Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemerintah dan tokoh masyarakat bertemu untuk memulai rekonsiliasi di Wamena

Penandatanganan kesepakatan untuk bersama-sama menolak tegas aksi anarkis, menjaga keamanan bersama dan memproses pelaku secara hukum di halaman gedung DPRD Jayawijaya, Sabtu (28/9/2019). -Jubi/Islami

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Wamena, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopinda Kabupaten Jayawijaya terus berupaya memulihkan situasi keamanan pasca kerusuhan yang terjadi di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Senin (23/9/2019) lalu. Pada Sabtu (28/9/2019), Forkompinda Jayawijaya dan berbagai elemen masyarakat menandatangani kesepakatan untuk menolak aksi anarkistis, menjaga keamanan, dan mendukung proses hukum terhadap pelaku kerusuhan.

Penandatanganan kesepakatan bersama itu diawali oleh Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, diikuti para anggota Forkopinda Jayawijaya. Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat, termasuk beberapa kepala distrik dan kepala kampung turut hadir dan ikut menandatangani kesepakatan bersama itu.

“Ini kesepakatan kita untuk menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Kami pemerintah [daerah] ingin Jayawijaya aman kembali seperti biasa. Soal pelaku, kami serahkan kepada aparat keamanan,” kata Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua usai penandatanganan kesepakatan itu.

Banua menyatakan kesepakatan itu akan ditindaklanjuti dengan proses rekonsiliasi di antara berbagai kelompok masyarakat di Jayawijaya. Banua menyatakan, upaya untuk membangun rekonsiliasi itu akan dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membicarakan  berbagai persoalan sosial yang tersisa pasca kerusuhan Wamena Berdarah 2000 hingga peristiwa 23 September 2019, agar semua ganjalan dan persoalan itu tertuntaskan.

Loading...
;

“Terkait perdamaian, itu akan kami bicarakan lagi. Kami akan atur waktu, karena bicara perdamaian ini dari tahun 2000 saja belum ada perdamaian. Makanya, kita sepakat bahwa kita akan kembali bahas sejak peristiwa 2000 sampai dengan kemarin tanggal 23 September 2019 kemarin,”kata Banua.

Banua juga menyatakan pihaknya telah menyerahkan sejumlah dokumen terkait kerusuhan itu kepada aparat keamanan. Dokumen itu diharapkan dapat menjadi alat bukti untuk mengungkap pimpinan dan aktor di balik peristiwa amuk massa 23 September 2019. “Yang kita inginkan bagaimana bisa memulihkan situasi keamanan di Jayawijaya kembali seperti biasa, “kata Banua.

Tokoh gereja yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jayawijaya, Pendeta Esmon Walilo menyampaikan rasa duka citanya kepada para korban dan keluarga korban dalam peristiwa 23 September 2019 itu. Ia menyatakan, kekerasan yang terjadi pada 23 September 2019 itu mengejutkan banyak pihak, termasuk masyarakat asli Papua.

“Kami turut berduka, kami masyarakat lembah ini, satu pun tidak ada yang tahu [akan terjadi amuk massa]. Kalau mereka tahu itu, mereka [akan] sampaikan kepada kami, [para] pelayan [gereja]. Akan tetapi, kami tidak tahu sama sekali yang terjadi di lembah ini, dan tidak tahu siapa yang menggerakkan,” katanya.

Pendeta Esmon Walilo menyatakan masyarakat adat Mukoko sebagai pemilik adat di Lembah Baliem merasa bertanggungjawab, sehingga terpanggil untuk bersama-sama mengamankan situasi yang ada. “Tujuan mereka hanya itu, tidak lebih. Jika teman-teman lain protes, harus bicara. Persoalannya, [pada] waktu lampau, di dalam budaya kita batas-batas wilayah, ini membatasi kita. Seperti saya ini, [saya] orang dari Siepkosi atau Pugima, dan saya juga tidak bisa datang bicara di Mukoko ini. Karena saya tokoh agama, mereka libatkan saya untuk ikut bicara,” kata pendeta Walilo.

