Pemkab Tangerang antisipasi gugatan lahan sekolah negeri

Pemkab Tangerang antisipasi gugatan lahan sekolah negeri

Ilustrasi, pixabay.com

Tercatat ada sekitar 20 sekolah negeri di Kabupaten Tangerang yang berpotensi digugat.

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Tangerang, Jubi – Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menggandeng aparat kejaksaan negeri setempat sebagai antisipasi gugatan terhadap beberapa lahan sekolah dasar (SD) dan SMP negeri belum memiliki sertifikat. Tercatat ada sekitar 20 sekolah negeri di Kabupaten Tangerang yang berpotensi digugat.

“Kami sudah menjalin kerja sama dengan kejaksaan setempat sebagai pengacara negara untuk mendampingi termasuk ketika kasus bermuara ke pengadilan,” kata Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Fahmi Faisuri, Rabu, (20/3/2019).

Berita terkait : Bupati Nduga putuskan sekolah darurat diteruskan

Banjir di Merauke, 21 sekolah diliburkan

Sekolah pelopor generasi milenial

Fahmi mengakui terlambat mengurus pembuatan sertifikat lahan sekolah sehingga berpotensi diperkarakan oleh ahli waris. Hal itu karena beberapa lahan sekolah merupakan hibah tanpa sertifikat. “Ini perlu segera diatasi karena dari sebanyak 870 SD dan SMP negeri yang tersebar pada 29 kecamatan, tapi hanya sekitar 400 sekolah telah bersertifikat,” kata Fahmi menjelaskan.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriyadi, mendesak agar Pemkab Tangerang melakukan pendataan terhadap SD dan SMP negeri yang lahan belum memiliki sertifikat. “Tujuannya agar tidak ada pihak lain yang mengaku memiliki tanah tersebut,” kata Supriyadi.

Baca juga : Siswa SD YPK Onomi Felavau diizinkan sekolah lagi

Sekolah Adat jadi bukti eksistensi orang Papua

Sekolah Adat Sentani siap gali potensi budaya lokal

Ia minta agar BPKAD Kabupaten Tangerang melakukan inventarisir mengenai aset sekolah agar tidak ada masalah di belakangan hari. Supriyadi mencontohkan SD Negeri Bojong I dan II, Kecamatan Balaraja digugat ahli waris dan menang di pengadilan sehingga Pemkab Tangerang harus membayar ganti rugi.

“Ini merupakan pelajaran berharga bagi Pemkab Tangerang, bahwa jangan mengabaikan sertifikat lahan sekolah,” katanya. (*)

Editor  : Edi Faisol

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)