Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

PBB penuhi permintaan bahas soal Kashmir

PBB, pixabay.com

Melalui surat kepada Dewan Keamanan pada 12 Desember, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi penignkatan lebih lanjut.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

PBB, Jubi  – Dewan Keamanan PBB dijadwalkan memenuhi permintaan China untuk membahas situasi di wilayah India yang bersengketa, Jammu dan Kashmir. Dewan PBB akan melakukan pertemuan tertutup untuk pertama kalinya sejak pertemuan serupa pada Agustus, yang juga diminta oleh Pakistan, sekutu China, setelah India mencabut status otonomi puluhan tahun yang dinikmati daerah tersebut di bawah konstitusi India.

Baca juga : Kebebasan media dan kekerasan seksual di Fiji dipertanyakan Dewan HAM PBB

PBB sebut limbah makanan pembuang gas terbesar ketiga Kepulauan Marshal jadi anggota Dewan HAM PBB

Melalui surat kepada Dewan Keamanan pada 12 Desember, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi penignkatan lebih lanjut.

“Mengingat situasi yang serius dan risiko eskalasi lebih lanjut, China akan mengulangi permintaan Pakistan, dan meminta pengarahan Dewan … mengenai situasi Jammu dan Kashmir,” tulis misi China untuk PBB dalam sebuah catatan kepada anggota dewan.

Loading...
;

Diplomat yang berbicara tanpa menyebutkan identitas itu membenarkan pertemuan direncanakan berlangsung pada Selasa ini.

Tercatat kawasan Himalaya menjadi biang permasalahan dalam hubungan antar tetangga bersenjata nuklir India dan Pakistan, yang mengklaim Kashmir secara penuh namun memerintah sebagian dari wilayah tersebut. Penjaga perdamaian PBB dikerahkan sejak 1949 guna memantau gencatan senjata antara India dan Pakistan di Jammu dan Kashmir.

Selama puluhan tahun India memerangi perlawanan di bagian yang dikendalikannya. Pihaknya menuding Pakistan memicu perselisihan, tuduhan yang dibantah oleh Pakistan, dengan menyebutkan mereka hanya memberi dukungan moral bagi separatis tanpa kekerasan.

Dewan Keamanan mensahkan sejumlah resolusi pada 1948 dan pada 1950-an tentang sengketa antara India dan Pakistan atas kawasan tersebut, termasuk yang menyebutkan plebisit harus digelar guna menentukan masa depan Kashmir yang mayoritas Muslim.

Resolusi lainnya juga menyeru kedua belah pihak agar menahan diri tidak membuat pernyataan dan melakukan atau menyebabkan dilakukan atau membiarkan tindakan apa pun yang dapat memperkeruh suasana. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top