Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pegiat HAM Desak Pembentukan KKR

Suasana workshop ‘Membangun Perdamaian Dengan Pendekatan Dialog’ serta wacana persiapan pembentukan KKR Papua yang berlangsung selama dua hari di Manokwari. _ Jubi/Hans Arnold Kapisa

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi –  Berbagai upaya untuk penyelesain konflik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua tak kunjung memperlihatkan progres yang baik. Pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM tak pernah menunjukkan upaya serius untuk menyelesaikan berbagai konflik yang sudah terjadi sejak lama.

Kelompok pembela HAM Papua yang terdiri dari Akademisi dan Masyarakat Sipil menyarankan pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai jalan penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM.

“Upaya mendorong pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai implementasi amanat UU RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua menjadi agenda mendesak saat ini. Hal itu disebabkan karena di dalam amanat pasal 46 UU Otsus Papua tersebut, KKR memiliki tugas penting dalam melakukan klarifikasi sejarah Papua serta merumuskan langkah-langkah rekonsiliasi,” ujar Yan Christian Warinussy direktur LP3BH Manokwari di acara Workshop bertajuk ‘Membangun Perdamaian Dengan Pendekatan Dialog’, Sabtu akhir pekan lalu di Manokwari.

Karena itulah, LP3BH Manokwari mendesak Gubernur Propinsi Papua dan Papua Barat untuk segera mengambil langkah-langkah penting guna mengimplementasikan keberadaan KKR tersebut di Tanah Papua.

Loading...
;

“Ini urgen dan mendesak, demi mendorong pembentukan KKR sebagai alternatif penyelesaian konflik melalui pendekatan dialog di Tanah Papua ke depan,” ujarnya.

Dalam Workshop tersebut, beberapa model penyelesaian konflik melalui pembentukan KKR ditampilkan dalam paparan materi oleh Prof.Dr.Melkias Hetharia dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan Dr.Ir.Agus Sumule dari Fakuktas Pertanian Universitas Papua yang hadir sebagai narasumber.

Prof.Dr.Melkias Hetharia dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih memberikan gambaran umum tentang asas, tujuan dan manfaat KKR. Kata dia, tujuan pembentukan KKR Papua, untuk  mencari dan mengungkap kebenaran pelanggaran HAM masa lalu di Papua dengan menggelar penyelesaian sengketa (arbitrase, ADR, non-yudisial).

“KKR Papua juga mengupayakan keadilan restoratif (keadilan transisional) bagi korban dan keluarga korban, mewujudkan rekonsiliasi (perdamaian) yang strategis bagi seluruh masyarakat (dengan adanya pengakuan pelaku dan pertobatannya, pemaafan dan pengampunan dari korban dan atau keluarga, pertobatan, dan pengampunan), yang berujung pada impunitas – peniadaan sanksi (pengampunan) atas kejahatan negara yang terjadi (non-prosekusi); Mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat di masa yang akan datang, dengan cara menghukum pelaku (negara dan atau individu), serta membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah, dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara,” ujarnya.

Dia juga mencontohkan model KKR yang pernah terjadi, seperi pembentukan KKR dan prosesnya di Timor Leste yang disebut Komisi Chega (Chega commission). Atau KKR di Afrika Selatan pasca politik apartheid dan KKR di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang dibentuk dengan qanun atau peraturan daerah.

Ketua Badan Pengurus LP3BH Manokwari Dr.Ir. Agus Sumule dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Pengurus LP3BH Manokwari, mengingatkan bahwa penyelesaian konflik di Tanah Papua dapat diselesaikan hanya dengan jalan damai sebagaimana diamanatkan di dalam UU No.21 Tahun 2001 tentang Otsus.

Pembentukan KKR menurut Sumule, merupakan salah satu alternatif penyelesaian yang bakal menjadi langkah awal dalam pengungkapan kebenaran dan pengakuan demi membangun rekonsiliasi antara negara Indonesia dengan rakyat asli Papua serta antar berbagai elemen internal asli Papua sendiri.

“LP3BH akan menindak lanjuti sejumlah rekomendasi penting dari workshop tersebut dengan pemerintah provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat, MRP Papua Barat serta perguruan tinggi serta lembaga keagamaan di Propinsi Papua Barat,” tambah Sumule. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top