Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pembiaran pelanggaran HAM Papua membuat kekerasan baru bermunculan di era Otsus Papua

Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia Papua, Gustaf Kawer – Jubi/Dok.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang dilatarbelakang kepentingan merebut atau menguasai kekayaan alam Papua terus terjadi. Akibatnya, siklus kekerasan tidak pernah berujung, berkembang menjadi pelanggaran hak asasi manusia berikutnya, dan menimbulkan korban baru. Pemberlakuan Otonomi Khusus Papua demi melindungi hak orang asli Papua juga gagal mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia orang asli Papua.

Hal itu disampaikan advokat Gustav Kawer di Jayapura, Papua, Jumat (25/10/2019). Kawer menyampaikan hal itu di sela-sela diskusi bedah buku Memoria Passionis Papua yang berjudul “Papua Bukan Tanah Kosong” yang diluncurkan Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP).

Kawer menyebut situasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua seperti “arisan” atau “lomba lari estafet”, karena terjadi berulang-ulang. “Situasi pelanggaran HAM di Papua seperti “arisan” atau “lomba lari estafet”. Hanya berulang-ulang, dari masa sebelum Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera, saat Pepera, sesudah Pepera, hingga era Reformasi. [Kasus pelanggaran HAM terus berulang] tanpa penyelesaian,” ungkap Gustav Kawer.

Kawer menyebut terus berulangnya kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua terpotret dalam Memoria Passionis “Papua Bukan Tanah Kosong”. Sebagai catatan lini masa peristiwa di Papua, “Papua Bukan Tanah Kosong” mencatat sejumlah kasus pelanggaran HAM dan kegagalan Negara memenuhi HAM orang asli Papua, seperti bencana gizi buruk di Asmat, pelarangan hak menyatakan pendapat di muka umum, konflik bersenjata di Nduga, ataupun sengketa hak ulayat dalam pelepasan tanah ulayat Wuluwaga kepada TNI.

Loading...
;

“Papua Bukan Tanah Kosong” juga mencatat potret militerisasi di Tanah Papua, penghancuran hutan di Tanah Papua, tumbuhnya radikalisme, kasus kekerasan oleh kelompok Jafar Umar Thalib, serta janji tanpa wujud dari pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua.

Kawer menyatakan siklus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua seharusnya tidak berlanjut pada masa penerapan Otonomi Khusus Papua. Sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua telah menjamin perlindungan hak orang asli Papua, dan memberi dasar hukum pembentukan sejumlah lembaga yang berwenang melindungi orang asli Papua.

“Telah ada Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPR Papua, ada anggota DPR Papua dari jalur adat, ada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Komisi Nasional HAM Perwakilan Papua, yang seluruh pimpinannya orang asli Papua,” kata Kawer menyebut perubahan peta para aktor dan pemangku kepentingan Papua pasca pemberlakuan Otonomi Khusus Papua.

Akan tetapi, kekerasan dan pelanggaran HAM baru tetap terjadi di era Otonomi Khusus Papua, sebagaimana terpotret dalam Memoria Passionis “Papua Bukan Tanah Kosong”. “Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi di depan mata para elit Papua yang punya kewenangan dan dana yang cukup untuk memproteksi orang asli Papua?” ujar Kawer bertanya.

Kawer menyatakan situasi memunculkan dugaan bahwa  para elit yang memegang kewenangan Otonomi Khusus Papua belum bekerja untuk memproteksi rakyatnya.

“Kita tidak tahu persis yang terjadi di dalam [berbagai lembaga itu], tapi kenyataannya rakyat masih menderita. Masalah rakyat dan hak rakyat  belum selesai dibicarakan dengan serius dan tuntas,”ungkapnya.

Secara terpisah, Ketua Dewan Adat Papua ver Konferensi Luar Biasa, Dominikus Surabut,mengatakan berbagai masalah di Papua, dan pembiaran yang membuat berbagai masalah mengambang tanpa penyelesaikan adalah keputusan politik Jakarta. Menurutnya, Jakarta terus menyodorkan konsep dan penyelesaian sepihak atas berbagai persoalan di Papua, tanpa mau duduk bicara bersama orang Papua untuk membuat konsep bersama membangun Papua.

“Kalau Jakarta mau, harus serius, bicara tuntas dulu, [baru] membangun infrastruktur. [Akan] tetapi, itu tidak [terjadi]. Selesai atau tidaknya [berbagai kasus kekerasan di masa lalu],  Jakarta terus paksakan kehendaknya untuk Papua,” ungkapnya melalui pesan singkat kepada Jubi pada Senin (28/10/2019).(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top