor: Angela Flassy

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top