Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemohon PHPU harus bisa bedakan pemilu ulang, pemungutan ulang, dan penghitungan ulang

Foto ilustrasi – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Selasa – Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta seluruh kuasa hukum pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau PHPU Legislatif untuk dapat memahami maksud permohonannya, terutama dalam merumuskan petitum permohonan. Saldi menyatakan hal itu dalam sidang pendahuluan sengketa Pemilu Legislatif 2019 dari daerah pemilihan di Papua yang berlangsung di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi hakim anggota yang bersidang ruang sidang Panel II, panel yang akan memeriksa delapan PHPU Legislatif dari daerah pemilihan di Papua. Saldi menyatakan para pemohon PHPU Legislatif harus memahami perbedaan pemilihan umum ulang, pemungutan suara ulang, dan penghitungan suara ulang.

“Bahwa ada perbedaan yang mendasar antara pemilu ulang, penghitungan suara ulang, dan pemungutan ulang. Ini harus dipahami, nanti petitum dan maksudnya jadi ‘jaka sambung naik ojek’, ga nyambung gitu ya,” ujar Saldi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.

Saldi mengatakan petitum (tuntutan yang dimintakan oleh pemohon untuk dikabulkan hakim konstitusi) permohonan harus jelas, karena setiap petitum mengandung konsekuensi. Saldi menyatakan sering menemukan inkonsistensi antara permohonan dan petitum yang diajukan pemohon PHPU Legislatif. Selain itu, banyak permohonan PHPU yang tidak relevan dengan permintaan agar Mahkamah Konstitusi memutuskan digelarnya pemilu ulang, pemungutan suara ulang, dan penghitungan suara ulang.

Loading...
;

“Jangan Anda nanti jangan salah menyebutnya, kalau salah jadi kabur permohonannya. Dan ini saya ingatkan kepada seluruh kuasa hukum yang mewakili para pemohon ya,” ujar Saldi.

Hakim Konstitusi Aswanto yang memimpin persidangan di ruang sidang Panel II meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu menjelaskan perbedaan antara pemilu ulang, penghitungan suara ulang, dan pemungutan suara ulang. “Semua memang sama-sama pakai kata ulang, tapi harus dipahami betul karena konsekuensi yuridisnya berbeda. Nanti dalam sidang selanjutnya KPU mungkin bisa membantu menjelaskan perbedaannya,” kata Aswanto.

Sidang pada Selasa merupakan sidang pendahuluan untuk memeriksa PHPU Legislatif dari berbagai daerah pemilihan di Indonesia, termasuk delapan PHPU dari daerah pemilihan di Papua.  Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dan pihak terkait, akan digelar Mahkamah Konstitusi pada Senin (15/7).

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top