Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Paskalis Kossay: pemekaran Provinsi Papua berisiko memunculkan konflik

Ilustrasi Pemekaran – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Biak, Jubi – Tokoh Papua yang berasal dari pegunungan tengah Papua, Paskalis Kossay menyebut rencana pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi baru berisiko menimbulkan konflik. Risiko konflik itu muncul karena gagasan pemekaran Provinsi Papua tidak datang dari rakyat Papua, dan tidak pernah dikonsultasikan kepada rakyat Papua.

Paskalis Kossay menyatakan pemekaran Provinsi Papua seharusnya sebuah kemajuan. Akan tetapi, setiap gagasan pemekaran Provinsi Papua dari sekelompok orang harus dikembalikan dulu kepada rakyat Papua. Orang Papua perlu diberi ruang untuk berbicara secara luas, tentang perlu tidaknya Provinsi Papua dimekarkan menjadi beberapa provinsi.

“Pemekaran itu hak rakyat. Walaupun ada aspirasi, pemerintah harus kembalikan itu kepada rakyat Papua. Pemerintah melaksanakan kewajibannya saja,” ungkap Kossay kepada jurnalis Jubi pada Sabtu (2/10/2019) di Biak, Papua.

Kossay menilai pemerintah terkesan memaksakan pemekaran Provinsi Papua. Ia mengingatkan pemekaran yang bertentangan dengan etika pemerintahan, hukum dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua berisiko menimbulkan pertentangan. Pertentangan itu berisiko mengacaukan  kehidupan rakyat. “Kalau prosesnya tidak dari bawah, nanti akan mengacaukan daerah,” ungkap anggota DRP RI itu.

Loading...
;

Kossay berharap Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, maupun Majelis Rakyat Papua (MRP) akan mengambil langkah konkrit untuk menyikapi gagasan pemekaran Provinsi Papua. “Segeralah ambil langkah untuk antisipasi,”ungkapnya.

Ketua Kelompok Kerja Adat MRP, Demas Tokoro menyatakan pemekaran yang didorong pemerintah pusat itu tidak menguntungkan orang asli Papua. Tokoro mengkhawatirkan pemekaran Provinsi Papua justru memperderas migrasi orang dari luar Papua yang datang untuk memanfaatkan berbagai peluang pembentukan Daerah Otonom Baru.

“Karena, jumlah kita sudah sedikit. Orang asli Papua pasti akan makin jauh dari sentuhan pembangunan. Siapa yang akan kendalikan orang yang masuk?” Tokoro mempertanyakan. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top