Partai yang tidak serahkan LPPDK harus dikenai sanksi

Partai yang tidak serahkan LPPDK harus dikenai sanksi

Sejumlah 13 partai politik dan tokoh masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya saat memberikan keterangan pers terkait pelaporan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye. – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sejumlah 13 partai politik dan tokoh masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya meminta Komisi Pemilihan Umum Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Papua tegas menjatuhkan sanksi bagi partai politik yang tidak menyerahkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye atau LPPDK hingga 2 Mei 2019. Para calon anggota legislatif dari partai yang tidak menyerahkan LPPDK bisa dibatalkan.

Politisi dari Mamberamo Raya Andi May menyatakan 2 Mei 2019 adalah batas waktu penyerahkan LPPDK. Andi May menyatakan Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Gerindra tidak menyerahkan LPPDK hingga batas waktu itu, sehingga calon anggota legislatif dari ketiga partai seharusnya dibatalkan.

“Komisi Pemilihan Umum atau KPU memberikan waktu sampai 2 Mei pukul 18.00 bagi setiap partai politik untuk menyerahkan LPPDK. Kami tahu, setelah batas waktu itu, server pelaporan LPPDK belum ditutup. Ternyata, pada 3 Mei, baru kami mengetahui bahwa ada tiga partai politik yang tidak melaporkan LPPDK,” katanya kepada Jubi, Rabu (15/5/2019).

Andi May mengatakan kondisi geografis Papua tidak boleh dijadikan alasan untuk keterlambatan penyerahan LPPDK. “Jika Partai Golkar membela diri dengan menyatakan kondisi geografis di Papua sulit, itu seperti mengasumsikan kita hidup di zaman batu. Sekarang, di Mamberamo Raya saja ada internet. Maka, kami melaporkan masalah ini kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Papua. Kami meminta KPU Papua dan Bawaslu Papua tegas menegakkan aturan ini, jangan ada toleransi,” kata Andi May.

Perwakilan Partai Hanura Salmon Alle mengatakan aturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sudah tegas. “Aturan Pasal 338 UU Pemilu sudah jelas, partai politik yang tidak menyerahkan LPPDK dibatalkan keikutsertaannya dalam daerah pemilihan tersebut. Kami meminta KPU dan Bawaslu harus tegas, jika ada partai yang gagal (menyerahkan LPPDK) jangan diberi toleransi,” katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Mada M Rumaikewi menyatakan KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dan pengawas Pemilihan Umum harus tugas. :Jadilah wasit yang benar, dan jika tiga partai itu diakomodis, maka akan berdampak bagi KPU dan Bawaslu,” paparnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)