Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemerintah harus atur jaminan hak akses masyarakat adat atas hutan

Program Studi Biologi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cenderawasih Jayapura menyelenggarakan Konferensi Biologi Internasional I di Jayapura, 19 – 20 Oktober 2019. – Jubi/Hengky Yeimo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Penggagas komunitas ekowisata Desa Nimbokrang di Kabupaten Jayapura, Papua, Alex Waisimon mengatakan pemerintah harus membuat aturan yang menjamin hak akses masyarakat adat untuk mengelola hutan dan keanekargaman hayati. Hak akses itu akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat adat, sekaligus menjamin kelestarian keanekaragaman hayati di Tanah Papua.

Hal itu dinyatakan Alex Waisimon selaku pembicara dalam Konferensi Biologi Internasional I yang diselenggarakan Program Studi Biologi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura, 19 – 20 Oktober 2019. Waisimon menyebut banyak kearifan lokal masyarakat adat terabaikan, termasuk kearifan dalam mengelola keanekaragaman hayati hutan di Tanah Papua.

Di dalam hutan itu, masyarakat adat [tidak hanya] mengelola [atau memanfaatkan] kayu hasil hutan. [Masyarakat adat] juga mengelola keanekaragaman hayati hutan. [Itu] yang belum sama sekali disentuh,” katanya kepada Jubi seusai menyampaikan materinya pada Sabtu (19/10/2019).

Waisimon mengatakan pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati oleh masyarakat adat dapat meningkatkan perekonomian orang asli Papua. “Selama ini  orang Papua diajari sistim ekonomi orang lain, sehingga perekonomian [mereka justru] tidak berkembang. Pemerintah harus membuat regulasi [untuk menjamin] akses [masyarakat adat untuk mengelola] hutan dan keanekargaman hayati. Selain [bisa] mendatangkan uang [bagi mereka] masyarakat juga bisa menjaga keanekaragaman hayati,” katanya.

Waisimon mengatakan jika masyarakat adat diberi akses untuk memanfaatkan hasil hutan, mereka akan mendapat manfaat yang lebih besar ketimbang keuntungan menjual tanah. “Perguruan tinggi, DPRP maupun pemerintah bisa membuat peraturan [yang menjamin] akses masyarakat adat mengelola hutan,” katanya.

Pembantu Rektor II Universitas Cenderawasih (Uncen), Fredrik Sokoy mengatakan sejumlah pihak yang telah bekerja sama dengan Uncen, termasuk korporasi seperti BP (British Petroleum) maupun lembaga swadaya masyarakat. “Kami bekerja sama untuk melakukan [berbagai] kajian, [termasuk kajian] perlindungan keanekaragaman hayati di Tanah Papua,” katanya.

Loading...
;

Sokoy mengatakan keanekaragman hayati di Papua harus diselamatkan. Uncen berupaya menggali kearifan lokal masyarakat adat sebagai basis penyelamatan keanekaragaman hayati di Tanah Papua. “Salah satu contohnya adalah pengelolaan potensi ekowisata Desa Nimbokrang yang digagas Alex Waisimon. Dengan [berbasis kepada] kearifan lokal, warga berhasil mengembangkan potensi hutan sebagai tempat wisata,” katanya.

Fredrik Sokoy mengatakan pola pengelolaan hutan yang arif dan bijaksana akan menopang kehidupan masyakat lokal dengan potensi hutan. “Bertukar pengalaman [tentang kearifan lokal Tanah Papua] penting dan memperkaya khazanah penyelamatan kenekaramanan hayati di Tanah Papua,” katanya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top