Pemprov Papua disarankan bentuk tim tangani pengalihan aset SMA/SMK

Pemprov Papua disarankan bentuk tim tangani pengalihan aset SMA/SMK

Ilustrasi salah satu sekolah SMA di Kabupaten Jayapura – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi III DPR Papua, komisi yang membidangi aset daerah, Kusmanto menyarankan Pemprov Papua membentuk tim untuk mendata dan memastikan dokumen aset SMA/SMK di kabupaten kota pasca kewenangan pengelolaannya dialihkan ke Provinsi.

Ia mengatakan, pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten (kota) ke provinsi diikuti tiga hal yakni aparatur, aset dan administrasi.

Namun untuk aset menurutnya, hingga kini sebagian besar aset milik SMA/SMK yang dialihkan ke provinsi tidak memiliki kelengkapan dokumen misalnya sertifikat lahan tempat berdirinya bangunan sekolah atau surat pelepasan hak ulayat.

“Pemprov harus membentuk tim khusus dengan melibatkan pemerintah kabupaten (kota) untuk membantu menyelesaikan itu, karena mereka yang tahu sejarah berdirinya setiap sekolah di wilayahnya dan seperti apa kelengkapan dokumen setiap sekolah,” kata Kusmanto, Kamis (7/2/2019).

Menurutnya, pemerintah provinsi harus aktif menyelesaikan itu dengan melibatkan pemerintah kabupaten (kota), agar pemerintah kabupaten (kota) tidak seakan hanya seakan meyerahkan masalah ke provinsi.

Jika aset tersebut tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan menjadi masalah kemudian hari. Membebani pemprov dan mengganggu neraca keuangan daerah.

“Hanya sekian persen saja yang memiliki dokumen. Ini nanti akan menyulitkan provinsi. Kalau masuk aset kan harus ada dokumen valid. Baik sertifikat maupun dokumen lain,” ujarnya.

Sementara Sekda Papua, Hery Dosinaen belum lama ini mengatakan, Pemprov Papua belum menerima aset SMA/SMK dari kabupaten (kota) pasca pengalihan kewenangan pengelolaan.

“Masih banyak yang bermasalah dan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Diselesaikan dulu oleh kabupaten (kota) baru diserahkan kepada pemprov,” kata Hery kala itu.

Menurutnya, lantaran masih ada yang bermasalah, sehingga belum semua aset SMA/SMK di kabupaten (kota) ditarik ke provinsi. Hanya guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu juga disampaikan pihaknya saat bertemu Departemen Dalam Negeri (Depdagri) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Kami sampaikan belum bisa menarik aset SMA/SMK dari kabupaten karena masih bermasalah,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan, jumlah bangunan SMA di Papua sebanyak 228 sekolah dan SMK 148 sekolah.
Namun jangankan masalah aset, pengalihan guru dari kabupaten (kota) ke provinsi menurutnya, hingga kini belum tuntas.

“Masih ada kendala. Sebenarnya ada enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurus masalah pengalihan guru ini. Dinas Pendidikan provinsi hanya tinggal menerima jika semua SK sudah dengan tuntas,” kata Elias Wonda. (*)

 

 

Editor  : Edho Sinaga

loading...

Leave a Replay

Leave a Comment

Populer

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

loading...