Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemkot Jayapura akan mendata ulang jumlah pegawai honorer

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru saat diwawancara. – Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura akan mendata ulang atau validasi terkait dengan jumlah pegawai honorer sesuai kebutuhan. Pegawai honorer saat ini dari 39 OPD, lima distrik, dan 25 kelurahan sebanyak 855 orang.

“Ini menjadi beban kerja APBD kami yang begitu besar, maka nanti harus dirasionalkan,” ujar Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, di Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Papua, Selasa (12/11/19).

Rustan menjelaskan, pendataan ulang untuk mengetahui kebutuhan pegawai honorer pada setiap instansi.

“Sebenarnya kebutuhan honorer di kota berapa sih setiap OPD. Setelah ada data yang valid untuk menetukan jumlah honor baru dirampingkan atau dilakukan verifikasi ulang idealnya,” jelas Rustan.

Loading...
;

Lanjut Rustan, pendataan ulang ini dilakukan sehingga jumlah biaya yang diberikan untuk membayar gaji pegawai honorer tidak membebani APBD, karena tahun ini anggarannya hampir mencapai Rp 20 miliar.

“Apakah betul di Pemkota Jayapura kebutuhan pegawai honor sebanyak 855 orang sesuai dengan data baik dari tingkat badan, dinas, distrik, dan kelurahan. Mendata jumlah pegawai honorer, idealnya berapa yang dibutuhkan setiap instansi,” kata Rustan.

Menurut Rustan, ada satu kelurahan yang pegawai honorernya 30 orang, tujuh orang, dan dua orang. Ada juga juga OPD yang butuh 30 pegawai honorer tapi yang ada cuma tiga orang.

“Berarti ini tidak terjadi pemerataan. Makanya ini perlu dilalukan validasi lagi sesuai nomenklatur,” kata Rustan.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura, Robert J. Betaubun, menyatakan perekaman data tenaga honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN.

“Pelaksanaan pendataan (proses dan hasil) harus dilakukan secara transparan, tidak dipungut biaya, cermat, akurat, tepat, dan diumumkan melalui media sehingga tidak menimbulkan permasalahan data tenaga honorer di kemudian hari,” kata Robert.

Robert menjelaskan, pegawai honor adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintahan.

“Yang akan dilakukan pendataan ulang ini adalah mereka yang masuk dalam pegawai honorer kategori 1 (K1), karena pembiayaan honornya dibiayai langsung oleh APBD atau APBN,” jelas Robert.

Robert menambahkan, tenaga honorer yang masuk kategori 1 (K1) sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 5/2010 adalah tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintahan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2005, secara terus menerus. Pegawai honorer K1 memiliki peluang langsung diangkat menjadi PNS. (*)

Editor: Kristianto Galuwo

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top