Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemekaran provinsi baru disebut desakan intelijen

Ilustrasi pemekaran – Jubi. Dok

Mendagri Jendral Pol Tito akan memainkan peran seperti Mendagri masa Megawati, Jendral Hari Sabarno.

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Paniai, Jubi –Pemekaran provinsi baru di Papua disebut atas desakan intelijen yang ingin memainkan masyarakat setempat sebagai sebuah strategi mengalihkan tuntutan politik bangsa Papua.

“Badan Intelijen Nasional (BIN) yang dikepalai Jenderal Gudi Gunawan akan mengulangi sejarah di masa Jenderal Hendropriyono,” kata Direktur Eksekutif ULMWP di West Papua, Markus Haluk, akhir pekan lalu.

Berita terkait : Usulan pemekaran provinsi baru di Papua terus menuai penolakan

Loading...
;

Rencana pemekaran Provinsi di Papua jadi sorotan di SenayanBupati Wilayah Meepago perjuangkan pemekaran Provinsi Papua tengah

Ia juga menuding Mendagri Jenderal Pol. Tito akan memainkan peran seperti Mendagri masa Megawati, Jenderal Hari Sabarno. “Seperti halnya pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat pada 2003, sebagai sebuah strategi mengalihkan tuntutan politik bangsa Papua,” ujar Markus Haluk menambahkan.

Menurut dia, saat ini lembaga Intelijen sedang mengalihkan isu dan agenda tuntutan dan perlawanan rakyat Papua atas Rasisme, menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui Referendum sebagai solusi demokratis, dan mengalirnya dukungan rakyat di West Papua dan Komunitas regional dan internasional kepada ULMWP.

Jakarta mencoba melawan kami bangsa Papua Barat dengan pemekaran Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah.

“Sangat memprihatinkan bahwa para boneka Jakarta, borjouis lokal di West Papua terjebak dalam skenario Jakarta dengan isu pemekaran,” kata Haluk menjelaskan.

ULMWP menilai pemekaran Provinsi Papua Selatan dan Tengah akan membunuh persatuan nasional dan perjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri yang saat ini dimotori ULMWP.

Koordinator forum peduli hak politik OAP dalam pemerintahan Indonesia, Alex Napo, mengatakan Pemekaran sejumlah Provinsi yang digencarkan Pemerintah Pusat (Pempus) sebagai upaya negara membunuh orang asli Papua (OAP).

“Pemekaran itu adalah upaya negara membunuh orang asli Papua. Juga upaya penduduk non Papua menguasai Papua,” ujar Alex Napo.

Selain itu ususlan pemekaran juga dipengaruhi kepentingan investasi sumber daya alam (SDA) seperti tambang emas dan sejenisnya di Meepago, serta Indoensia mempercepat proyek kelapa sawit di Papua Selatan.

“Dan juga pemekaran itu cara Jokowi dan Tito Karnavian membayar kekerasan kepada OAP mulai dari kasus Nduga sampai rasisme di Surabaya dan pasca kasus rasisme di Papua,” katanya. (*)

Editor : Edi Faisol

 

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top