Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pembayaran tunjangan guru di Papua berkisar Rp500 juta hingga Rp30 miliar

Kepala Dinas Pendidikan Papua, Elias Wonda (kanan) dan Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy (kiri) saat bertemu para perwakilan guru dan kepala sekolah, Kamis (20/2/2019) – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Pendidikan Papua, Elias Wonda mengatakan, pemerintah 22 kabupaten di Papua telah membayar tunjangan 2018, guru SMA/SMK di wilayahnya, pasca pengalihan kewenangan pengelolaan sekolah menengah ke provinsi, 2018 lalu.

Menurutnya, nominal anggaran yang dikeluarkan pemerintah kabupaten (pemkab) untuk membayar tunjangan guru SMU (SMK) berkisar dari Rp 500 juta hingga Rp 30 miliar.

“Nominal paling sedikit Kabupaten Intan Jaya Rp 500-600 juta. Di kabupaten lain ada Rp 900 juta, ada Rp 1 miliar. Paling besar di Kabupaten Merauke, Rp 30 miliar, tapi sudah dibayarkan,” kata Elias Wonda, Kamis (21/2/2019).

Katanya, hingga kini masih ada enam kabupaten dan satu kota di Papua yang tunjangan guru SMU (SMK)-nya belum dibayarkan. Tujuh wilayah itu di antaranya, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom.

Loading...
;

“Untuk tujuh kabupaten (kota) itu, dana yang dibutuhkan kurang lebih Rp 71 miliar. Di Kota Jayapura sekira Rp 17 miliar, Kabupaten Jayapura Rp 6 miliar lebih, Kabupaten Keerom sekira Rp 4 miliar, dan ada empat kabupaten lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, untuk pembayaran tunjangan guru SMU (SMK) di provinsi, pihak kabupaten (kota) di antaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mesti menyiapkan data guru dan menyerahkannya ke pihak di provinsi.

“Di provinsi ada BKD, ada Badan Kepegawaian Negara (BKN), ada BPKAD, ada Taspen, ada Disdik. Harus ada SK pindah dan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP). Semua itu harus beres baru bisa dibayar. Kalau hanya SK pindah saja, tidak bisa,” ucapnya.

Meski semua kabupaten (kota) di Papua disebut telah menyerahkan data ke pihak provinsi, namun diduga masih ada data guru yang belum lengkap.

“Semua harus beres baru bisa dibayar. Kabupaten yang belum membayarkan tunjangan guru 2018, anggarkan dalam APBD 2019, baru bayar,” katanya.

Sementara Ketua Komisi V DPR Papua yang membidangi pendidikan, Jack Kamasan Komboy mengatakan, Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten (kota) yang belum membayarkan tunjangan guru SMU (SMK) di wilayahnya, mesti segera mencari solusi.

“Tidak bisa kedua pihak saling lempar tanggung jawab. Harus ada jawaban pasti karena beberapa bulan lagi pelaksanaan Ujian Nasional (UN),” kata Jack Komboy.

Pihaknya khawatir, sengkarut pembayaran tunjangan 2018, para guru itu berdampak pada proses dan pelaksanaan UN mendatang.

“Para guru ini menanti kapan hak-hak mereka dibayarkan. Sampai kapan pemkab (pemkot) dan pemprov saling lempar tanggung jawab, dengan berpegang pada argumen aturan masing-masing,” ujarnya. (*)

 

Editor       : Edho Sinaga

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top