Parigi Moutong akui tujuh lokasi pertambangan emas liar

Parigi Moutong akui tujuh lokasi pertambangan emas liar

Ilustrasi salah satu areal tambang emas di Sungai Musairo, Nabire, Papua – Jubi/Titus Ruban

Aktivitas pertambangan itu masih aktif dilakukan warga di tujuh lokasi tersebut.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Parigi Moutong, Jubi – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah mengakui ada tujuh titik lokasi pertambangan liar atau tanpa izin. Aktivitas pertambangan itu masih aktif dilakukan warga di tujuh lokasi tersebut.

“Kegiatan pertambangan emas tradisional tanpa izin di sejumlah wilayah di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sampai saat ini masih marak terjadi,” kata Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Parigi Moutong, Muh Idrus, Minggu, (31/3/2019).

Berita terkait : Izin tambang emas akan keluar, Kostan Natama: Belum ada kata sepakat

ASN Yahukimo yang bekerja di tambang emas akan ditindak tegas

Investor tambang emas ilegal harus ditertibkan

Dugaan keterlibatan TNI/Polri dan politisi di tambang emas ilegal

Temuan tujuh titik lokasi penambangan emas ilegal itu dikethui setelah mengumpulkan barang bukti, berupa data dan bahan keterangan. Menurut dia sejak Oktober 2018 Pemkab Parigi Moutong telah mengeluarkan instruksi penghentian kegiatan tambang emas tanpa izin di tiga lokasi, yakni Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Desa Air Panas dan Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat.

Pemkab juga bekerja sama dengan Polres setempat mengeluarkan surat himbauan tentang larangan penambangan tanpa izin dan larangan menggunakan alat berat. Namun surat yang dikeluarkan pihak kepolisian itu dinilai tidak memberikan ketegasan, karena sifatnya hanya mengimbau meskipun kepolisian telah menghentikan sementara aktivitas tersebut dan menyita sejumlah alat berat.

‘”Di Parigi Moutong hanya dua lokasi yang memiliki izin pertambangan, yakni di Desa Taopa Kecamatan Taopa dan Dusun Dengki, Kecamatan Moutong,” kata Idrus menjelaksan,

Baca juga : MRP akan susun Perda, atur aktivitas tambang emas di Yahukimo

Soal tambang emas, warga asli daerah minta diprioritaskan

Siapa bilang aktivitas tambang emas ilegal di Korowai su tutup?

Ia menyebutkan pernah terjadi dualisme ketika ada salah satu perusahaan yang mengelola sumber daya mineral di bidang pertambangan umum, namun aktivitasnya melanggar ketentuan perundang-undangan.

Perusahaan menyewa lahan masyarakat dengan nilai Rp 30  hingga  Rp 40 Juta per hektare selama masa produksi berlangsung hingga reklamasi pasca tambang.  “Kegiatan ini tentu melanggar karena mereka beroperasi bukan di lahan yang telah disediakan sesuai izin dikeluarkan pemerintah,” katanya.

Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Songulara Sulteng, Riswan B Ismail, menyatakan lembaganya menolak kegiatan pertambangan liar karena dapat merusak lingkungan dan ekosistem alam yang akan berdampak kepada masyarakat sekitar.

“Termasuk kontrak karya PT Citra Palu Mineral yang sudah diteken sejak awal 2019,” kata Riswan.

Riswan menilai pemerintah tidak menyosialisasikan kepada publik serta melibatkan masyarakat dalam hal memberikan tanggapan terhadap rencana itu.

“Kontrak karya sifatnya jangka panjang sehingga perlu direvisi karena seluruhnya masih membutuhkan kajian dan dampak dari kegiatan pertambangan adalah kerusakan lingkungan,” kata Riswan menjelaskan.

Lokasi kontrak karya di Parigi Moututong terletak di Kecamatan Palasa dan Moutong, saat ini kegiatan pengelolaan sumber daya mineral dan logam di dua wilayah tersebut masih berjalan. (*)

Editor : Edi Faisol

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)