Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

PBB kecam penerapan hukum syariah Brunei

Ilustrasi, pixabay.com

Kasus sodomi, perzinaan dan pemerkosaan akan diganjar hukuman mati  termasuk rajam. Sedangkan untuk kasus pencurian akan dipotong tangan.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Perserikatan bangsa- bangsa mengecam Brunei penerapan hukum syariah di Brunei yang dinilai melanggar hak asasi manusia.  Penerapan hukum Syari’ah Islam itu meloloskan hukum mati dengan cara orang dirajam untuk kasus perzinaan dan homoseksual.

Brunei merupakan bekas protektorat Inggris yang mayoritas warganya Muslim sekitar 400 ribu orang.  Pada Rabu, (3/4/2019) negara itu mulai menerapkan hukum Syari’ah. Kasus sodomi, perzinaan dan pemerkosaan akan diganjar hukuman mati  termasuk rajam. Sedangkan untuk kasus pencurian akan dipotong tangan.

Baca juga : Dua pejabat tinggi PBB kunjungi Fiji

Loading...
;

PBB sebut kondisi pengungsi Rohingya nyaris tak ada harapan

Polisi Kepulauan Solomon tambah pasukan perdamaian PBB

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric menyebutkan undang-undang yang disetujui Brunei jelas melanggar prinsip-prinsip yang diekspresikan. “Selama orang menghadapi kriminalisasi, bias dan kekerasan yang berdasarkan pada orientasi seks, identitas gender atau karakteristik seks mereka, kami harus menggandakan upaya untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut,” kata Dujarric.

Menurut dia Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, percaya bahwa hak asasi manusia ditegakkan dalam kaitannya dengan setiap orang di manapun tanpa diskriminasi apapun. “Setiap orang berhak untuk hidup bebas dan memiliki hak dan martabat yang setara,” kata Dujarric menambahkan.

Baca juga : Perjanjian PBB tentang keanekaragaman hayati ancam Kepulauan Pasifik 

PBB : Bantuan kemanusiaan di Venezuela tidak dipolitisasi

AS halangi penyataan PBB soal pemantau di Al-Khalil

Brunei mempertahankan haknya untuk menerapkan hukum Islam, yang unsur-unsurnya pertama kali diadopsi pada 2014. Sejak itulah hukum tersebut diterapkan secara bertahap. Namun PBB mengeritik keputusan Brunei yang menerapkan hukum Islam dan memintanya agar mengesahkan dan menerapkan Konvensi PBB tentang Melawan Penyiksaan. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top