Pegawai koruptor pasti dipecat

Pegawai koruptor pasti dipecat

Ilustrasi aparatur sipil negara Pemprov Papua Barat – Jubi/Hans A Kapisa

Papua No. 1 News Portal | Jubi

PEMECATAN terhadap aparatur sipil negara (ASN) terpidana korupsi dipastikan tinggal menunggu waktu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Eksekusi tersebut paling lambat pada akhir bulan depan.

“Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) memberi batas waktu hingga 30 April 2019. Tidak ada perubahan atau penundaan pemecatan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat, Yustus Meidodga, Senin (11/3/2019).

Meidodga mengaku telah menerima petunjuk pelaksana pemecatan dari Kemenpan-Rebiro melalui surat tertanggal 28 Februari 2019. Berdasarkan surat itu, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dilakukan terhadap ASN yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap.

“Datanya sudah lengkap, dan disertai petunjuk teknis dari Kemenpan-Rebiro.”

Menurutnya pemberitahuan itu telah diteruskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Papua Barat. Oleh karena itu, pemimpin OPD dapat meneruskan kembali pemberitahuan tersebut kepada bawahan mereka yang masuk dalam daftar ASN terpidana korupsi.

“Sebenarnya bisa saja langsung dilakukan (pemecatan). Akan tetapi, kami perlu waktu untuk menyampaikan supaya yang bersangkutan bisa melihat sendiri (pemberitahuannya),” ujar Meidodga di Manokwari.

Kepala Inspektorat Papua Barat, Sugiyono, berharap pemecatan dilakukan sebelum tenggat yang ditetapkan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan polemik. Dia memastikan akan terus memantau rencana pengeksekusian keputusan tersebut.

“Kami terus memantau karena penetapan waktu pelaksanaan (pemecatan) merupakan ranah BKD.”

Ketentuan pemecatan terhadap ASN terpidana korupsi tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menpan-Rebiro, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setiap kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian setempat bisa diberhentikan sementara apabila mengabaikan ketentuan tersebut.

Berdasarkan data BKN terdapat 59 ASN terpidana korupsi di Papua Barat. Sebanyak 18 ASN merupakan pegawai pemprov, dan 41 ASN merupakan pegawai sejumlah pemerintah kabupaten dan kota.

Korupsi asrama mahasiswa

Sementara itu, Kepolisian Resor (Polres) Kota Sorong siap melimpahkan lagi berkas beserta dua tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni. Asrama di Kota Sorong itu dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk  Bintuni pada tahun lalu.

Kedua tersangka tersebut berinisial DA, dan DS. DA merupakan  Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Pemkab Teluk Bintuni. Adapun DS merupakan kontraktor pembangunan asrama.

“Jika telah lengkap, berkas (tahap II) segera dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Sorong pada pekan ini,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Sorong AKP Eduard M  Panjaitan, melalui telepon, Senin (11/3/2019).

DA dan DS menyusul dua tersangka sebelumnya, yakni W dan G yang penyidikannya telah dilimpahkan polres kepada Kejaksaan Negeri Sorong. W merupakan konsultan perencana, sedangkan G konsultan pelaksana proyek yang sama.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong, Indra Thimoty, memastikan berkas penyelidikan terhadap tersangka DA dan DS dinyatakan lengkap.

“Kami menunggu pelimpahan dari Polres Kota Sorong.”

Dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong menjerat sebanyak 10 tersangka. Perbuatan mereka ditengarai mengakibatkan negara merugi sekira Rp 4 miliar. (*)

Editor: Aries Munandar

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)