Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemerintah kampung otonom harus terwujud

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, saat berdiskusi dengan salah seorang kepala kampung – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan sistem pemerintah kampung saat ini harus berjalan secara otonom tanpa ada campur tangan pihak luar.

Menurutnya, segala bentuk program kerja yang sifatnya membangun ataupun bantuan yang ditujukan kepada setiap kampung harus melalui pemerintah distrik.

Kata Awoitauw, pihaknya telah menetapkan enam distrik sebagai pilot project yang akan melaksanakan semua kewenangan sistem pemerintahan di tingkat bawah.

Oleh sebab itu, setiap distrik harus menyiapkan satu tim yang kuat untuk mengorganisir semua kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan secara khusus dan umumnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Kampung-kampung kita saat ini untuk maju dan berkembang akan lebih sulit kalau ada campur tangan pihak luar. Biarkan kampung berdiri secara otonom dengan semua sistem yang bersifat alami dan dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat di kampung itu sendiri,” jelas Bupati Awoitauw, saat ditemui di Sentani, Selasa (1/10/2019).

Lanjut Bupati Awoitauw, program pemerintah dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah distrik sangat jelas. Hal ini sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga pemerintah distrik tidak boleh kaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat.

Loading...
;

“Pimpinan perangkat daerah juga harus cepat tanggap, apa yang sudah ditetapkan dalam program kerja kita selama ini secara khusus pemberian kewenangan kepada pemerintah distrik, program disertai anggarannya segera diturunkan sehingga semua aktivitas pelayanan dilaksanakan pada tingkat bawah,” tegasnya.

Awoitauw menyebutkan pendidikan dan kesehatan adalah hal prioritas yang wajib dilakukan dalam pembangunan. Tiap Organisasi Perangkat Daerah tinggal menambahkan program kerja berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki pada masing-masing kampung. Hal ini dilakukan juga melalui pemerintah distrik.

“Misalnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Dinas ini tugasnya menyiapkan anggaran dan pasar bagi nelayan, petani, dan pengusaha lokal yang ada. Tentu dibantu dengan pihak perbankan, sehingga masyarakat kita yang berusaha juga akan tahu ke mana hasil bumi mereka dipasarkan dan jelas dengan pendapatan yang akan diterima,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kampung Adat Yoboi, Zefanya Wally, mengatakan dalam mengelola Alokasi Dana Kampung (ADK) yang setiap tahun diterima, pihaknya selalu memanfaatkan potensi Sumeber Daya Alam (SDA) kampung bersama Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di kampungnya.

“Ketika proses penganggaran diturunkan, dan kalau jumlahnya tidak memungkinkan untuk satu pekerjaan yang besar, biasanya kita menggunakan pihak luar untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Tentunya dengan menggandeng pihak perbankan sebagai fasilitatornya,” pungkas Zefanya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top