HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemilik hak ulayat GOR Toware tuntut uang buka palang senilai Rp 5 miliar

Sekretaris Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Natan Pahabol (kiri) saat berbincang-bincang dengan pemilik ulayat di dalam GOR Toware. – Jubi/Arjuna Pademme

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemilik hak ulayat tanah yang menjadi lokasi Gedung Olahraga  Toware di Doyo Lama, Distrik Waibu menuntut Pemerintah Kabupaten Jayapura membayar uang buka palang dan biaya pembersihan senilai Rp5 miliar. Tuntutan itu disampaikan karena pemilik hak ulayat belum pernah menerima uang ganti rugi atas pemakaian lahan seluas 99.710 meter persegi untuk membangun salah satu arena pertandingan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX di Papua pada 2020 itu.

Tuntutan itu disampaikan salah satu pemilik hak ulayat lahan lokasi Gedung Olahraga (GOR) Toware itu, Agustinus Marbase. Marbase menyampaikan tuntutan itu saat bertemu dengan para pimpinan dan anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam inspeksi mendadak pada Selasa (2/7/2019).

Marbase menegaskan, tuntutan uang buka palang dan kebersihan senilai Rp5 miliar itu belum termasuk uang ganti rugi hak ulayat atas lahan seluas 99.710 meter persegi itu. Marbase menyatakan tuntutan uang buka palang dan kebersihan senilai Rp5 miliar itu telah disampaikannya kepada utusan Pemerintah Kabupaten Jayapura pada Desember 2018.

“Pada Desember 2018, utusan Pemerintah Kabupaten Jayapura datang dan meminta kami membuka palang yang sudah kami pasang selama 10 tahun. [Utusan itu juga meminta kami menebang pohon dan membabat rumput di sekitar GOR. [Saat itu] kami dijanjikan upah, dan kami meminta [upah] Rp5 mliar untuk uang buka palang dan biaya pembersihan,” kata Agustinus Marbase kepada para pimpinan dan anggota Komisi V DPRP yang membidangi olahraga.

Loading...
;

Akan tetapi, setelah para pemilik ulayat dan warga membuka palang serta membersihkan areal GOR Toware, Pemerintah Kabupaten Jayapura hanya menawarkan upah senilai Rp 100 juta. Tawaran upah itu akhirnya ditolak oleh para pemilik ulayat dan warga yang membersihkan GOR Toware.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Jayapura segera membayar uang buka palang dan uang pembersihan itu. Setelah itu membuat pernyataan tertulis [yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Jayapura] akan membayar ganti rugi ulayat setelah PON XX 2020 selesai dilaksanakan. Jika tidak, kami tidak akan mengizinkan Pemerintah Kabupaten Jayapura merenovasi GOR Toware,” ujar Marbase.

Marbase menyatakan pihaknya belum menentukan berapa besaran ganti rugi hak ulayat yang nantinya harus dibayar Pemerintah Kabupaten Jayapura. Ia menyatakan para pemilik hak ulayat belum pernah membicarakan pembayaran ganti rugi hak ulayat itu kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura. Menurutnya, para pemilik hak ulayat lahan GOR Toware sudah beberapa kali berusaha menemui Pemerintah Kabupaten Jayapura, namun upaya mereka sekali ditolak.

Marbase mengingatkan bahwa para pemilik hak ulayat lahan GOR Toware telah memenangkan sengketa kepemilikan lahan GOR Toware di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada 2016. Para pemilik hak ulayat itu kembali memenangkan sengketa di tingkat banding yang diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada 2017. Pemerintah Kabupaten Jayapura mengajukan kasasi dalam perkara itu, dan masih menunggu putusan Mahkamah Agung.

Marbase menyatakan Pemerintah Kabupaten Jayapura besikukuh telah membayar ganti rugi ulayat, dengan alasan sudah membayar uang senilai Rp1,492 miliar pada 2006 kepada ondoafi. Marbase menyatakan ondoafi yang menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Jayapura itu bukanlah pemilik hak ulayat, dan para pemilik hak ulayat belum menerima ganti rugi dalam bentuk apapun.

“Lokasi ini bukan milik ondoafi, tapi kami pemilik ulayat. Uang yang diberikan ke ondoafi itu, juga uang untuk pengurusan masalah tanah ini. Pemerintah Kabupaten Jayapura menyatakan sudah melakukan pembayaran, dan tidak akan membayar dua kali. Itulah mengapa kami palang tempat ini selama sepuluh tahun,” ucapnya.

Sekretaris Komisi V DPRP, Natan Pahabol mengatakan pihaknya sengaja melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah venue PON di klaster Jayapura untuk melihat kondisi di lapangan, dan mencari tahu berbagai potensi masalah dalam penyelenggaraan PON XX Papua pada 2020 mendatang.

“Masalah ini tidak hanya mesti mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua. Kami harap Gubernur Papua segera turunkan tim [untuk] berkomunikasi dengan pemilik ulayat. GOR inikan tinggal direnovasi,” kata Natan Pahabol.

Menurut Pahabol, para pemilik ulayat untuk sementara waktu hanya menuntut uang buka palang dan pembersihan, dan jika uang itu dibayarkan mereka akan mengizinkan GOR Toware direnovasi. Pahabol menyatakan hal itu merupakan niat baik dari para pemilik hak ulayat, dan seharusnya niat baik itu segera direspon oleh pihak terkait.

“Pemilik menyatakan pembayaran ganti rugi hak ulayat bisa dilakukan kapan saja, bahkan setelah PON. Yang penting, uang buka palang dan biaya pembersihan [dibayarkan] dulu. Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura mesti segera duduk bersama menyelesaikan tuntutan itu,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top