HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemkab Merauke dan Kepulauan Yapen akan kerjasama dengan BPK 

Pemkab Merauke dan Kepulauan Yapen akan kerjasama dengan BPK 

Bupati Merauke Frederikus Gebze saat diwawancarai wartawan – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Merauke dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen akan bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kedua kabupaten mengelola keuangan daerah. Peningkatan kapasitas aparatur kedua kabupaten mengelola keuangan daerah diharapkan akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Merauke telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal pelaporan penggunaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Merauke tetap membuka diri untuk bekerjasama dengan BPK dalam meningkatkan kapasitas aparaturnya mengelola keuangan daerah. Hal itu dinyatakan Bupati Merauke Frederikus Gebze, di Jayapura, Kamis (16/5/2019).

“Kami mau membuka diri untuk kita konsultasi, koordinasi dan komunikasi menyangkut temuan BPK, tentu dengan cara kerjasama dalam sistem aplikasi pendampingan, penguatan kapasitas, serta pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” kata Gebze.

Gebze menyatkaan dirinya akan melakukan penguatan di jajaran organisasi perangkat daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maupun inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke. Penguatan itu akan dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk dalam menguasai berbagai regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah.

Frederikus Gebze mengaku optimistis akan mampu mempertahankan penilaian WTP dari BPK selama masa jabatannya sebagai Bupati Merauke. “Kalau ada masalah tentu ada, kalau kurang juga pasti ada. Saya yakin kabupaten/kota di Papua maupun di Indonesia mengalami hal yang sama, salah satunya soal pengelolaan aset,” ujarnya.

Hal senada dilontarkan Bupati Kepulauan Yapen Tonny Tesar. Tesar menyatakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah mendapatkan opini WTP dalam audit BPK. Akan tetapi, pihaknya tetap ingin bekerjasama dengan BPK untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya mengelola keuangan daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen juga menggunakan jasa Bank Papua untuk menjalankan Cash Management System (CMS) dalam sistem pembayaran tata kelola keuangan daerah.

“Ini bagian untuk menjawab rekomendasi BPK yang selama ini ada terjadi di bendahara. Tentu dengan adanya sistem CMS diharapkan bisa meminamalisir kesalahan sekaligus tertib dalam keuangan,” kata Tonny.

Ia menilai, hasil pemeriksaan BPK membicarakan soal kewajaran tata kelola keuangan, meskipun demikian belum tentu penggunaan anggaran sudah benar. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen menjaga kewajaran ini diikuti dengan kejujuran, sehingga keuangan daerah betul-betul tidak disalahgunakan serta tidak ada penyimpangan atau korupsi.

“Ini merupakan tantangan kami ke depan. Untuk itu, dalam waktu dekat kami juga akan menandatangani kerjasama dengan KPK terkait pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Ini merupakan salah satu rencana aksi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih. Semoga melalui kerjasama ini, stigma Papua selalu menggunakan uang dengan tidak benar bisa kita memperbaiki secara perlahan-lahan,” ujarnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)