Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Pemprov Papua diminta segera menanggapi aspirasi mahasiswa eksodus

Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib saat berdialog dengan rombongan mahasiswa eksodus di halaman Kantor MRP, Jayapura, Kamis (9/1/2020).  (Jubi/dok MRP)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Nioluen Kotouki berharap Pemerintah Provinsi Papua segera menanggapi aspirasi para “mahasiswa eksodus” yang terlanjur meninggalkan kuliahnya di berbagai kota studi luar Papua. Jika terlambat direspon, keberadaan para “mahasiswa eksodus” itu akan semakin membebani orangtua mereka.

Sejak persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua terjadi di Surabaya pada 16 dan 17 Agustus 2019, ribuan mahasiswa Papua yang berkuliah di luar Papua melakukan eksodus dan pulang ke Papua. Eksodus terjadi setelah sejumlah asrama atau pemondokan mahasiswa Papua di berbagai kota studi didatangi aparat keamanan atau dipersekusi organisasi kemasyarakatan.

Situasi itu membuat mahasiswa Papua merasa tidak nyaman dan aman, sehingga meninggalkan kuliahnya dan pulang ke Papua. Polda Papua memperkirakan jumlah mahasiswa eksodus yang meninggalkan berbagai perguruan tinggi di luar Papua itu mencapai 3.000 orang. Sementara Posko Induk Mahasiswa Eksodus di Jayapura menyatakan jumlah mahasiswa eksodus di Papua mencapai 6.000 orang.

Posko Induk Mahasiswa Eksodus di Jayapura telah mendatangi Kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura, Papua, pada Kamis (9/1/2020). Para mahasiswa eksodus itu ingin bertemu dengan Ketua MRP Timotius Murib, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, dan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menyampaikan pernyataan sikap para mahasiswa eksodus.

Nioluen Kotouki menyatakan Pemerintah Provinsi Papua harus segera memberikan kepastian nasib para mahasiswa eksodus. Ia mengkhawatirkan para orangtua mahasiswa akan terbebani kerugian karena anak-anak mereka memilih pulang ke Papua dan tidak dapat melanjutkan kuliah mereka.

Loading...
;

“Nasib pendidikan mereka mengambang. Pemerintah pusat [juga] tidak menangani masalah ini secara tuntas dan obyektif. Bahayanya, kepulangan mahasiswa asal Papua akan menjadi beban pemerintah yang lebih besar jika tidak ditangani secara cepat,” kata Kotouki.

Kotouki mendesak Gubernur Papua membentuk tim gabungan bersama para bupati/wali kota di Papua untuk menyelesaikan masalah mahasiswa eksodus di Papua. “Saya merasakan pemerintah abaikan mahasiswa, dan pemerintah belum menyentuh akar persoalan dari kasus itu,” katanya.

Kotouki geram dengan pemberangkatan sporadis sejumlah kecil mahasiswa eksodus kembali ke kota studinya masing masing. “Akar masalah kepulangan mahasiswa ini [yaitu masalah rasisme], belum dibenahi baik oleh orangtua, mahasiswa, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan pemerintah daerah,” katanya.

Sebelumnya, salah satu mahasiswa eksodus dari kelompok Posko Induk Mahasiswa Eksodus, Kaitanus Ikinia menyatakan pihaknya memprotes pemberangkatan mahasiswa eksodus oleh Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua, pada Sabtu (11/1/2020) lalu. Menurutnya pemberangkatan sejumlah kecil mahasiswa eksodus itu mengabaikan persoalan rasisme Papua.

Pemberangkatan mahasiswa eksodus kembali ke kota studi juga mengabaikan nasib 6.000 mahasiswa eksodus lainnya.Ikinia mengingatkan, ribuan mahasiswa Papua melakukan eksodus dari berbagai perguruan tinggi di luar Papua karena pernyataan Gubernur Papua dan Maklumat Majelis Rakyat Papua (MRP) Nomor 5/MRP/2019 tentang Seruan kepada Mahasiswa Papua di Semua Kota Studi pada Wilayah Negera Kesatuan RI untuk Kembali ke Tanah Papua.

“Kalau PAK-HAM mendata [mahasiswa eksodus], mau kasih pulang, apa kepentingan dan kapasitasnya? Yang keluarkan pernyataan [seruan agar para mahasiswa Papua] pulang [dari kota studi di luar Papua] itu Gubernur Papua dan Majelis Rakyat Papua, bukan PAK-HAM,” kata Ikinia.

Ikinia mendesak PAK-HAM menghentikan pendataan dan pemberangkatan mahasiswa eksodus ke kota studi di luar Papua, karena mahasiswa eksodus tengah membentuk tim untuk bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe dan MRP. “Kami belum sampaikan pernyataan [sikap] kami kepada Gubernur Papua dan MRP, jadi yang dilakukan PAK-HAM itu ilegal,”ungkapnya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top