Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemerintah dinilai tidak adil dalam perizinan bidang kehutanan di Papua

Masyarakat pemilik ulayat aksi pemalangan Kantor Balai UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Papua di Kotaraja Jayapura Papua – Asrida Elisabeth for Jubi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Berdasarkan data Provinsi Papua menyebutkan luas hutan Papua sekitar 28.621.799,707 Ha. Itu terdiri dari hutan lahan kering primer sebesar 16.034.266,437 Ha, hutan rawa primer seluas 4.940.145,353 Ha dan daerah rawa seluas 7.647.387,917 Ha.

John NR Gobai, sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP) mengatakan, luas hutan Papua telah terbagi, menurut, koran Tempo, 30 Januari 2019, hal 15, dari luas total hutan di Tanah Papua, yang telah dimanfaatkan untuk HPH adalah 5.596.838 hektar, diberikan atau dilepas untuk kebun sawit seluas 1.256.153 hektar, yang telah dimanfaatkan untuk hutan tanaman Industri adalah seluas, 524.675 hektar.

Gobai mengatakan, perizinan bagi masyarakat adat untuk izin usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat (HPH) adat yang direncakan untuk masyarakat adat, menurut koran Tempo, edisi 24 Desember 2018, hal 11, total luas keseluruhannya 78.040 hektar.

Pengelola Kayu di Papua

Loading...
;

Pihak yang mengerjakan hutan dengan usaha kayu, dapat digolongkan sebagai berikut; Pengusaha Pemegang HPH,Perusahaan Pengekspor, Pengusaha Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK),Pengusaha Pemilik Sawwmil, Penggesek Kayu dan Masyarakat. Pemegang HPH semuanya adalah Pengusaha Non Papua dan berasal dan tinggal diluar Papua, sementara yang lain adalah orang Non Papua dan Papua yang bertempat tinggal di Papua. Dalam hal tertentu Pemegang HPH selalu menjadi anak emas.

“Dalam pengalaman selama ini sangat terihat jelas, bahwa Pemerintah Pusat dengan kewenangannya sangat menganak-emaskan pengusaha pemegang HPH dan pengusaha kelapa Sawit, dan juga menomor-duakan stakeholder lain di Papua, bahkan kayu mereka disebut illegal logging, dan tidak memberikan ruang kelola kepada stakeholder lain secara maksimal,” ujar John NR. Gobai kepada Jubi, Rabu, (6/11/2019).

Gobai menduga, penyebab kerusakan hutan di Papua sejak lama dilakukan oleh para pemegang HPH yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

“Manfaat ekonomi industri kehutanan untuk PAD Provinsi Papua maupun Kabupaten/Kota yang diberikan oleh pemegang HPH tidak ada apalagi manfaatnya bagi pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hutan,” katanya.

“Masyarakat Papua telah berubah pola hidup mereka, dahulu kayu mereka hanya gunakan untuk keperluan konsumsi, kini kayu telah mereka gunakan juga untuk kepentingan produksi sebagai sumber pendapatan mereka. Pola produksi dan pemasaran mereka lakukan dengan dua cara antara lain mereka lakukan sendiri dan juga bermitra dengan pengusaha,” Gobai.

Sejauh ini menurutnya, belum ada pengaturan yang jelas soal pemanfaatan kayu oleh masyarakat adat dan juga kemitraan antara masyarakat adat dengan pengusaha kayu/pelaku usaha lokal di Papua. Sehingga dapat menjadi payung hukum yang jelas dan tegas.

“Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2008 telah mengesahkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua. Keduanya mengatur perizinan pemanfaatan kayu oleh masyarakat hukum adat, yang disebut HPH adat,” ucapnya.

Menurut dia, HPH adat ini hanya bisa diberikan kepada masyarakat hukum adat lewat koperasi atau badan usaha. Berbeda dengan HPH yang diberikan oleh Menteri Kehutanan, HPH adat menurut Perdasus tersebut diberikan oleh gubernur. Lokasinya dapat berupa kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi yang bisa dikonversi, kawasan budidaya non- kehutanan, dan area yang sudah dibebani izin pemanfaatan kayu.

“Pemerintah pusat disinyalir menolak HPH adat, dengan alasan belum adanya pasal yang mengatur tentang hutan adat dalam UU No 41 Tahun 1999, hal ini ditandai dengan belum ditandatanganinya NSPK. Persyaratan penting dalam menguatkan HPH adat belum dipenuhi. Ya tidak ada pencadangan wilayah adat, pemetaan wilayah adat, serta penetapan masyarakat adat dan wilayahnya. Kejelasan subyek dan wilayah adat ini penting untuk mempertegas keberadaan hutan adat,” tuturnya.

Ia mengaku, stagnasi ini bisa membuat masyarakat adat makin tidak percaya akan konsistensi negara, serta adanya ketidak adilan oleh negara terhadap rakyat. “Apalagi mereka melihat ada pihak yang tidak memiliki izin dengan mudah mengambil kayu di wilayah hutan negara atau wilayah adat,” katanya.

“Ada praktik menganak-emaskan investor besar, seperti diberikan konsesi HPH yang luasnya mencapai 5,5 juta hektare dan investor kelapa sawit dengan pelepasan kawasan hutan seluas 1,2 juta hektare untuk korporasi kelapa sawit,” ungkapnya.

Daud Masari, Dewan Adat Suku Oktim, meliputi empat distrik yaitu Unurum Guay, Yapsi, Kaure dan Airu di Kabupaten Jayapura, mengatakan soal hak kelola hutan ini sudah lama jadi kebingungan masyarakat.

“Saya berkali-kali datang dari Unurum Guay ke Dinas Kehutanan (Papua). Pak, ini kebutuhan anak-anak sekolah, nanti bagaimana? Saya minta solusi. Dinas Kehutaan, suruh ke polda. Ke Polda, Polda bilang pak itu bukan kayu police line, urusannya dengan dinas teknis.”

“Saya kembali lagi ke Dinas Kehutanan, ketemu Yan Pugu (Kepala Bidang Perlindungan Hutan), tidak bisa. Ketemu dengan Ridwan (Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan) bahkan ke kepala dinas. (Dia) tolak ke KPK. Saya ke KPK, KPK bukan punya urusan ke situ. Mereka hanya pantau jangan sampai ada korupsi di dalam. kita ini nanti bagaimana?” katanya. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top