HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Papua tungku api kehidupan OAP

Ilustrasi karikatur dialog Jakarta-Papua – Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh: Santon Tekege

Papua adalah salah satu pulau yang paling besar di dunia. Papua daerah yang luas dengan luas 421 ribu km. Pulau ini didiami oleh orang asli Papua (OAP). Mereka menyebut Papua sebagai sebuah tungku Api Kehidupan. Pemilik tungku api kehidupan adalah OAP. Papua bukan orang non-OAP punya tungku api kehidupan. Tetapi punya OAP sendiri.

Sadar atau tidak, sering diungkapkan: OAP adalah tuan tanah, anak negeri, anak adat, dan tuan di negerinya sendiri. Artinya, OAP adalah pemilik tungku api kehidupan.

Tetapi dalam kenyataan hidupnya, OAP tidak merasakan keamanan, kenyamanan, dan damai di tungku apinya. Makanya itu, kita diharapkan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan perdamaian sambil melindungi dan menjaga tungku api kehidupan di Tanah Papua.

Loading...
;

Tungku api orang Papua

Papua penuh sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah itu, bukan ada di Jawa, bukan ada di Flores, bukan juga ada di Sumatera, bukan pula ada di Sulawesi dan Ambon. Tetapi ada di tungku apinya OAP. Tungku api OAP itu selalu saja disediakan kehidupan. Dalam tungku api itu terjamin kebutuhan ekonomi. Dalam tungku api itu juga, selalu disediakan semua kebutuhan keluarga.

Dalam ketersediaannya itu, tungku api OAP sudah menyala sah dan benar sejak 1 Desember 1961. Tetapi Indonesia sudah padamkan tungku api OAP melalui Pepera 1969 yang penuh cacat hukum dan tidak melibatkan OAP saat itu. Sepertinya Indonesia harus mempertanggungjawabkan Pepera 1969 ini.

Bukan lagi rahasia soal Papua ingin keluar dari Indonesia. Orang Papua sadar betul bahwa mereka sudah berdiri sendiri sebagai sebuah tungku api sendiri sebagai sebuah bangsa. Tetapi bangsa Papua itu dimasukkan dalam NKRI melalui pidato populer presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno pada 1963.

Dan OAP ingin merebut kembali tungku api yang sudah menyala itu. Dalam menghadapi (hal) yang semacam ini, Pemerintah Indonesia selalu melakukan upaya defensif dengan melakukan berbagai pendekatan pembangunan, kesejahteraan ekonomi, dan pendekatan bidang lainnya.

Namun, Pemerintah Indonesia tak mampu meredam gejolak untuk menentukan nasib sendiri, yaitu merebut kembali kemerdekaan, 1 Desember 1961 itu.

Lebih parah lagi, untuk mempertahankan tungku api OAP itu, Indonesia melakukan tindakan respresif melalui militernya, sehingga banyak warga Papua yang disiksa, dipukul, dipenjara, dan ditembak mati. Orang asli Papua merasa bahwa tungku apinya telah dipadamkan terus-menerus selama ini.

Pemerintah Indonesia akan kehilangan tungku api

Tentu Indonesia tak berharap tungku apinya menyala kembali. Sebagian warga Indonesia (migran) datang ke tungku api OAP. Tanpa malu dan takut, seenaknya warga Indonesia lain (non-Papua) datang mencari hidup dan damai di tungku api. Mereka juga datang karena adanya kemudahan menjadi PNS dan mencari nafkah karena perputaran uang sangat cepat di kalangan masyarakat.

Tetapi, kalau tungku api OAP benar menyala kembali, apakah Pemerintah Indonesia akan merasa kehilangan tungku api OAP itu? Seandainya tungku api OAP menyala kembali dan benar putus dari Indonesia, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah:

Pertama, Pemerintah Indonesia kehilangan aset terbesar negara. Indonesia bakal kehilangan salah satu pemasukan (yang) konsisten paling terbesar, yaitu tambang Freeport.

Tambang Freeport memberikan persentase hasil yang sangat besar. Dana yang masuk dari pengolahan tambang oleh Freeport bisa dibilang besar, yakni ratusan triliunan rupiah.

Nah, kalau Papua menyala kembali tungku apinya dan merdeka, otomatis negara Indonesia akan kehilangan pemasukan sebanyak itu. Lantaran sudah berbeda negara, tentunya pemerintah tak berhak lagi ikut campur untuk masalah tambang tersebut. Intinya, ketika Papua hilang, maka pemerintah tak berhak untuk melakukan apa pun lagi di sana;

Kedua, kehilangan obyek wisata kelas dunia. Tak hanya tambang emas yang melimpah, Papua juga memiliki spot-spot kelas dunia yang begitu termashur namanya. Salah satunya adalah Raja Ampat. Obyek wisata ini bisa dibilang sangat mahal, bahkan untuk ukuran para turis. Makanya, Raja Ampat pun menyumbang banyak pemasukan untuk negara.

