Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemprov Papua akan pecat 10 ASN terlibat kasus korupsi

Ilustrasi ASN Papua – Jubi/Dok

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua menyatakan sedang memproses pemecatan 10 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Asisten Bidang Umum Papua Elysa Auri, mengatakan untuk Papua secara keseluruhan ada 146 ASN yang tersangkut korupsi, dan semuanya harus segera diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Untuk memproses pemecatan 10 ASN di lingkungan pemerintah provinsi Papua, menjadi kewenangan gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian dan proses serta mekanisme sudah kami lakukan sesuai peraturan yang sudah disahkan,” kata Auri, di Jayapura, Selasa (30/4/2019).

Ia tekankan, keputusan untuk memecat ASN korupsi sesuai dengan Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta Kepala Badan Kepegawaian Nasional.

“Ini kami harus jalankan karena kalau sampai tidak terlaksana, nanti akan ada hal hal yang menjadi akibat dari peraturan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),” ujarnya.

Loading...
;

Seperti diberitakan Tempo.co. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin meminta pejabat lembaga negara memecat pegawai negeri sipil atau PNS koruptor. Hal ini ia sampaikan lewat Surat Edaran (SE) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Syafruddin meminta para pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat Yang Berwenang pada Instansi Pemerintah, Menpan RB meminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh ASN di lingkungan instansinya masing-masing, melakukan penelusuran data ASN yang bersangkutan secara cermat dan akurat, serta mengambil langkah tindak lanjut yang cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Menpan RB juga meminta pejabat mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana uraian ketentuan di atas. (*)

Editor: Syam Terrajana

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top