Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemerintah tetap cari solusi untuk membayar hak guru

Suasana pembahasan pembayaran ULP dan TPP para guru – Jubi/Alex

Jayapura, Jubi – Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meminta pemerintah provinsi dan enam kabupaten serta satu kota setempat , untuk tetap mencari solusi terbaik terkait pembayaran uang lauk pauk dan tambahan penghasilan pegawai para guru SMA/SMK pasca adanya pengalihan.

Dalam rapat bersama yang berlangsung di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, di Jayapura, Senin (25/2/2019), Klemen Tinal menekankan, terkait pembayaran uang lauk pauk (ULP) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) tetap menjadi beban pemerintan kabupaten/kota.

“Walaupun para guru SMA/SMK sudah diambil alih provinsi, namun soal ULP dan TPP tetap harus masuk ke APBD Induk kabupaten/kota. Mau dananya diambil dari dana Otsus tidak ada masalah, yang penting peruntukannya jelas dan ada catatannya,” kata Tinal.

“Intinya, pertemuan hari ini bukan untuk mencari siapa yang benar ataupun siapa yang salah, tetapi bagaimana mencari solusi terbaik,” sambungnya.

Menurut ia, melihat kasus yang terjadi saat ini, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terjebak dalam peraturan yang selalu berubah-ubah dalam tahun yang sama, yakni peraturan awal dikelolah pemerintah provinsi, lalu dalam waktu singkat diubah lagi kembali ke pemerintah kabupaten dan kota.

Loading...
;

“Akibatnya, uang provinsi dipotong dan kabupaten/kota juga dipotong, yang kena dampaknya para guru dan lainnya, apakah ini masalah, ini bukan masalah, ini hanya situasi yang harus kita sebagai pemimpin duduk dan selesaikan,” ucapnya.

Pada kesempatan itu juga, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengimbau kepada guru di tujuh kabupaten/kota, untuk tetap menjalankan tugas dengan baik, tanpa harus melakukan mogok mengajar.

“Saya minta para guru tetap mengajar, karena ULP dan TPP adalah dua hal yang berbeda. Guru harus tetap mendidik memberikan ilmu kepada anak-anak Papua, yang nantinya akan menggantikan kita, jika belum ada yang selesai, itu permasalahan kami untuk menyelesaikannya,” kata Tinal.

Sementara Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano menegaskan, pemerintah kota pada APBD tahun 2018 tidak ada lagi punya anggaran bagi guru SMA/SMK. Itu sesuai dengan aturan Undang-Undang No 23 tahun 2014 dan PMK No 127 tahun 2017 dan pergub No 40 tidak berlaku.

“Kota tetap dengan komitmen, yakni tidak bisa membayarkan ULP dan TPP. Sebab, menurut kami itu peraturan dari pusat, kecuali ada regulasi baru yang dibuat,” kata Mano. (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top