Pekan depan, Gubernur Papua akan tinjau kawasan relokasi

Pekan depan, Gubernur Papua akan tinjau kawasan relokasi

Kondisi rumah warga pasca diterjang banjir bandang – Jubi/Dok

Jayapura, Jubi – Pekan depan, Gubernur Papua Lukas Enembe berencana akan meninjau kawasan yang akan digunakan sebagai tempat merelokasi warga yang selama ini mendiami kaki gunung Cycloop.

“Pasca banjir bandang, penyelesaian kawasan cycloop harus permanen. Kami sudah pantau seluruh wilayah Kabupaten Jayapura untuk bagaimana merelokasi masyarakat yang mendiami kaki gunung ke daerah lain,” kata Enembe, di Jayapura, Senin (15/4/2019).

Ia tekankan, mulai saat ini masyarakat tidak boleh lagi tinggal di bawah kaki pegunungan Cycloop. Dengan demikian, pemerintah provinsi sudah berkomunikasi dengan pihak Bank Negara Indonesia (BNI) untuk membangun rumah sementara untuk mereka (warga).

“BNI siap membantu rumah sementara, nanti selanjutnya kami akan bangun perumahan untuk para pengungsi yang lengkap dengan sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan lainnya,” ujarnya.

Mengenai lokasi relokasi, pemerintah akan mengajak para Ondoafi atau pemilik hak ulayat untuk bagaimana pembebasan tanah, sehingga masyarakat yang tidak memiliki rumah dan mengungsi bisa segera dipindahkan ke sana.

Sedangkan mengenai warga yang mendiami komplek perumahan BTN Gajah Mada, itu menjadi tanggung jawab developer, karena yang membangun adalah pihak pengembang.

“Kami tidak tahu apakah developer ini masih ada atau menghilang. Namun yang terpenting kami sudah minta bupati mendata masyarakat yang membutuhkan perumahan, khususnya yang rusak berat sehingga bisa dipindahkan,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, mengatakan developer yang membangun perumahan BTN Gajah Mada, yang hingga kini menghilang dan tidak jelas keberadaannya, harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuat selama ini sehingga masyarakat banyak yang merasa dirugikan dari kepemilikan rumah di BTN itu.

“Sebenarnya dari posisi dan kondisi geografis, tempatnya memang tidak layak untuk dijadikan areal pemukiman warga, karena daerah tersebut merupakan daerah resapan air,” kata Awoitauw.

Menurutnya, solusi terbaik adalah relokasi warga dari tempat tersebut. Kendati demikian, untuk proses tersebut, pemerintah tidak bisa intervensi hingga ke dalam karena warga pemilik rumah dan developer sudah membuat perjanjian sebelumnya.

“Warga BTN Gajah Mada sebenarnya berkeinginan untuk direlokasi, hanya saja developer-nya sudah tidak di tempat dan menghilang. Ada ratusan IMB yang dipalsukan. Dari sisi ini kami berharap pihak penegak hukum segera mengungkap apa motif dibalik pemalsuan ratusan IMB tersebut,” ujarnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)