HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemerintah kabupaten/kota diminta tegas dalam memungut pajak

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal (kiri) bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan beserta jajaran KPK membuka rapat koordinasi dan penandatanganan MoU dengan memukul tifa bersama – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meminta pemerintah kabupaten dan kota se-Papua untuk bertindak tegas dalam memungut pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Hal itu dinyatakan Tinal dalam Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama di Bidang Pertanahan, Implementasi Tax Online di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Serta Pengkajian Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Jayapura, Kamis (25/7/2019).

“Soal pajak, pemerintah jangan terlalu memberikan ruang yang terlalu luas kepada setiap pegusaha, baik di perhotelan sampai dengan tahu tempe. Kalau mereka tidak mau bayar, silahkan usahanya di tutup karena masih banyak sumber PAD yang lain,” kata Klemen Tinal.

Menurut ia, penerimaan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan, maupun pungutan pajak di sektor pedesaan dan perkotaan berpotensi besar dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah. “Tapi ingat, jangan aneh-aneh dalam upaya menaikan PAD. Silahkan dilakukan sewajarnya, berdasarkan kemampuan yang ada. Jangan kayu bakar juga ditarik pajak,” ujarnya.

Tinal menyatakan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama itu, proses pembayaran pajak akan dikelola secara daring (online), sehingga dapat dipantau secara real time. “Intinya, pemerintah tidak boleh kalah sama pengusaha. Keberadaan mereka hanya untuk mencari keuntungan, sementara pemerintah adalah menjalankan pelayanan. Peraturan yang ada harus benar-benar dilaksanakan,” katanya.

Loading...
;

Tinal juga meminta pemerintah kabupaten/kota memerika kembali status kepemilikan tanah di wilayahnya. Tinal meminta seluruh adat yang telah dilepaskan oleh masyarakat adat segera dibuatkan sertifkat hak atas tanah, agar pemerintah daerah dapat memungut pajak atas tanah itu.

“Sekarang banyak orang punya tanah dari ujung sampai ujung, tapi tidak kantongi sertifikat. [Mereka hanya memiliki] surat pelepasan adat. Ini tidak boleh terjadi, semua harus bayar pajak, biar bisa lihat masing-masing punya kemampuan.  Untuk hal ini, kami sudah minta KPK membantu agar penertiban pajak benar-benar berjalan dengan baik di Papua,” sambungnya.

Sementara Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano mengatakan dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang bersifat close list, tidak memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Akan tetapi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimilikinya.

Mano berkomitmen terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, guna mengurangi tingkat ketergantungan kabupaten/kota kepada pemerintah pusat.  “Sebagai wali kota, saya sangat menyambut baik rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilakukan KPK, untuk mendukung kabupaten/kota dan provinsi dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah,” kata Mano.

Agar maksimal, dirinya mengajak seluruh bupati tetap bersinergi mengoptimalkan segala bentuk potensi penerimaan pajak daerah. “Saya harap penandatanganan ini memacu semua daerah untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah, sehingga akselerasi pertumbuhan ekonomi baik di kabupaten, kota dan provinsi akan lebih tinggi serta meningkatkan sistem pengawasan dan integrasi yang terkoneksi baik pajak daerah dan pajak pusat,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top