Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemindahan Buktar Tabuni dkk berindikasi maladministrasi, Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua mengadu ke Ombudsman

Sem Awom dari Kontras (kiri) bersama Emanuel Gobay dari LBH Papua (kanan) tim Koalisi Penegakan Hukum dan HAM menunjukkan bukti pencatatan pengaduan yang diserahkan Ombudsman RI Perwakilan Papua, Iwanggin Olif Sabar – Jubi/Jean Bisay

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua menerima pengaduan dari Koalisi Penegakan Hukum dan HAM dari Koalisi Masyarakat Sipil Papua soal pemindahan penahanan Buktar Tabuni dkk dari Polda Papua ke Polda Kalimantan Timur.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, menyampaikan bersama tim koalisi mendatangi Ombudsman mengadukan pelanggaran maladministrasi yang dibuat oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Papua dalam hal ini terkait pemindahan tujuh klien mereka.

Indikasi terjadinya maladministrasi, kata Emanuel Gobay, dari analisa tim koalisi setelah ditelusuri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 13 sangat jelas menyebutkan bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah pendekatan hukum. Di Pasal 14 juga menyebutkan dalam penegakan hukum harus sesuai hukum.

“Dalam kasus ini pada pemindahan ketujuh klien kami, tim koalisi menemukan bahwa institusi Kepolisian tidak punya kewenangan sama sekali,” kata Emanuel Gobay kepada wartawan, Senin (14/10/2019).

Loading...
;

Sebab sangat jelas dinyatakan dalam Pasal 85, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Acara Pidana atau Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Isi Pasal 85 KUHAP: Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Bunyi dari pasal 85 KUHAP, secara tegas dan terang benderang tidak menyebutkan institusi Kepolisian sebagai pemohon atau pengusul kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Di sana hanya memberikan kewenangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau juga Ketua Pengadilan Negeri mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk memindahkan.

Sementara pada kasus yang menimpa Buktar Tabuni cs, belum masuk tahap P21. Artinya pada tingkatan ini belum ada pelimpahan berkas perkara dan para tersangka dari polisi kepada kejaksaan.

Tindakan dari kepolisian ini secara langsung melanggar UU Disiplin Kepolisian. Sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, pasal 6 huruf q yang berbunyi: menyalahgunakan wewenang.

“Fakta ini sangat jelas polisi melakukan penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.

Tim koalisi melihat bahwa polisi sebagaimana UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan atas kebijakan yang dikeluarkan polisi.

Apabila kebijakan itu tidak sesuai dengan kewenangan maka dikategorikan masuk dalam maladministrasi.

“Atas dasar itu kami kemudian datang melapor kepada Ombudsman, karena kami tahu Ombudsman punya tugas melihat, mengawal, dan juga menginvestigasi kasus maladministrasi,” ujarnya.

Dua hal pokok menjadi fokus tim koalisi. Pertama, meminta supaya Ombudsman segera menindaklanjuti pengaduan ini. Kemudian apabila nanti ketika dilakukan investigasi dan kesimpulannya adalah hal ini benar masuk dalam kategori maladministrasi.

“Yang berikut kita minta untuk ketujuh klien kami di mana saat ini ditahan di Polda Kaltim untuk segera dipulangkan atau dikembalikan ke Papua. Karena ini murni apa yang dilakukan kepolisian itu termasuk dalam penyalahgunaan kewenangan atau maladministrasi,” katanya.

Gobay bilang sebagai negara hukum, merujuk pasal 1 ayat 3 UU Dasar 1945, dalam konteks Indonesia negara hukum pada prakteknya semua harus berdasar hukum. Polisi sebagai penegak hukum dan sebagai ujung tombak dalam melakukan tindakan sesuai dengan hukum atau tindakan penegakan hukum.

Kemudian yang terjadi adalah diluar dari proses yang tidak benar. Semestinya ini membuktikan kalau polisi sebagai penegak hukum, terbukti hari ini melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

“Saya pikir praktek yang kurang baik dan ini mungkin menjadi teguran bagi polisi sebagai penegak hukum untuk ke depan tidak harus melakukan tindakan-tindakan ilegal atau lebih spesifik adalah maladministrasi,” kata Gobay.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua, Iwanggin Olif Sabar, menyatakan aparat penegak hukum dalam menetapkan seseorang yang dijadikan tersangka harus terpenuhi beberapa unsur seperti saksi yang melihat, mendengar, dan merasakan untuk memberikan kesaksian terhadap yang dijadikan tersangka.

Kalau seseorang dijadikan tersangka tanpa terpenuhi unsur-unsur pidananya itu ibarat ungkapan the legal power of political atau (kekuatan hukum politik).

Setiap pengambilan keputusan mengikuti garis-garis penguasa. Fakta hukumnya tidak terpenuhi, tapi karena kepentingan yang berkuasa. Inilah kondisi yang sedang terjadi saat ini.

“Saya pikir penegak hukum harus melihat hal itu kembali. Memperlakukan warga negara sama derajatnya di hadapan hukum. Tidak boleh berlaku diskriminatif terhadap sesama,” kata Olif Sabar Iwanggin.

Mungkin karena ada kepentingan politik, terus seseorang harus dikorbankan. Itu adalah tindakan yang salah.

Sabar bilang politik dan hukum harus seiring sejalan. Ibarat sebuah kereta, gerbongnya itu politik dan relnya adalah hukum.

“Kalau gerbongnya lari di luar rel, hancur. Harus lari menurut aturan, lari di atas rel. Supaya semua bisa terlayani dengan baik,” kata Iwanggin.

Masyarakat bisa terlayani dengan baik. Tapi kalau sudah keluar rel maka pasti menuju pada kecelakaan atau kehancuran dan macam-macam.

Seharusnya kehadiran negara untuk memberikan pelayanan maksimal yang adil kepada semua masyarakat siapa pun dia.

“Merah, putih, kuning, hitam. Semua sama di hadapan hukum,” ujarnya.

Tim koalisi berpendapat apa yang menimpa Buktar Tabuni dan kolega dalam proses hukum adalah perlakuan diskriminatif.

“Diskriminatif itu salah satu perbuatan maladministrasi,” tegas Iwanggin.

Tim koalisi yang mengadu ke kantor Ombudsman di antaranya Emanuel Gobay (LBH Papua), Ibra (ALDP), Sem Awom dan Nare Kobak (Kontras), Yohanis Mambrasar dan Rudolof Kirihio (Paham), Wehelmina Morin (Yadupa), Nipsun Murib (Elsham), dan Ulis (LBH Cenderawasih).

Kepala dan Asisten Ombudsman RI Perwakilan Papua, Iwanggin Sabar Olif dan Melania Kirihio menerima pengaduan tim koalisi di kantor mereka beralamat jalan Ardipura Polimak, Jayapura Selatan Kota Jayapura, Papua. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top