Saat kejadian juga, kata Pendeta Esmon Walilo, ia telah mengimbau ke masyarakat dengan turun ke kampung-kampung untuk menyampaikan kepada masyarakat agar tidak mendengarkan isu yang tidak benar. Walilo menegaskan, dalam peristiwa 23 September 2019 itu sejumlah masyarakat asli juga menjadi korban. “Teman-teman non Papua dalam kota semua sama-sama dikagetkan oleh peristiwa ini,” ujarnya.

Pdt Esmon Walilo menyatakan pasca peristiwa 23 September 2019 itu, sejumlah masyarakat adat yang ditinggal di Wamena telah mengungsi meninggalkan rumah mereka, karena takut terjadi kekerasan susulan terhadap mereka. Menurut Walilo, mereka khawatir isu Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dan tuntutan Papua merdeka akan membuat mereka menjadi sasaran kekerasan.

“Kami bilang ke masyarakat asli yang kini juga sudah mengungsi kembali untuk bergabung dengan teman-teman bangun daerah ini.  Akan tetapi, isu sidang PBB ini membuat mereka sangat ketakutan. Mereka bilang ‘jika Papua merdeka, kita tetap akan dibunuh.’ Itu pemahaman mereka, sehingga sangat sulit untuk mereka pulang kembali hidup di kota ini,” katanya.

Walilo menyatakan Forum Komunikasi Umat Beragama akan melakukan sosialisasi di kampung-kampung masyarakat adat yang ada di Wamena. Sosialisasi itu akan mencoba memahamkan masyarakat tentang apa yang telah terjadi, dan langkah yang harus diambil untuk memperbaiki situasi mereka.

“Saya juga akan turun ke [kampung-kampung] arah barat dan utara. Karena ke [kampung-kampung arah] selatan dan timur, saya sudah jalan. [Saya akan turun ke kampung-kampung], supaya kita beri pemahaman [kepada masyarakat],” kata Walilo.

Fred Hubi sebagai perwakilan keluarga besar suku Mukoko menyampaikan permohonan maaf atas amuk massa yang terjadi pada 23 September 2019. Ia menyatakan semua peristiwa yang terjadi karena di luar kehendak siapapun. Hubi menyatakan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam peristiwa itu, dan menyampaikan duka kepada para korban yang kehilangan harta benda.

“Mewakili keluarga besar yang ada di lembah ini, kami juga turut prihatin. [Kami] sedih, di mana tempat kami berteduh, tempat kami mencari ekonomi dan untuk perut kami, juga turut terbakar. Ini bukan keinginan kita semua, saya juga sampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepolisian dan TNI yang telah bisa mengendalikan situasi saat ini,” ujar Hubi.

Sebelum menandatangani kesepakatan bersama, Fred Hubi berupaya mendiskusikan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk membangkitkan kembali situasi di Kota Wamena. Hubi mengakui, hal itu akan sulit, karena berbagai masalah bercampur masuk dalam situasi saat ini.

Senada dengan Walilo, Hubi juga menyampaikan adanya masyarakat asli yang telah mengungsi meninggalkan rumahnya di Wamena. Hubi berharap para warga asli yang mengungsi itu segera kembali.

“Kami dari pinggiran mau masuk belanja tidak bisa, begitu juga teman-teman yang ada tinggal di pinggiran juga tidak bisa keluar. Mungkin dengan konsolidasi ini, saya harap kita semua berbesar hati, sehingga marilah kita berdamai untuk wujudkan Wamena yang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin,” katanya.

Sebelum penandatanganan, sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat yang merasa keberatan dengan kesepakatan itu, karena mereka menilai mereka bukanlah kelompok pelaku yang harus menandatangani kesepakatan. Setelah melalui diskusi, akhirnya kesepakatan itu ditandatangani, dan penandatanganan itu juga diikuti sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat. (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top