HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemerintah daerah harus membantu kesiapan OAP ikut seleksi praja IPDN 

Peserta calon seleksi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri wilayah Papua tahun 2018 saat akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit TNI Marthen Indey, Aryoko, Kota Jayapura – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Orgenes Wanimbo berharap pemerintah kabupaten/kota di Papua sudah menyiapkan orang asli Papua untuk mengikuti seleksi penerimaan praja atau siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN tahun ajaran 2019/2020. Wanimbo menyatakan persiapan khusus dibutuhkan agar orang asli Papua bisa bersaing dengan calon praja lainnya.

“Mempersiapkan anak-anak asli Papua untuk ikut tes calon praja IPDN jangan (hanya dilakukan) satu atau dua bulan sebelum pendaftaran dibuka. Jika memungkinkan, pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan orang asli Papua yang ingin menjadi praja IPDN sejak satu tahun sebelum masa pendaftaran,” kata Wanimbo kepada Jubi, Selasa (9/4/2019).

Pada tahun ini, pendaftaran calon praja IPDN dibuka secara daring (online) sejak 9 April hingga 30 April mendatang. Menurut Wanimbo, pemerintah kabupaten/kota seharusnya mempersiapkan putra/putri asli Papua yang ingin mengikuti seleksi sejak 2018. Pemerintah kabupaten/kota di Papua juga harus menggunakan evaluasi hasil tes tahun sebelumnya untuk membenahi kekurangan calon praja asli Papua.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) ingin 80 persen calon praja IPDN yang dikirimkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengikuti seleksi adalah putra/putri asli daerah setempat. Sementara 20 persen sisanya bisa diisi oleh putra/putri non Papua yang lahir dan besar di Papua, bukan pendatang yang baru tiba dari luar Papua.

Loading...
;

“Kalau perlu setiap kabupaten/kota mempersiapkan sebanyak mungkin anak asli Papua yang ingin ikut selesi calon praja IPDN. Prioritaskan dulu anak asli Papua, setelah itu barulah mereka yang lahir dan besar di Papua,” ujar Wanimbo.

Sebelumnya, Asisten Bidang Umum Provinsi Papua Elysa Auri mengatakan Pemerintah Provinsi Papua tidak akan meminta kebijakan afirmasi bagi orang asli Papua yang akan mengikuti seleksi penerimaan praja IPDN tahun ini. Pasalnya, kebijakan afirmasi dinilai menyebabkan kesenjangan antara para calon praja dan orang asli Papua yang telah lulus IPDN tanpa fasilitas kebijakan afirmasi.

“Afirmasi ini akan menyebabkan perbedaan di antara mereka. Ada ungkapan, ‘lulus karena afirmasi standarnya di bawah dari lulusan murni’. Ini yang kami tidak inginkan, karena ada kesenjangan di antara sesama orang asli Papua,” kata Auri pada Maret lalu.

Rektor IPDN Jatinangor, Murtir Jeddawi juga meminta setiap pemerintah kabupaten/kota di Papua mengawal anak-anak dari wilayahnya yang mengikuti tes seleksi penerimaan praja IPDN. Murtir menyatakan mempersiapkan calon anak didik merupakan tugas pemerintah daerah yang mengirimkan peserta seleksi praja IPDN. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top