Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemekaran Provinsi Papua Selatan untuk siapa?

Presiden Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), Pdt. Dorman Wandikbo – Jubi/Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi

“Orang non-Papua akan menguasai semuanya. Sementara  masyarakat Marind dipastikan menjadi penonton. Belum lagi jumlah orang Marind dari waktu ke waktu terus berkurang. Dengan demikian yang menikmati pemekaran PPS adalah orang dari luar.”

GELOMBANG aksi penolakan terhadap pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) terus berdatangan. Kali ini penolakan datang dari gereja yang disuarakan secara langsung oleh Presiden Gereja Injili Di Indonesia (GIDI), Pendeta Dorman Wandikbo.

Pernyatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, bahwa masyarakat di Selatan Papua lebih siap untuk daerahnya dimekarkan adalah permainan Jakarta. Mereka di Jakarta memainkan strategi untuk dilakukan pemekaran Papua Selatan.

“Orang Papua tidak membutuhkan pemekaran. (Yang) orang Papua butuh adalah hidup dengan nyaman dan tenang,” ungkap Pdt. Dorman kepada wartawan, Sabtu (23/11/2019).

Loading...
;

Kebutuhan hidup yang dimaksud termasuk kenyamanan. Di mana tidak ada pembunuhan, pembakaran (rumah penduduk) maupun kerusuhan. Jadi, kehadiran Provinsi Papua Selatan tidak menyelesaikan masalah.

Sikap tegasnya melakukan penolakan, didasarkan pada perlakuan tidak manusiawi dari pemerintah terhadap penanganan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) orang asli Papua, dari tahun ke tahun tak kunjung ada penyelesaian.

Misalnya penculikan dan pembunuhan Theys H. Eluway dan Aristoteles Masoka, yang tidak tuntas. Berikutnya, peristiwa Abepura berdarah, Wamena berdarah, Wasior berdarah dan Paniai berdarah. Semua kasus dimaksud, tak ada ending penyelesaiannya untuk memberikan rasa keadilan, terutama bagi keluarga dan korban.

“Saya mau tanya, apakah kami orang Papua ini binatang kah? Kita ini manusia!” tegasnya.

Jika pemekaran untuk manusia Papua, maka Jakarta harus menyelesaikan terlebih dahulu semua persoalan pelanggaran HAM yang telah terjadi. Sepanjang belum ada tindak lanjutnya, gereja dengan lantang menyuarakan penolakan pemekaran.

Sehubungan dengan para elit yang memberikan dukungan untuk pemekaran PPS, pimpinan gereja yang berbasis orang asli Papua tersebut menegaskan itu karena diatur oleh orang-orang di Jakarta. Jakarta tahu, oknum-oknum yang dibawa untuk melakukan negosiasi adalah, “orang-orang yang sesungguhnya tidak hidup bersama masyarakat di bawah, tidak ada di antara orang-orang asli Papua,” ungkapnya.

Ingat, gereja bersuara lantang karena mengetahui dengan sesungguhnya akan realita kehidupan masyarakat kecil. Jadi, elit yang meminta pemekaran itu, tak melihat kehidupan dan jeritan rakyat.

“Mereka hanya jalan dan berpikir untuk berkompromi bersama Jakarta. Ingat bahwa kami dari gereja berbicara tentang masa depan orang Papua sendiri,” pungkasnya.

Pdt. Wandikbo kembali mempertanyakan sesungguhnya pemekaran PPS untuk siapa? Apakah untuk orang Papua atau non-Papua? Itu menjadi pertanyaan besar. Kalaupun PPS dipaksakan untuk dimekarkan, sudah tentu konflik terjadi. Lalu muncul berbagai dampak nanti.

“Orang non-Papua akan menguasai semuanya dan masyarakat Marind menjadi penonton. Belum lagi jumlahnya terus berkurang dari waktu ke waktu. Dengan demikian, ketika pemekaran dipaksakan, yang menikmati adalah orang dari luar. Ini tidak adil, bagi saya,” ujarnya.

Dikatakan, suara dari gereja untuk penolakan pemekaran provinsi di Tanah Papua, telah ditindaklanjuti dengan bersurat secara langsung ke Presiden RI, Joko Widodo.

“Saat Kapolri dan Panglima TNI datang di Jayapura beberapa waktu lalu, kami sudah menyerahkan catatan, terkait penolakan pemekaran dari GKI, GIDI, KIGMI, serta Gereja Baptis,” ungkapnya.

Hal serupa disampaikan salah seorang intelektual Marind, Harry Ndiken. Baginya, pemekaran PPS tak memberikan manfaat sama sekali bagi OAP terutama orang Marind di sini.

“Sudah pasti mereka menjadi punah dan yang menikmatinya adalah non-Papua. Mereka akan berbondong-bondong datang di bumi Anim Ha untuk mencari pekerjaan. Di situ, secara perlahan-lahan, mereka menguasai daerah ini,” tegasnya.

“Bagi saya, masyarakat Marind sama sekali tak menginginkan adanya pemekaran PPS. Itu kan mainan dari elit yang haus akan kekuasaan,” kritik Harry.

Di tengah-tengah protes penolakan program pemerintah untuk menolak pemekaran dari berbagai pihak di Tanah Papua, sebagian pihak hingga wakil rakyat terus mendorong dan meminta percepatan pemekaran, seperti di Merauke.

Orang asli Papua saat melakukan acara bakar batu bersama – Jubi/Frans L Kobun

Belum lama ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Benjamin Latumahina, mengaku baru mendapatkan respons positif, setelah 17 tahun lamanya, setelah berjuang agar ada pemekaran di wilayah Papua Selatan ini. Respons positif yang dimaksudkannya adalah keluarnya pernyataan Jakarta, melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga pernah menjabat Kapolda Papua itu.

Benjamin Latumahina berharap upaya perjuangan pemekaran yang dilakukan oleh tokoh Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze, beserta sejumlah tokoh lain, agar direspons para pejabat pemerintah maupun DPRD serta komponen lain.

Latumahina juga berharap mendapatkan dukungan segenap komponen masyarakat. Olehnya perlu dibentuk tim untuk melengkapi semua persyaratan yang diisyaratkan. (*)

Editor: Yuliana Lantipo

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top