Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemekaran “nama naik”, OAP “tabrak tembok”

Ilustrasi – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Sejak pertemuan 61 orang Papua dengan Presiden Joko Widodo pada bulan Agustus lalu, wacana pemekaran Papua menghangat kembali. Wacana ini semakin liar bergulir  setelah Mendagri Tito Karnavian saat kunjungan kerja pertamanya ke Papua menyebutkan kemungkinan bagian selatan Provinsi Papua akan dimekarkan. Pemekaran Papua Tabi dan Teluk Cenderawasih yang sebelumnya mengemukapun menguap begitu saja.

Pernyataan Mendagri ini disesalkan oleh Ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya), Mathius Awoitauw. Menurutnya, pernyataan Mendagri yang menyebutkan pemekaran provinsi Papua Selatan berdasarkan analisis intelijen itu tidak benar.  Menurutnya, pemekaran atau Daerah Otonom Baru (DOB) mesti berdasarkan kajian akademik.

“Tidak ada dalam mekanisme proses pembentukan DOB berdasarkan kajian intelijen, mesti menggunakan kajian akademik dan harus ada aspirasi dari bawah (masyarakat)’” ungkap Awoitauw, Selasa (5/11/2019).

Meski isu DOB Papua Tabi seakan menguap sejak kedatangan Mendagri, Awoitauw dan Kepala Daerah se-Tanah Tabi masih memperjuangkan pembentukan DOB Papua Tabi.

Loading...
;

Lanjutnya, rencana pemekaran Papua Tabi sudah berjalan sejak tahun 2013. Dari sisi kesiapan berdirinya satu provinsi, Papua Tabi sudah sangat siap. Sudah ada satu kota dan empat kabupaten. Selain itu, prasyarat lainnya yang mencakup Indeks Pembangunan Manusia, jumlah penduduk, sosial budaya, sosial politik, rentang kendali, peningkatan ekonomi, kemampuan daerah, sistem keamanan, dan lain sebagainya bisa dikatakan sangat siap.

Jika rencana pemekaran Provinsi Papua Tabi terus didorong oleh para kepala daerahnya, tidak demikian dengan rencana pemekaran Provinsi Teluk Cenderawasih (Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen). Para kepala daerah di wilayah Teluk Cenderawasih tampaknya sulit mendapatkan dukungan dari kabupaten Nabire yang secara kawasan berada di sekitar Teluk Cenderawasih karena Nabire memilih bergabung dengan rencana DOB Papua Tengah.

Sementara Papua Selatan, yang disebutkan oleh Mendagri sebagai wilayah yang akan dimekarkan, tampaknya tidak mendapatkan sambutan antusias oleh Bupati Merauke, Fredy Gebze. Ia bahkan tidak tahu harus berkomentar apa. Meskipun ia mengakui telah bertemu dengan Mendagri untuk membicarakan soal DOB Papua Selatan.

“Soal pemekaran, saya akan membicarakan bersama tiga bupati lain di wilayah selatan yakni Bupati Boven Digoel Beny Tambonop, Bupati Mappi Kristosimus Agawemu, serta Bupati Asmat Elysa Kambu,” kata Gebze, sambil menolak untuk menjelaskan lebih jauh.

Saat Papua Tabi dan Papua Selatan seperti tersendat-sendat, Asosiasi Bupati wilayah adat Meepago, mendeklarasikan keinginan DOB Papua Tengah. Deklarasi ini diumumkan oleh para Kepala Daerah Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Mimika pada tanggal 2 November lalu.

Ketua Asosiasi Bupati Meepago, Isaias DouwBupati bahkan mengklai telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, untuk melakukan kajian akademis.

“Dalam waktu dekat,  kami akan menemui Menteri Dalam Negeri dan Presiden untuk menyampaikan kesepakatan pengaktifan provinsi Papua Tengah sesuai dengan UU 45 Tahun 1999,” kata Douw.

Penolakan masyarakat
Jika para kepala daerah melalui Asosiasi Kepala Daerah yang mereka bentuk sangat bernafsu membentuk DOB baru, sebagian elit Papua dan masyarakat kencang mensuarakan penolakan mereka. Papua, menurut sebagian elit dan masyarakat Papua belum saatnya dimekarkan lagi.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) mengaku khawatir pembentukan provinsi baru itu semakin memarjinalkan orang asli Papua. Selain itu, ia meminta pemerintah pusat mengikuti mekanisme aturan perundangan-undangan, tidak langsung menindaklanjuti usulan pemekaran yang diajukan sejumlah tokoh Papua.

“Papua Selatan misalnya dimekarkan, siapa yang akan menerima manfaatnya? Saat ini saja orang asli Papua, orang Marind di Merauke sudah menjadi minoritas. Kita bisa lihat anggota DPRD Merauke, berapa yang orang asli situ?” tanya Yunus Wonda, ketua DPRP demisioner.

Proses pemekaran, menurut anggota Majelis Rakyat Papua, Robert Wanggai harus melalui persetujuan DPR baik provinsi maupun kabupaten atas rekomendasi Gubernur, Bupati dan Majelis Rakyat Papua.

“Mekanisme itu kan harus dijalankan,” kata Robert.

Harry Ndiken, seorang tokoh intelektual suku Malind di Merauke, meminta pemerintah tidak memaksakan pemekaran Provinsi Papua Selatan. Pemekaran, menurutnya akan menimbulkan permasalahan baru, kesenjangan di berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia (SDM) OAP.

“Saya ambil contoh nyata saja, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Merauke mencapai 5000-an orang. Dari jumlah tersebut, OAP baik Malind, Boven Digoel, Mappi, serta dari Papua lain, hanya sekitar 800 orang,” ungkapnya.

Contoh lain diungkapkan Simon Balagaize, tokoh pemuda Malind lainnya. Ia mengatakan saat ini DPRD Merauke di didominasi oleh  non Papua yang jumlahnya 27 orang dari 30 kursi DPRD. Menurutnya, hak politik orang Malind sebagai penduduk asli sudah “dirampas” saat ini.

“Jika Papua Selatan dimekarkan, fenomena yang sama akan terjadi dengan skala yang lebih luas,” ujar Simon.

Ia menambahkan jumlah penduduk di kawasan Papua Selatan yang terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi saat ini hanya sekitar 500 ribu berdasarkan data kependudukan. Namun data yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini belum bisa mengklasifikasikan penduduk asli Papua dan non Papua sehingga kekhawatiran masyarakat menurutnya masuk akal.

Pandangan sedikit berbeda tentang usulan pemekaran dari para kepala daerah ini disampaikan oleh anggota DPRP, Nioluen Kotouki. Ia menilai permintaan pemekaran dari para bupati adalah upaya pengalihan pertanggunjawaban pengunaan dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Itu dipolitisasi dalam agenda pemekaran Provinsi Papua Tabi, Papua Selatan, dan, Papua Tengah,” kata Kotouki.

Ia menyarankan pemerintah lebih baik fokus pada rencana mengevaluasi penggunaan dana Otsus daripada menggulirkan wacana pemekaran.

“Itu yang lebih penting agar kita tahu sejauh mana penggunaannya untuk masyarakat di Tanah Papua ini,” kata Kotouki. (*)

Editor : Victor Mambor

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top