Sama seperti tambang Grassberg yang penuh emas itu, ketika Papua lepas negara juga tak lagi punya kepemilikan atas aset-aset wisata tersebut. Bukan hanya kehilangan pendapatannya, melainkan juga wisatanya secara utuh. Julukan kepingan surga yang didapatkan Indonesia pun cacat karena hilang sudah salah satu penyokong terbaiknya.

Tungku api orang Papua penuh konflik dan penderitaan

Realita sejak 1963 hingga sekarang, orang Papua mengalami banyak konflik dan penderitaan di tungku apinya sendiri. Mereka masih terekam memori kehidupan seluk-beluk derita dan tangisan di tungku apinya itu.

Sambil duduk di tungku apinya, mereka uraikan deraian air mata dan tangisan di atas negeri ini. Sementara mereka mau menyembuhkan konflik dan kekerasan yang dialaminya itu, muncul lagi masalah yang satu dan baru di daerah lain atau di daerah tersebut.

Kita dikagetkan dengan konflik dan kekerasan yang terjadi di Nduga Papua. Konflik dan kekerasan itu terjadi di antara TPN-PB (Tentara Pembebasan Nasional-Papua Barat) pimpinan Egianus Kogoya dan Penme Kogoya versus TNI/Polri, 1 Desember 2018 hingga April 2019. Dalam peristiwa itu, aparat militer lebih agresif melancarkan represi militer Indonesia.

Tindakan represif militer di Nduga menarik banyak pihak, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Media massa nasional Indonesia dan internasional memuat dan menyebarkan tindakan militer–yang sangat represif tidak manusiawi itu.

Bahkan militer Indonesia telah menjadikan kabupaten Nduga sebagai daerah operasi militer (DOM). Akibatnya banyak warga Indonesia entah TNI dan Polri maupun masyarakat sipil dan OPM mati ditembak. Keduanya masih mempertahankan (eksistensinya) dan tidak mau menyerah. Kalau seperti ini, kapan penyelesaian masalahnya?

Akibat konflik antara kedua belah pihak ini, banyak masyarakat yang menjadi korban. Masyarakat sebanyak 32.386 orang mengungsi di 10 distrik. Anak-anak sekolah mengungsi di Wamena sebanyak 697 siswa di 13 kelas mulai dari sekolah dasar (SD), SMP, dan SMA. Ribuan masyarakat lain yaitu (anak-anak, ibu-ibu, dan para lansia) mengungsi di hutan dan tinggal di gua-gua. Beberapa ibu melahirkan anak tanpa bantuan medis di hutan dan di gua.

Banyak anak-anak dan ibu diperkosa dan dibunuh lalu dibuang di kali yang terdekat, atau kubur diam-diam. Akses pendidikan untuk para siswa menjadi tidak beraktivitas proses belajar-mengajar akibat represi militer TNI/Polri.

Aspek lain yang menarik juga adalah 34 Gereja ditutup dan dirusak aparat militer Indonesia. Salah satu gedung gereja telah dijadikan markas TNI untuk operasi di wilayah kabupaten Nduga. Jadi, semua aspek kemasyarakatan macet total di kabupaten tersebut (baca juga: laporan Tim Investigasi Kasus Nduga Papua pada 29 Maret 2019).

Solusi akhir tentang Tanah Papua

Akhirnya OAP tidak merasakan kehidupan yang nyaman, aman, dan penuh damai dari tungku apinya sendiri. Mereka ingin kembali ke awal kehidupan di tungku api. Mereka merasa bahwa hidup dengan Indonesia di tungku apinya itu terasa tidak aman dan damai.

Lebih tidak rasa aman dan damai bila semua kehidupan manusia atau sumber daya alamnya dirongrong dan dirusak, serta dihabisi oleh tindakan represif militer Indonesia dan para kapitalis, yang merusak hutan dan lingkungan hidup.

Maka dari itu, saya menyuarakan antara TPN-PB dan TNI dan Polri bahwa pentingnya gencatan senjata untuk mewujudkan perdamaian di antara kedua belah pihak.

Daripada konflik dan kekerasan terus-menerus di tungku api OAP, maka perlunya dialog antara Papua dan Indonesia demi terciptanya perdamaian di Tanah Papua itu.

Jika Indonesia tidak mau dialog—entah Indonesia takut dialog dengan Papua, OAP pasti menyuarakan referendum Papua, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kalau sampai aparat militer Indonesia tidak mau gencatan senjata, atau Indonesia takut dialog dengan Papua, atau Indonesia tidak mau orang Papua melakukan referendum, maka OAP meminta pengakuan Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda, bahwa OAP sudah merdeka sejak 1 Desember 1961. (*)

Penulis adalah pastor asal Keuskupan Timika

Editor: Timo Marthen

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top