Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Papua tanggung akomodasi dan konsumsi peserta PON 2020

Stadion Papua Bangkit salah satu venue pembuka dan penutup PON XX Papua 2020 – Jubi/Roy Ratumakin.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Gubernur Papua Lukas Enembe di 2013 pernah berjanji  akan menanggung segala konsumsi dan akomodasi lokal bagi para peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) apabila Papua ditunjuk sebagai tuan rumah pagelaran olah raga empat tahunan tersebut.

Menanggapi janji Gubernur, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Muhammad Musaad mengatakan, dirinya sempat berkomunikasi dengan Sekertaris Umum (Sekum) PB PON Papua mengenai hal ini.

Menurut aturan kata Musaad, tuan rumah (penyelenggara PON) hanya boleh menanggung masing-masing 50 persen untuk akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal bagi para peserta yang akan mengambil bagian dari pelaksanaan PON tersebut.

“Awalnya saya kaget dengan pernyataan pak gubernur tersebut karena kita tahu bahwa akomodasi ke Papua begitu mahal, apalagi venue ini terbagi di beberapa kabupaten kota di Papua. Tapi setelah saya berkomunikasi lagi dengan pak gubernur, beliau katakan bahwa budaya orang Papua beda, sekali berjanji harus ditepati. Jadi, kita harus menanggung seluruh akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh tuan rumah,” kata Musaad belum lama ini di Jayapura.

Loading...
;

Kata Musaad, pihaknya saat ini sedang melakukan komunikasi secara intens dengan pihak penyelenggara (PB PON Papua), untuk bagaimana memikirkan dana untuk akomodasi lokal dari Jayapura ke 10 kabupaten/kota yang dijadikan klaster.

“Teknisnya, pertandingan di Jayawijaya misalnya, seluruh atlet dan official harus tetap berada di Jayapura hingga pelaksanaan kejuaraan selesai. Sehingga bisa menekan ongkos produksi. Kalau tidak dilakukan seperti itu maka biaya akan membengkak karena transportasi di Papua hanya menggunakan jasa penerbangan, bukan jalan darat seperti di provinsi lain,” ujarnya.

Menurut Musaad, dirinya juga menekankan, walaupun persoalan menjadi tuan rumah PON cukup rumit dan memakan biaya yang tidak kecil, Papua harus bisa menyelenggaran iven tersebut karena menyangkut harga diri orang Papua.

“Walaupun kita diremehkan, tapi kita harus tunjukkan bahwa kita juga bisa,” katanya.

Penentuan berbasis klaster (10 kabupaten/kota) di lima wilayah adat Papua karena sejak 2013, kebijakan Pemerintah Provinsi melakukan pembangunan berbasis kewilayahan adat. Hal ini sebagai upaya keadilan dalam melakukan pemerataan pembangunan di Provinsi Papua. Ini pun sesuai dengan misi gubernur dan wakil gubernur yaitu Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera yang Berkeadilan.

“PON harus menyentuh pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk itu, kita mau klasternya tersebar di beberapa kabupaten/kota,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 sudah semakin dekat. Namun dari progres persiapan dari pihak penyelenggara dalam hal ini Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua serta Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) masih dipusingkan dengan berbagai macam persiapan, baik itu venue maupun infrastruktur penunjuang lainnya.

Pelaksana tugas (Plt). Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Kadisorda) Provinsi Papua Alexander Kapisa mengatakan, musuh utama pelaksanaan PON XX 2020 di tanah Papua adalah waktu, dan hal tersebut diakuinya banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam mengelola waktu tersebut.

“Untuk mengelola waktu tersebut butuh langkah-langkah yang cepat baik dari segi komunikasi dengan semua stakeholder terkait atau juga dari sisi manajemen. Dua hal ini menurut saya menjadi penting didalam mengelola waktu yang tersisa ini,” kata Kapisa kepada Jubi, Minggu (18/8/2019) saat ditemui di Stadion Papua Bangkit (SPABA), Sentani, Kabupaten Jayapura. (*)

 

Editor : Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top