Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemerintah dinilai pilih kasih terhadap korban demonstrasi di Kota Jayapura

Demonstrasi pada 29 Agustus 2019, di Kota Jayapura – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Emus Gwijangge menilai pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkesan pilih kasih atau memberikan perhatian berbeda terhadap warga yang menjadi korban, saat terjadi amuk massa dalam aksi demonstrasi mengecam ujaran rasis di Kota Jayapura, Papua pada 29 Agustus 2019.

Menurutnya, para pengambil kebijakan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkesan hanya memperhatikan perusakan dan pembakaran sejumlah bangunan milik warga, kantor pemerintah atau swasta, dan kendaraan saat aksi demonstrasi berlangsung.

“Memang benar ada pembakaran dan perusakan, namun hingga kini saya lihat pemerintah daerah hanya konsetrasi pada kerusakan bangunan dan kendaraan. Yang saya pertanyakan bagaimana nyawa masyarakat yang hilang, masyarakat yang luka saat demonstrasi hingga pasca-demonstrasi. Ini siapa yang bertanggung jawab,” kata Emus Gwijangge kepada Jubi, Senin (16/9/2019).

Ia mengatakan, mestinya pihak korban luka dan korban jiwa juga diakomodir. Namun hingga kini ia melihat berbagai pengambil kebijakan takut dan tidak pernah sama sekali menyinggung hal tersebut.

Loading...
;

“Mana yang lebih berharga, bangunan/kendaraan atau nyawa manusia? Mestinya keduanya diperhatikan. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota jangan terkesan hanya perhatian pada penggantian kerugian materi. Korban luka dan korban jiwa juga diperhatikan. Bagaimana langkah pengambil kebijakan untuk hal itu,” ujarnya.

Pemerintah pusat menyatakan akan memberikan dana hingga ratusan miliar untuk mengganti kerugian warga, dampak dari demonstrasi itu. Namun, ia mempertanyakan bagaimana dengan  upaya pemerintah terhadap korban luka dan korban jiwa.

“Apakah pemerintah sudah berupaya mendata para korban luka dan korban jiwa, dan bagaimana sikap pemerintah,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan bangunan pemerintah yang rusak akan direkonstruksi dengan menggunakan dana APBN yang diperkirakan mencapai Rp 100 miliar.

“Sementara rekonstruksi kios dan rumah penduduk yang rusak akan menggunakan dana stimulasi dari BNPB. Pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Presiden,” kata Basuki saat ke Jayapura belum lama ini. (*)

Editor: Edho Sinaga

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top