Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemekaran hanya dalil untuk NKRI harga mati dan bukan kesejahteraan

Sekjen AMPTPI, Januarius Lagowon (kiri) dan Wakil Sekjen AMPTPI, Hendrikus Madai – Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Munculnya pro dan kontra isu pembentukan daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran di Papua dalam beberapa waktu terakhir, disikapi Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI).

AMPTPI menilai pemekaran bukanlah solusi meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Pemekaran hanya akan menambah dan menyisakan penderitaan serta luka batin yang mendalam, dalam kehidupan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal atau Sekjen AMPTPI, Januarius Lagowon dan Wakil Sekjen AMPTPI, Hendrikkus Madai dalam rilis pers yang diterima Jubi, Minggu (14/7/2019).

Menurut Lagowon, AMPTPI berpendapat pemekaran hanya akan menciptakan peluang terpeliharanya konflik horizontal dan vertikal dengan dalil kesejahteraan dan NKRI harga mati.

Loading...
;

“Tidak terlepas dari itu, aktor intelektual yang haus kekuasaan melihat hal ini sebagai peluang. Mereka terus memprovokasi dan mengarahkan masyarakat sehingga terjebak pada kesadaran yang semu,” kata Januarius Lagowon.

Ia mengatakan, strategi mengurangi angka kemiskinan di Papua, mengentaskan ketertinggalan daerah dan pembangunan berbagai sektor oleh pemerintah pusat demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, masih kurang tepat.

Katanya, ini disebabkan pendekatan perubahan sosial yang dominan, perubahan sosial yang direkayasa oleh negara, melalui apa yang disebut sebagai pembangunan development.

“Untuk melakukan suatu perubahan di Papua, yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia adalah mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas. Tidak menstigma dengan stigma negatif kepada orang asli Papua,” ujarnya.

Pernyataan yang sama dikatakan Wakil Sekjen AMPTPI, Hendrikus Madai. Ia mengatakan, pihaknya menolak dengan tegas pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

AMPTPI juga mendesak Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPR Papua, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi semua program pemerintah pusat di dua provinsi ini.

“Kami juga mendesak Pemprov Papua dan Papua Barat memproteksi dan mengawasi migrasi penduduk dari luar yang masuk ke Papua dan Papua Barat, dengan pengaturan melalui sebuah Perdasi atau Perdasus,” kata Handrikus Madai. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top